PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PADA KANTOR DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Andalas
Abstract
Dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan rakyat, uang
yang dimiliki pemerintah adalah uang rakyat dan anggaran menunjukkan rencana
pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat tersebut. Dalam menjalankan Otonomi
Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif,
efisien, dan mampu mendorong peran masyarakat dalam meningkatkan pemerataan dan
keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing
daerah. Keberhasilan Otonomi Daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang
keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan negara yang
perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Sejalan dengan azas
desentralisasi dalam penyelenggaran pemerintahan negara sebagian kekuasaan Presiden
diserahkan kepada Gubernur, Bupati, Walikota selaku pengelola keuangan daerah.
Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penyusunan,
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban diharapkan dapat memenuhi prinsip transparansi
dan akuntabilitas.
Penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.
Tahap penganggaran sangat penting, karena anggaran yang tidak efektif dan tidak
berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang disusun.
Pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan diwujudkan dalam bentuk
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Proses pelaksanaan anggaran
tersebut terdiri dari beberapa tahapan, yaitu proses penyusunan anggaran, proses
pengadaan barang dan jasa, proses pembayaran dan proses pertanggungjawaban. Setiap
pelaksanaan proses kegiatan harus diawasi agar sesuai dengan rencana, pedoman dan
kriteria yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya penyimpangan.
Suatu pemerintahan sebaiknya mempunyai proses penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) yang baik dan jelas karena apabila pemerintahan tersebut
tidak memiliki proses penyusunan APBD yang baik akan menyebabkan terjadinya
penyelewengan atau penyimpangan di dalam melaksanakan tanggung jawab masing
masing. Agar tidak terjadi penyimpangan maupun penyelewengan maka harus dilakukan
pemisahan tugas antar pihak yang terkait seperti OPD, PPTK, TAPD, Kepala Daerah,
DPRD dan Mendagri agar menghindari persekongkolan, untuk menghindari jumlah
pengeluaran yang dibesarkan dan tanpa adanya proses penyusunan APBD yang baik dapat
menyebabkan kecurangan yang sebenarnya ingin dihindari. Dengan demikian,
pengawasan yang baik dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau penyelewengan.
Selain itu, proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang
baik juga dapat menyediakan data-data yang lebih akurat untuk pengambilan keputusan.
Description
Dr. Annisa Rahman, SE.,ME, AK
