UPT Perpustakaan Universitas Andalas
Repositori PerpustakaanUniversitas Andalas
 

PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT DALAM MENGAWASI PENYELENGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI NAGARI DI KECAMATAN KAMANG BARU KABUPATEN SIJUNJUNG

dc.contributor.authorAldi Kurniawan, Alda
dc.date.accessioned2026-09-24T19:31:14Z
dc.date.issued2022-02-03
dc.description.abstractABSTRAK Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, peraturan ini mengubah kedudukan Camat, Camat tidak lagi menjadi pemimpin suatu wilayah Kecamatan melainkan menjadi Perangkat Daerah Kabupaten. Pelaksanaan Kewenangan Camat di Kabupaten Sijunjung di delegasikan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat diharapkan Pelimpahan kewenangan tersebut dapat memberikan dampak yang lebih baik dalam tata administrasi di lingkungan Kecamatan dan Nagari. Namun dalam pelaksanaan kewenangannya masih ditemukan kekurangan-kekuragan yang harus dibenahi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi nagari. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu 1). Bagaimana pelaksanaan kewenangan Camat dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan administrasi nagari di Kecamatan Kamang baru? 2). Apa hambatan pelaksanaan kewenagan Camat dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi nagari di Kecamatan Kamang Baru? 3). Bagaimana tindak lanjut dari pelaksanaan kewenangan camat dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan administrasi nagari di Kecamatan Kamang Baru?. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Jenis data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Bedasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: (1) pelaksanaan kewenangan camat dalam mengawasi administrasi nagari di Kecamatan Kamang Baru dilaksanakan dalam bentuk pendampingan, pengarahan, pengawasan langsung maupun tidak langsung yang dilaksanakan secara berkala satu bulan sekali.(2) hambatan yang ditemui terdiri dari hambatan yuridis yaitu kurangnya anggaran dan ruang bagi camat untuk menentukan tindakan dalam melakukan pengawasan dan non yuridis yaitu sulitnya menjangkau seluruh Nagari sesuai jadwal yang ditentukan karna wilayah kecamatan yang luas.(3) tindak lanjut yang dilakuakan camat adalah memberikan masukan, arahan dan evaluasi serta hasil dari pengawasan akan di laporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah agar nantinya dapat dilakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kata kunci : Kewenangan Camat, pengawasan, Pelayanan administrasi
dc.identifier.urihttps://ailib.my.id/handle/123456789/25456
dc.language.isoid
dc.publisherUniversitas Andalas
dc.subject.classificationK Law (General)
dc.titlePELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT DALAM MENGAWASI PENYELENGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI NAGARI DI KECAMATAN KAMANG BARU KABUPATEN SIJUNJUNG
dc.typeThesis
dcterms.dateSubmitted2022-07-08
local.eprints.dirdisk0/00/10/72/16
local.eprints.division04
local.eprints.id107216
local.eprints.typethesis/diploma
local.eprints.urihttp://scholar.unand.ac.id/107216/
local.fakultasFakultas Hukum
local.identifier.nim1710112096
local.thesis.levelSkripsi

Files

Collections