KEPASTIAN HUKUM HAK PEKERJA ALIH DAYA (OUTSOURCING) DITINJAU DARI PENGATURAN DAN KONSEP HUBUNGAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN PEMBERI KERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
UNIVERSITAS ANDALAS
Abstract
Perdebatan mengenai keberadaan outsourcing di dalam Undang-undang No.13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) masih
berlangsung meski sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan
bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2) tidak berlaku lagi. Berarti
Putusan MK tersebut belum bisa menjawab keinginan pekerja/buruh untuk menghapus
outsourcing, sehingga masih terjadi berbagai demonstari untuk menuntut penghapusan
outsourcing. Permasalahan dalam penelitian ini adalah a. Bagaimanakah konsep
pengaturan outsourcing di dalam UU Ketenagakerjaan? b. Bagaimanakah konsep
hubungan kerja antara pekerja outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa dan
perusahaan pengguna/pemberi kerja? c. Bagaimanakah konsep pengaturan dan
hubungan kerja outsourcing yang ideal agar bisa menjamin kepastian hukum bagi
pekerja outsourcing? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif
yakni melakukan penelusuran dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan outsourcing. Berdasarkan penelitian, dapat diketahui bahwa
Pengaturan outsourcing tidak mengikuti prosedur pembentukan peraturan perundangundangan
dalam penyusunan dan pembahasan RUU-nya, sehingga normanya
mengandung kontradiksi antar konsep (contradictio adconceptio). Beberapa
rumusannya bertentangan dengan UUD 1945 dan UU lainnya yang berkaitan dengan
perlindungan kepada pekerja, bahkan dengan pasal-pasal yang terdapat pada UU
Ketenagakerjaan itu sendiri. Padahal prinsip yang diusung di dalam UU
Ketenagakerjaan adalah jaminan perlindungan bagi pekerja dengan tujuan agar tidak
terjadi eksploitasi terhadap hak-hak pekerja (the right not to be exploited). Konsep
hubungan kerja pada Pasal 65 sejalan dengan Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan
dapat terpenuhi unsurnya yakni adanya unsur pekerjaan, unsur perintah dan unsur upah.
Sedangkan pada Pasal 66 konsep hubungan kerja dalam outsourcing pekerja terdapat
sifat hubungan yang tidak simetris dengan ketentuan Pasal 1 angka 15. Hubungan antara
pekerja dengan pemberi pekerja tidak jelas hubungan apa namanya karena hanya
terdapat satu unsur yakni “pekerjaan”, sedangkan dengan perusahaan penyedia jasa
terdapat dua unsur yakni “perintah kerja dan upah”. Ketidakjelasan konsep hubungan
kerja pada Pasal 66 tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum sehingga
mengakibatkan ketidakjelasan pada perlindungan kepada pekerja, apalagi adanya
ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf c yang mengalihkan tanggung jawab perlindungan dan
syarat-syarat kerja dari perusahaan pemberi kerja/perusahaan pengguna pekerja kepada
perusahaan jasa pekerja. Agar pengaturan outsourcing dan hubungan kerja dapat
menjamin kepastian hukum maka perlu dilakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 65
dan 66. Untuk itu sistem outsourcing yang akan diatur harus memperhatikan prinsipprinsip
good outsourcing governance, yakni: a. Perlindungan hukum, b.
Nondiskriminasi, c. Pekerja harus dianggap sebagai subjek bukan objek dalam
hubungan kerja, d. Benefit and welfare dari pekerja, e. Hubungan kerja yang
berkesinambungan. f. Pengalihan perlindungan terhadap pekerja.
