Prosedur, Pelaksanaan, dan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)SAMSAT Kota Padang
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Andalas
Abstract
Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, sejak Indonesia merdeka
sampai saat ini pajak dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang
dapat diandalkan bagi daerah. Sejak tahun 1948 berbagai Undang
-
Undang tentang
Pemerintahan Daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah
menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah,
bahkan, dalam Undang
-
Undang No
mor 5 Tahun 1947 pajak dan retribusi daerah
dimasukkan menjadi pendapatan daerah.
Pajak sebagai satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa
penempatan beban kepada rakyat sepe
rti pajak, retribusi dan lain
-
lain, haru
s
ditetapkan dengan Undang
-
Und
ang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara
lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadi salah satu sumber
pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
dalam rangka meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.
Dengan
demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri.
Dengan dikeluarkannya Undang
-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang
-
Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak
Daerah dan Retribusi
Daerah, yang berisi Ketentuan
-
ketentuan
pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam
pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sekaligus menetapkan
pengaturan u
ntuk menjamin penetapan prosedur
um
um perpajakan daerah dan
retribusi daerah.
Pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang terkait dengan berbagai
sendi kehidupan masyarakat. Demikian pula dengan retribusi daerah. Masing
-
masing jenis pajak dan retribusi daerah memiliki objek, subjek,
tarif, dan berbagai
ketentuan pengenaan tersendiri, yang mungkin berbeda dengan jenis pajak atau
retribusi daerah lainnya. Di sisi lain, semangat otonomi daerah yang diberlakukan
di Indonesia memungkinkan setiap daerah provinsi atau kabupaten/kota mengatu
r
daerahnya sendiri, termasuk dalam bidang pajak dan retribusi daerah.
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan
daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan
otonomi daerah yang luas,
nyata dan bertanggung jawab.
Berdasarkan Undang
-
Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka
ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011
tentang Pajak Dae
rah dan disesuaikan dengan Undang
-
Undang Nomor 28 Tahun
2009. Pada Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011
tersebut, disebutkan tentang jenis Pajak Daerah yang terdiri sebagai berikut :
1.
Pajak Kendaraan Bermotor;
2.
Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor; dan
3.
Pajak Air Permukaan.
Dari jenis
–
jenis Pajak Daerah tersebut diatas, penerimaan yang
memberikan kontribusi cukup besar dalam rangka meningkatankan Pendapatan
Asli Daerah (PAD)
Sumatera Barat adalah jenis pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor.
Berdasarkan pernyataan dari Dinas Pengelola Keuangan Daerah
(DPKD) Sumatera Barat tentang
Realisasi pendapatan dari PKB dan BBNKB di
Sumbar selama tri wulan satu tahun 2015 mencapai Rp157,7 milliar atau 25, 8
persen dari target setahun sebesar Rp610,02 mi
lliar.
Kutipan tersebut diambil dari
blog
sumbarprov.go.id
yang diterbitkan pada tanggal 4 Mei 2015 pukul 01.33.42
