AKIBAT HUKUM PERUBAHAN AKTASEWA MENYEWA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS TANPA DIHADIRI OLEH SATU PIHAK (StudiKasusPerkaraNomor 146/PDT/2018/PT.BDG)
| dc.contributor.author | yuly, fitri | |
| dc.contributor.other | mardenis, mardenis | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T23:23:17Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-21 | |
| dc.description | Dr. Mardenis,SH.,M.Si | |
| dc.description.abstract | AKIBAT HUKUM PERUBAHAN AKTASEWA MENYEWA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS TANPA DIHADIRI OLEH SATU PIHAK (StudiKasusPerkaraNomor 146/PDT/2018/PT.BDG) Fitri Yuly, NIM 1920123002, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 2022, 162 halaman ABSTRAK Notaris bertanggung jawab atas setia pakta yang dibuatnya sesuai dengan Undang-UndangNomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Prinsip pertanggung jawaban yang dipergunakan adalah pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan. Notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya apabila terdapat unsure kesalahan yang dilakukannya, seperti yang terjadi pada Putusan Perkara Nomor 146/PDT/2018/PT.BDG, dimana Notaris mengubah Akta yang dibuatnya tanpa dihadiri oleh salah satu pihak. Oleh Karena itu tanggungjawab yang digunakandalam UUJN adalah tanggungjawab berdasarkan kesalahan. Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja melakukan perbuatan tersebut dan menimbulkan kerugian bagi para pihak. Penulis mengangkat 3 (tiga) rumusan masalah yaitu : Mengapa terjadi perubahan akta sewa menyewa yang dibuat oleh notaris tanpa dihadiri oleh satu pihak.Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam hal terjadi perubahan akta sewa menyewa yang dibuat oleh notaris tanpa dihadiri oleh satu pihak.Bagaimanakah akibat hukum akta sewa menyewa yang dibuat oleh notaris tanpa dihadiri oleh satu pihakdalam perkara Nomor 146/PDT/2018/PT.BDG.Penelitian ini mengunakanMetode Normatif dengan menggunakan data sekunder dan 3 (tiga) bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian terjadinya perubahan akta sewa menyewa yang dibuat oleh notaris tanpa dihadiri oleh satu pihak dilakukan oleh para Tergugat dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh Tergugat II. Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Bandung menolak permohonan Banding Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat tidak dirugikan akan perubahan akta sewa menyewa nomor 31 tersebut.Sementara akibat hukum perubahan akta sewa menyewa bahwa seharusnya dapat dilakukan Pembatalan Akta Autentik dan Para Pihak karena pembatalan suatu akta dapat dilakukan jika tidak memenuhi syarat subjektif ataspermintaan orang-orang tertentu yang berkepentingan. Kata kunci: AktaNotaris, Notaris, Sewa-Menyewa. DUE TO THE LEGAL CHANGES TO THE LEASING DEED WHICH IS MADE BY A NOTARY WITHOUT ATTENDANCE BY ONE PARTY (Case Study Number 146/PDT/2018/PT.BDG) FitriYuly, NIM 1920123002, Postgraduate Notary Notary Study Program, Faculty of Law, Andalas University Padang, 2022, 162 pages ABSTRACT Notaries are responsible for every deed made in accordance with Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions. The principle of accountability used is accountability based on errors. The Notary can be held accountable if there is an element of error he did, as happened in the Decision on Case Number 146/PDT/2018/PT.BDG, where the Notary changed the Deed he made without the presence of one of the parties. Therefore the responsibility used in UUJN is responsibility based on error. Acts committed by a Notary can be held accountable for the violations he committed because he intentionally committed the act and caused losses to the parties. The author raises 3 (three) problem formulations, namely: Why there is a change in the rental deed made by a notary without the presence of one party. What is the judge's consideration in the event of a change in the lease deed made by a notary without the presence of one party. What are the legal consequences of the lease deed made by a notary without the presence of one party in case Number 146/PDT/2018/PT.BDG.This study uses a normative method using secondary data and 3 (three) primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the results of the study, the changes in the lease deed made by a notary without the presence of one party were carried out by the Defendants with the aim of taking advantage of the lease agreement made by Defendant II.The consideration of the Bandung High Court judge rejected the Plaintiff's appeal on the grounds that the Plaintiff was not harmed by the amendment to the lease deed number 31.Meanwhile, the legal consequences of changing the lease deed are that it should be possible to cancel the authentic deed and the parties due to the cancellation of a deed can be made if theydo not meet the subjective requirements at the request of certain interested persons. Keywords: Notary Deed, Notary, Lease. | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/71645 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | UNIVERSITAS ANDALAS | |
| dc.subject | Kata kunci: AktaNotaris | |
| dc.subject | Notaris | |
| dc.subject | Sewa-Menyewa | |
| dc.subject.classification | K Law (General) | |
| dc.title | AKIBAT HUKUM PERUBAHAN AKTASEWA MENYEWA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS TANPA DIHADIRI OLEH SATU PIHAK (StudiKasusPerkaraNomor 146/PDT/2018/PT.BDG) | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2022-05-13 | |
| dcterms.references | DAFTAR KEPUSTAKAAN 1. Buku Adjie Habib, MerajutPemikiranDalamDuniaNotaris& PPAT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014. Ashshofa Burhan, MetodePenelitianHukum, RinekaCipta, Jakarta, 1996. Badrulzaman Mariam Darus, Aneka HukumBisnis, Alumni, Bandung, 2005. Fuady Munir, Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Hernoko Agus Yudha, Hukum Perjanjian Asas Proporsional Dalam Kontrak Komersial, Prenada Media Group, Jakarta, 2010. Komaruddin Yooke Tjuparmah S, Kamus Karya Tulis Ilmiah, Bumi Aksara, Jakarta, 2006. Lubis M. Solly, Filsafat Ilmu Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994. Muhammad Abdul Kadir, HukumPerdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008. , HukumPerikatan, Alumni Bandung, 1992. , HukumdanPenelitianHukum Cet. I, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2004. Meliala B. Qirom Syamsuddin, HukumPerjanjianBesertaPerkembangannya, Liberty, Yokyakarta, 2005. Moleong Lexy J,Metodologipenelitiankualitatif, RemajaRosdakarya, Bandung, 2000. Mutaqien Raisul, TeoriHukumMurni, Nuansa&Nusamedia, Bandung, 2006. Mertokusumo Sudikno, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Liberty, Yokyakarta, 1998. Marbun Sumihar, Hukum Acara Perdata, UIR Press, Riau, 1992. Nico,TanggungjawabNotarisSelakuPejabatUmum, CDSBL, Yogyakarta, 2003. Prodjodikoro Wirjono, Azas-azasHukumPerjanjian, PT.Bale, Bandung, 2006. Pound Roscoe, PengantarFilsafatHukum (An Introduction to the philosophy of Law) diterjemahkanoleh Mohammad Radjab, BhrataraNiaga Media, Jakarta, 1996. Rasjidi LilidanPutra I.B. Wiyasa, HukumSebagaiSuatu System, Roskadarya, Bandung, 2003. Rato Dominikus, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010. R. Subekti, HukumPembuktian, PradnyaParamita, Jakarta, 2000. , HukumPerjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 2000. R. Subektidan R. Tjitrosudibio, KUH Perdata, PradnyaParamita, Jakarta, 2001. R. Soegondo, HukumNomortariatdi Indonesia SuatuPenjelasan, RajawaliPers, Jakarta, 2010. Ridwan H.R, HukumAdministrasi Negara, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2007. Salim H. S, HukumKontrak, PT.SinarGrafika, Jakarta, 2006. Salim H. S danErliesSeptianiNurbani,PenerapanTeoriHukumpadaPenelitianDisertasidanTesis, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2010. Sutantio RetnowulandanIskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara PerdataDalamTeoridanPraktek, Alumni, Bandung, 2002. Soekanto SoerjonodanSri Mamudji, PenelitianHukumNomorrmatif (SuatuTinjauanSingkat), Rajawali Press, Jakarta, 2010. Somardi, TeoriUmumHukumdan Negara, Dasar-DasarIlmuHukumNomorrmatifSebagaiIlmuHukumDeskriptifEmpirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007. Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2000. Syahmin AK, Hukum Kontrak Internasional, Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Tobing Lumban G.H.S, PeraturanJabatanNotaris, Erlangga, Jakarta, 1999. Tedjosaputro Liliana, EtikaProfesidanProfesiHukum, Aneka Ilmu, Semarang, 2003. Yuliandri, Asas-AsasPembentukanPeraturanPerundang-Undangan Yang BaikGagasanPembentukanUndang-UndangBerkelanjutan, Cetakan 2, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2010. 2. Peraturan perundangan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 KitabUndang-UndangHukumPerdata (KUHPer) KitabUndang-UndangHukumPidana (KUHP) KitabUndang-UndangHukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-UndangNomor 2 Tahun 2014 tentangPerubahanUndang-UndangNomor 30 Tahun 2004 tentangJabatanNotaris PeraturanMenteriHukumdan HAM RI Nomor 7 Tahun 2016 tentangMajelisKehormatanNotaris 3. Jurnal/Tesis Syafrinaldi, Abd Thalib dan Admiral, “ImplementasiUndang-undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten Melalui Program RisetPemerintah Daerah Provinsi Riau SebagaiSaranaPemberdayaanEkonomiMasyarakat”, 2014, Jurnal Mahkamah, Uir Press, Pekanbaru. AgriFermentiaNugraha, PertanggungjawabanNotaris yang BerhentidenganHormat (SetelahBerumur 65 Tahun) TerhadapAkta yang Dibuat (AnalisisPasal 65 Undang-undangNomor 30 Tahun 2004 tentangJabatanNotaris)”, 2013, Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan, FakultasHukumUniversitasBrawijaya, Malang. G.N. WisnuHerbi M, TindakPidanaPemalsuanAktaOtentik Yang Turut Serta DilakukanOlehNotaris, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, UniversitasNarotama Surabaya, 2016. Gemala Pratiwi Tohab, PertanggungjawabanPidanaNotaris/PPAT TerhadapPembuatanAktaJualBeliBerdasarkanPemalsuan Surat SecaraBersamasamaDengan Para Pihak (StudiKasusPerkaraPidanaNomor 533/Pid.B/2013/PN.Pdg), Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, UniversitasAndalas, 2017. Fuad Brilyan Yanri, PertanggungjawabanNotarisTerhadapAktaOtentik Yang DibuatBerindikasiPerbuatanPidana, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, UniversitasAndalas, 2017. 4. Website https://www.suduthukum.com/2016/08/sejarah-notaris-di-belanddanindonesia.html?m=1/, diaksespada tanggal 5 Agustus 2021 pukul 20.10 WIB. R Afandi. AnalisisDasarPertimbanganHukum Hakim DalamMenjatuhkanPidanaTerhadapPelakuPencabulanTerhadapAnak. Dalamhttp://download.portalgaruda.org, diakses pada tanggal18 Desember 2021 pukul 08.25 WIB. | |
| local.eprints.dir | disk0/00/09/85/92 | |
| local.eprints.division | S2 | |
| local.eprints.id | 98592 | |
| local.eprints.type | thesis/masters | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/98592/ | |
| local.fakultas | Pascasarjana (S2) | |
| local.thesis.level | Tesis |
