KEWENANGAN KANTOR PERTANAHAN DALAM MEWUUJUDKAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN TANAH DATAR
| dc.contributor.author | Nasrizal, Nasrizal | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T19:32:46Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-13 | |
| dc.description | Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum. | |
| dc.description.abstract | Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, oleh karena itu untuk mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah dilakukan Pendaftaran Tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional. Pendaftaran Tanah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Jika telah melakukan Pendaftaran dan mendapatkan Sertipikat Pemegang hak atas Tanah memiliki bukti yang kuat atas tanahnya tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Peran Kantor Pertanahan dalam mewujudkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Tanah Datar? 2) Apa kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan dalam mewujudkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Tanah Datar? Metode penelitian ini bersifat yuridis sosiologis. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif. Data-data yang sudah dikumpulkan baik itu data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif, hingga akhirnya mendapatkan kesimpulan yaitu: 1)Peran Kantor Pertanahan dalam mewujudkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Tanah Datar yakni tahap perencanaan, penetapan lokasi, persiapan, pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan data yuridis, penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, pembukuan hak, penerbitan sertipikat hak atas tanah, pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan dan Pelaporan. 2)Kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan dalam mewujudkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Tanah Datar Yaitu masih banyak masyarakat yang kurang paham dengan program PTSL, terdapat tanah yang kepemilikannya secara bersama atau tanah Pusako Tinggi, banyaknya masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan PTSL, pemohon tidak berada di lokasi tanah ketika petugas akan melakukan pengukuran, pemohon tidak memasang batas tanah (Patok), dan keadaan cuaca yang tidak memungkinkan petugas untuk mengukur tanah. | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/26155 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject | Kewenangan | |
| dc.subject | Kantor Pertanahan | |
| dc.subject | Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap | |
| dc.subject.classification | K Law (General) | |
| dc.title | KEWENANGAN KANTOR PERTANAHAN DALAM MEWUUJUDKAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN TANAH DATAR | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2024-01-04 | |
| dcterms.references | Aartje Tehupeiory. 2012. Pentingnya Pendaftaran tanah di Indonesia. Jakarta : Raih Asa Sukses. Adrian Sutedi. 2016. Peralihan Hak atas Tanah. Jakarta : Sinar Grafika. Almaududi. 2020. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi Ilmu Hukum. Padang : Gedung Dekanat Fakultas Hukum Universitas Andalas. Amirudin Zainal Asikin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rajawali Pers. Angger Sigit Pramukti dan Erdha Widayanto. 2015. Jangan Beli Tanah Sengketa. Jakarta : Pustaka Yustisia. Boedi Harsono. 1999. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta : Djambatan. Boedi Harsono. 2002. Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam hubungannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001. Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti. Djoko Prakosa dan Budiman Adi Purwanto. 1985. Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria. Jakarta : Ghalia Indonesia. Efendi Bachtiar. 1993. Pendaftaran Tanah Indonesia. Yogyakarta : Graha Ilmu. H. M Arba. 2016. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika. HAW. Widjaja. 2013. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers. Parlindungan. 1999. Pendaftaran Tanah di Indonesia. Bandung : CV Mandar Maju. Ridwan HR. 2014. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : Rajawali Pers. Samun Ismaya. 2013. Hukum Administrasi Pertanahan. Yogyakarta : Graha Ilmu. Soejono Soekanto. 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan hukum. Jakarta : Penerbit Rajawali. Urip Santoso. 2010. Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Yogyakarta : Kencana. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/2884879/ptsl-cara bpnpercepat-sertifikasi-tanah https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanah_Datar | |
| local.eprints.dir | disk0/00/46/07/10 | |
| local.eprints.division | 04 | |
| local.eprints.id | 460710 | |
| local.eprints.type | thesis/diploma | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/460710/ | |
| local.fakultas | Fakultas Hukum | |
| local.identifier.nim | 1810111063 | |
| local.thesis.level | Skripsi |
