UPT Perpustakaan Universitas Andalas
Repositori PerpustakaanUniversitas Andalas
 

STATUS HUKUM PT. RIAU AIRLINES PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG PK NO. 129PK/Pdt.Sus-Pailit/2013

dc.contributor.authorSurya Nami, Jogi
dc.contributor.otherAzheri, Busyra
dc.date.accessioned2026-09-24T23:38:16Z
dc.date.issued2023-02-09
dc.descriptionProf.Dr. Busyra Azheri,SH.,M.Hum
dc.description.abstractABSTRAK PT. RAL sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berwujud Perseroan Terbatas, yang cakap mengadakan hubungan hukum atau melakukan perbuatan hukum dengan subjek hukum yang lainnya, PT. Riau Airlines (PT. RAL) telah menghentikan kegiatan bisnis sejak awal September 2010, pada Tahun 2012 PT. RAL dinyatakan pailit dalam perkara Nomor 622 K/Pdt.Sus/2012, Mahkamah Agung menyatakan pailit terhadap PT. Riau Airlines, karena adanya hutang yang jatuh tempo dan wajib ditagih serta adanya hutang pada 2 (dua) kreditur yang lain selain PT. Bank Muamalat Indonesia, dalam pengelolaan BUMD, namun dengan putusan Peninjauan Kembali (PK) No 129PK/pdt.sus-pailit/2013, maka putusan pailit PT. Riau Airlines dibatalkan, PT. Riau Airlines yang dalam keadaan tidak pailit namun menghentikan kegiatan bisnisnya hingga sekarang, hal ini menimbulkan permasalahan, kepala daerah sebagai pemegang saham sangat berperan, tanggung jawab pemegang saham terhadap kelangsungan PT. Riau Airlines setelah putusan PK tersebut agar menjelaskan status hukum PT. Riau Airlines belum terlaksana, saat ini PT. Riau Airlines berstatus PT yang aktif namun tidak melakukan kegiatan usaha dan tidak dapat memberikan keuntungan kepada daerah khususnya Riau, kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan BUMD telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dalam jabatannya, pemegang saham BUMD memiliki kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangannya tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, tujuan penelitian ini untuk mengetahui status hukum PT. Riau Air Lines pasca putusan PK No. 129PK/Pdt.Sus-Pailit dan untuk mengetahui tanggung jawab pemegang saham terkait PT. Riau Airlines yang tidak beroperasi, metode penelitian normatif, melalui pendekatan sejarah dan perundang-undangan, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berdasar pada teori dan aturan-aturan yang berlaku. Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Daerah, PT. Riau Airlines
dc.identifier.urihttps://ailib.my.id/handle/123456789/72533
dc.language.isoid
dc.publisherUniversitas Andalas
dc.subjectKata Kunci : Perseroan Terbatas
dc.subjectBadan Usaha Milik Daerah
dc.subjectPT. Riau Airlines
dc.subject.classificationK Law (General)
dc.titleSTATUS HUKUM PT. RIAU AIRLINES PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG PK NO. 129PK/Pdt.Sus-Pailit/2013
dc.typeThesis
dcterms.dateSubmitted2023-03-01
dcterms.referencesDAFTAR KEPUSTAKAAN A. Buku-buku A’an Efendi, Freddy Poernomo, IG.NG Indra S Ranuh, Teori Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. Abdulkodir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. AbdulKodir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. Adrian Sutedi, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. Agus Budiarto, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002. Aspairani Rasyad.dkk,Membangun Cita-cita Negeri: Sejarah Pendirian Riau Airlines, Unri Pres, Pekanbaru, 2003. -----------------, Balai Pustaka, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2002. Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004. Chabib Soleh dan Heru Rocmansjah, Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah, Fokusmedia Jakarta, 2010. Chatamarrasjid Ais, Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. CST Kansil, Kamus Istilah Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2012. Derita Prapti Rahayu, Pengantar Hukum Kepailitan, Thafa Media, Yogyakarta, 2020. Gatot Supramono, BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata, Rineka Cipta, Jakarta, 2016. Gunawan Widjaja, Risiko Hukum Pemilik, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas, Forum Sahabat, Jakarta, 2011. Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2004. Harahap, M.Yahya., Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan ke-6, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008. Herri Swantoro, Hukum Perseroan Terbatas dan Ancaman Pailit, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2019. HMN. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2007. Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan hak-hak istimewa demi kelangsungan usaha, Kencana, Jakarta, 2006. IR.Purwadi, Penelitian tentang Strategi Pengembangan BUMD Non Perbankan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Balitbang Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, 2012. Jan Gijjsels dan Mark van Hoccke, Apakah Teori Hukum Itu, (Terjemahan Arif Sidharta), Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2000. Johannes Ibrahim, Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, Refika Aditama, Jakarta, 2004. Johnny Ibrahim, Teori dan MetodologiPenelitan Hukum Normatif, Bayumedia Publisshing, Malang, 2010. Jono, Hukum Kepailitan, Cetakan ketiga, Edisi Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Kartini Mulyadi, Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang, Bandung, 2001. L.J.Van Apeldoorn, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, (Terjemahan Arief Shidarta), PT Revika Aditama, Bandung, 2006. M. Udin Silalahi, Badan Hukum Organisasi Perusahaan, IBLAM, Jakarta, 2005. Meuwissen, Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan filsafat hukum, (Terjemahkan Arief Sidharta), Refika Aditama. Bandung, 2008. Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014. Mulhadi, Hukum Perusahaan, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan Kesebelas, Kencana, Jakarta, 2011. P.N.H Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Kencana, Jakarta, 2017. Rahayu Hartini, Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase, Kencana, Jakarta, 2009. R. Ali Rido, Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa, dan Perkembangan Perseroan Terbatas, Remadja Karya CV, Bandung, 1986. Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008. Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1996. Salim HS, Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT Revika Aditama, Bandung, 2016. Setiyono, Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologis dan Pertanggung jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia. Aviroes Press, Jakarta, 2002. Soedjono Dirjosisworo, Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1997. Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cetakan ke-3, Universitas Indonesia, Depok, 2010. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian hukum Normatif: Suatu tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, Bayumedia, Malang, 2007. Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. B. Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah C. Jurnal Asra, “Corporate Rescue : Key Concept dalam Kepailitan Korporasi” Volume 4, 2015. Farida Khansa Nabila dan Budi Santoso, “Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Permohonan Pailit Pada PT. Mitra Usaha Cemerlang” Volume 12 Nomor 2, 2019. Kurniawan, “Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif” Volume 26 Nomor 1, 2014. Made Gde Subha Karma Resen dan Yudho Taruno Muryanto “Implikasi Yuridis Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Pengaturan Badan Usaha Milik Daerah Di Indonesia” Yustisia Edisi 90, 2014. Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls, Jurnal Konstitusi,” Volume 6 Nomor 1, 2018. Ryan Surya Pradhana, “Wewenang Kepala Daerah Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah” Volume 2 Nomor 2, 2019. Rahmat Marianus Sidabutar, “Analisis Yuridis Kedudukan Perjanjian Homoglasi Dalam Mengakhiri Kepailitan Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” Volume V Nomor 1, 2018. Sutan Remi Syahdeni, “Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris,” Artikel Jurnal Hukum Bisnis, Volume 14, 2001. Syahrullah dan Nasrullah “Sejarah Perkembangan Perseroan Terbatas di Indonesia” Volume 9 Nomor 1, 2020. Shariyani, “Kepentingan Elit Dalam Riau Airlines 2002-2013” Volume 2 Nomor 2, 2015. D. Website Website Kementerian Hukum dan HAM; https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2943:kewenangan-kepala-daerah-terhadap-badan-usaha-milik-daerah&catid=103&Itemid=184 (terakhir kali dikunjungi pada 24 Juli 2022 Jam 20.00) Website Mahkamah Agung; https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/index.php/peratun/article/download/143/27/ (terakhir kali dikunjungi pada 20 Juli 2022 Jam 10.00) Website Hukum Online; https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-perubahan-direksi-dan-komisaris-termasuk-perubahan-anggaran-dasar-lt5090084b55980 (terakhir kali dikunjungi pada 22 september 2022 Jam 23.20 WIB) Website Nolo; https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/what-is-a-bankruptcy-petition.html (terakhir kali dikunjungi 10 September Jam 20.00 WIB).
local.eprints.dirdisk0/00/12/51/92
local.eprints.divisionS2
local.eprints.id125192
local.eprints.typethesis/masters
local.eprints.urihttp://scholar.unand.ac.id/125192/
local.fakultasPascasarjana (S2)
local.identifier.nim1920123012
local.thesis.levelTesis

Files

Collections