UPT Perpustakaan Universitas Andalas
Repositori PerpustakaanUniversitas Andalas
 

Penataan Aset Dan Akses Dalam Kegiatan Redistribusi Tanah Untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Provinsi Sumatera Barat

dc.contributor.authorAfif, Rifqi
dc.date.accessioned2026-09-24T19:43:52Z
dc.date.issued2025-07-25
dc.descriptionProf. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum; Dr. Khairani, S.H., M.H
dc.description.abstractPenataan aset dan penataan akses merupakan salah satu rangkaian Reforma Agraria. Penataan aset yaitu berupa Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang dicabut dan diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. untuk memperoleh tanah seluas 4,5 juta Ha yang akan diredistribusikan terdapat tanah-tanah yang akan menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Pelaksanaan Reforma Agraria ini dilaksanakan melalui tahapan penataan aset dan penataan akses. Penataan aset yang dimaksud terdiri dari Redistibusi Tanah dan Legalisasi Aset. Penataan aset yaitu berupa Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang dicabut dan diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Permasalahan dalam penelitian ini Bagaimana Pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses Tanah di Sumatera Barat juga Bagaimana pelaksanaan Redistribusi Tanah di Sumatera Barat, kedua Bagaimana peran dari Notaris/PPAT dalam Penataan Aset dan Penataan Akses dalam penyelenggaraan Reforma Agraria di Provinsi Sumatera Barat. Metode dalam melakukan penelitian ini Yuridis Empiris. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan reforma agraria dibagi ke dalam dua klasifikasi, yakni reforma aset dan reforma akses. Reforma aset meliputi penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan berdasarkan hukum dan peraturan perundangan pertanahan. Pelaksanaan reforma aset dikomandoi oleh Kementerian ATR/BPN. Sedangkan reforma akses mencakup penyediaan kelembagaan dan manajemen yang baik agar penerima redistribusi lahan dapat mengembangkan lahannya sebagai sumber kehidupan yang memakmurkan. Implementasi kebijakan reforma akses dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penataan aset dalam hal ini adalah pemberian tanda bukti kepemilikan atas tanahnya (sertifikasi hak atas tanah). Notaris dan PPAT berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi aspek hukum yang terkait dengan kepemilikan dan penggunaan tanah. Notaris dan PPAT bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap transaksi pertanahan dilakukan secara sah, serta memberikan jaminan kepastian hukum terhadap penguasaan dan pemilikan tanah. Dengan dukungan PPAT dan Notaris, diharapkan reforma agraria dapat berjalan lebih efektif, menciptakan pemerataan akses terhadap tanah, dan mendukung terciptanya keadilan sosial di Indonesia.
dc.identifier.urihttps://ailib.my.id/handle/123456789/28273
dc.language.isoid
dc.publisherUniversitas Andalas
dc.subjectPenataan Aset
dc.subjectRedistribusi Tanah
dc.subjectReforma Agraria
dc.subject.classificationK Law (General)
dc.titlePenataan Aset Dan Akses Dalam Kegiatan Redistribusi Tanah Untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Provinsi Sumatera Barat
dc.typeThesis
dcterms.dateSubmitted2025-08-27
dcterms.referencesAbdul Ghofur Anshori. 2006. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Achmad Ali. 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis). Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. Alfan Miko. 2006. Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat. Padang: Andalas University Press. AP. Parlindungan. 1993. Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria. Bandung : Mandar Maju. Ishaq. 2014. Pengantar Hukum Indonesia (PHI), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hariadi Kartodihardjo. 2018, Merangkai Stanza Lagu Kebangsaan: Esai-esai Reflektif dalam Kuasa Pengetahuan, Politik PSDA, dan Problematika Kebijakan. Bogor : Forest Watch Indonesia. Nurlinda. 2009. Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum.Jakarta : Raja Grafindo Persada. Jan Michiel Otto. 2003. Kepastian Hukum di Negara Berkembang Terjemahan Tristam Moeliono. Jakarta: Komisi Hukum Nasional.2006. Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir. Bandung: PT Revika Aditama. John Rawls. 2006. Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara (Terjemahan: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo). Yogyakarta : Pustaka Pelajar Mangunhardjana. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press. . 1999. Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z. Yogyakarta: Kanisius. Mochtar Kusumaatmadja. 1995. Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional. Bandung: Binacipta. . 2002. Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis). Bandung: Penerbit Alumni. Moh. Mahfud MD. 2011. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Mohammad Shohibudin. 2009. Metodologi Studi Agraria Karya Terpilih Gunawan Wiradi. Bogor : Sajogyo Institute. Noer Fauzi Rachman. 2012. Land reform dari masa ke masa. Jakarta : STPN Press. Satjipto, Rahardjo. 2006. Hukum dalam Jagat Ketertiban. Jakarta : UKI Press. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta : Rajawali Pers Soerjono Soekanto. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press. Tim Mulgan . 2020. Utilitarianism. New York: Cambridge University Press. W. Friedman. 1953. Legal Theory, Third Edition, London, Steven & Sons Limited.Lieke Lianadevi Tukgali. Yulies Tiena Masriani. 2004. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: SinarGrafika. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokok-Pokok Agraria; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang PerangkatDaerah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan PendaftaranTanah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria; Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat; dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Arslan, Fuad. 2020, Pelaksanaan Redistribusi Aset Tanah Objek Reforma Agraria Yang Berasal Dari Kawasan Hutan Di Kabupaten Sijunjung, Tesis,Program Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Andalas, Padang. Krisma Dwi Lestari. Diyan Isnaeni, M. M. (2023). Peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. (Studi Di Kantor ATR/BPN Kantah Kabupaten Malang). Issn, 29, 6900–6912.https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/19555 Laporan Akhir Penyelenggaraan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi SumateraBarat Tahun 2023. Laporan Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Kantor Wilayah ATR/BPN ProvinsiSumatera Barat. Resti, F. A., & Wulansari, H. (2022). Peran Gugus Tugas Reforma Agraria,
local.eprints.dirdisk0/00/50/58/42
local.eprints.divisionS2K2024
local.eprints.id505842
local.eprints.typethesis/3Magister
local.eprints.urihttp://scholar.unand.ac.id/505842/
local.fakultasFakultas Hukum
local.identifier.nim2220123006
local.prodiS2 Kenotariatan
local.thesis.levelTesis

Files

Collections