PELAKSANAAN FUNGSI KOORDINASI DALAM MENGATASI TRANSPORTASI ILEGAL DI KOTA PADANG
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Andalas
Abstract
Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu mengetahui pelaksanaan fungsi koordinasi
dalam mengatasi permasalahan transportasi ilegal di Kota Padang serta mengetahui
hambatan-hambatan pelaksanaan koordinasi dalam mengatasi permasalahan
transportasi ilegal di Kota Padang. Teori yang digunakan adalah pendekatan untuk
koordinasi yang efektif dari James A.F. Stoner. Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.
Sementara teknik uji keabsahan data yang digunakan peneliti yaitu triangulasi sumber
data. Pemilihan informan dengan teknik purposive sampling.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Satlantas dan Organda dalam mengatasi
transportasi ilegal belum tidak berjalan optimal. Hal ini dapat dilihat dari pendekatan
untuk koordinasi yang efektif tidak berjalan sepenuhnya, ditemukan adanya
penyimpangan-penyimpangan dalam berkoordinasi. Selain itu, peneliti juga
menemukan bahwa hambatan-hambatan pelaksanaan fungsi koordinasi dalam
mengatasi travel ilegal adalah travel ilegal dibutuhkan oleh masyarakat, indikasi
kepemilikannya banyak dari oknum kepolisian, dan travel ilegal sulit dideteksi.
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu koordinasi dalam mengatasi travel ilegal yang
dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Satlantas dan
organda tidak berjalan secara efektif. Adapun saran dari peneliti adalah sebaiknya
Instansi yang terlibat dalam koordinasi diminta agar lebih proaktif sehingga terjadi
kesinkronan dalam koordinasi, dilakukan razia berkepanjangan minimal selama satu
(1) bulan agar sopir dan pemilik travel ilegal jera. Razia tidak hanya dilakukan di
perbatasan kota tetapi juga dilakukan razia warung-warung yang sering dijadikan
tempat menaikkan penumpang oleh sopir travel ilegal tersebut. Instansi yang terlibat
dalam masalah ini juga dapat membahas kembali dan mencarikan solusi yang terbaik
agar kendaraan yang digunakan segera bisa ditentukan sesuai dengan situasi dan
kondisi yang ada. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya keluhan dari sopir travel ilegal
terhadap syarat-syarat untuk menjadikan AJDP yang menyulitkan baginya
Kata Kunci : Koordinasi, Transportasi ilegal.
