PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK ANTARA PT. PLN (PERSERO) DENGAN PELANGGAN DALAM HAL TERJADI PERUBAHAN PEMILIK BANGUNAN
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Andalas
Abstract
Sambungan tenaga listrik yang dipasang tidak selamanya menjadi pemilik karena
dalam perkembangannya dapat dialihkan oleh pemilik baik untuk jangka waktu
permanent maupun jangka waktu tertentu dimana atas peralihan kapling tersebut turut
beralih pula sambungan tenaga listrik oleh PT. PLN (Persero). Akibat terjadi peralihan
hak atas kapling mengakibatkan sambungan tenaga listrik beralih dari pelanggan lama ke
pelanggan baru, hal tersebut sudah diakomodir dalam Pasal 12 draft Surat Perjanjian Jual
Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) yang dibuat oleh PT. PLN (Persero) untuk ditanda tangani
oleh calon pelanggan, namun draft SPJBTL tersebut belum mengatur secara rinci hak dan
kewajiban pelanggan baru dengan PT. PLN (Persero) sebagai akibat terjadi peralihan hak
atas kapling sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana
pelaksanaan SPJBTL oleh PT. PLN (Persero) dalam hal terjadi peralihan pemilik kapling.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan bersifat deskriptif
analitis yang akan menggambarkan, memaparkan dan mengungkapkan pelaksanaan
perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan dalam hal
terjadi perubahan pemilik kapling. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan
perjanjian jual beli antara PT. PLN (Persero) dapat berlangsung dengan pelanggan baru
bila pelanggan baru memenuhi kewajiban dan haknya sebagai pelanggan dan tidak
melakukan pelanggaran dalam menggunakan tenaga listrik yang disalurkan oleh PT. PLN
(Persero). Tanggung jawab pelanggan dalam hal terjadi perubahan pemilik kapling
apabila perubahan pemilikan kapling tidak dilaporkan pada PT. PLN (Persero) dan
dilakukan mutasi, tetap berada pada pelanggan lama untuk membayar biaya
keterlambatan apabila pelanggan baru tidak membayar atau terlambat membayar rekening
tenaga listrik, dilakukan pemutusan sementara atau pemutusan rampung terhadap kapling,
pembatalan perjanjian jual beli tenaga listrik serta menjadi tersangka atau terdakwa bila
pelanggan baru melakukan pencurian tenaga listrik. Untuk menjamin kepastian hukum
dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik, disarankan agar hak dan kewajiban
pelanggan dalam hal terjadi perubahan kapling diatur secara lebih rinci dengan
memperluas bunyi Pasal 12 draft SPJBTL antara calon pelanggan dan PT. PLN (Persero)
sehingga tidak hanya berlaku terhadap perbuatan hukum sewa menyewa saja namun
meliputi seluruh perbuatan hukum yang mengakibatkan beralihnya hak milik atas
kapling.
Kata Kunci : PT. PLN ( Persero ), Pelanggan., Perjanjian
