Pelaksanaan Pencalonan Kepala Daerah Dari Calon Perseorangan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
| dc.contributor.author | Putra, Riki Endika | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T19:40:28Z | |
| dc.date.issued | 2012-01-20 | |
| dc.description | Yunita Syofyan,SH.,MH.; Charles Simabura,SH.,MH | |
| dc.description.abstract | Untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang demokratis sebagai bentuk kedaulatan rakyat, pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk memilih secara langsung wakil-wakil yang akan menjalankan serta menyalurkan aspirasi politik mereka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta Pemilukada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Namun, ketentuan ini kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta Pemilukada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah masyarakat. Kehadiran calon perseorangan dalam Pemilukada membawa pengaruh yang cukup signifikan. Kebijakan ini memberikan alternatif pilihan bagi masyarakat di luar calon yang diusung partai politik, sehingga diharapkan dapat menghadirkan calon yang lebih netral dan sesuai dengan harapan pemilih. Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 terlihat pada pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2010, di mana pasangan calon perseorangan turut berpartisipasi dan memberikan warna baru dalam proses demokrasi lokal. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana mekanisme pelaksanaan pencalonan kepala daerah dari calon perseorangan pada Pemilukada Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2010; dan (2) apa saja kendala yang dihadapi calon perseorangan dalam Pemilukada tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis untuk menganalisis permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pencalonan kepala daerah dari jalur perseorangan di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami beberapa kendala, terutama terkait persyaratan administratif. Salah satu kendala utama adalah kewajiban memperoleh dukungan minimal sebesar 5% dari jumlah penduduk, yang menjadi hambatan signifikan bagi calon perseorangan untuk dapat maju dalam Pemilukada. | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/27600 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject.classification | K Law (General) | |
| dc.title | Pelaksanaan Pencalonan Kepala Daerah Dari Calon Perseorangan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2026-03-27 | |
| dcterms.references | A. Buku Fatkhuri. 2008. Calon Perseorangan dan Proyeksi Demokrasi di Daerah. Suara Warga. Soemitro, Roni Hanitijo. 1992. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Cetakan ke-4. Jakarta: Ghalia Indonesia. Kusnardi, Moh., dan Harmaily Ibrahim. 1983. Hukum Tata Negara. Jakarta: CV Sinar Bakti. Luthfi, Mustafa. 2010. Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia. Yogyakarta: UII Press. Sarundajang. 2003. Birokrasi dalam Otonomi Daerah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Sarundajang. 2005. Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Problema dan Prospek. Jakarta: Kata Hasta Pustaka. Sunarno, Siswanto. 2008. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Soekanto, Bambang Sunggono. 2010. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Suryabrata, Sumadi. 2011. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. B. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 130/135/PUM/2010. C. Web atau Situs Wikipedia Indonesia. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tersedia di: http://id.wikipedia.org/wiki/Pilkada Wikipedia Indonesia. Penyelenggara Pilkada. Tersedia di: http://id.wikipedia.org/wiki/Pilkada Wikipedia Indonesia. Peserta Pilkada. Tersedia di: http://id.wikipedia.org/wiki/Pilkada Indoskripsi. Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Trafiking (Analisis Putusan Perkara No. 954/Pid.B/2003/PN.JKT). Tersedia di: http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi/hukum-pidana/ | |
| local.eprints.dir | disk0/00/52/18/45 | |
| local.eprints.division | S1IH2024 | |
| local.eprints.id | 521845 | |
| local.eprints.type | thesis/2Sarjana | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/521845/ | |
| local.fakultas | Fakultas Hukum | |
| local.identifier.nim | 06940091 | |
| local.prodi | S1 Hukum | |
| local.thesis.level | Skripsi |
