EVALUASI PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI SUMATERA BARAT
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
UPT. Perpustakaan Unand
Abstract
Latar Belakang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia sampai saat ini
mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat,
termasuk juga dalam meningkatkan pendapatan nasional suatu negara. Hal ini
dikarenakan dari sektor UMKM dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.
Sektor UMKM mendominasi 99% perekonomian nasional tercatat tumbuh ratarata
7% pertahun (Data Dirut LPDB KUMKM). UMKM merupakan usaha yang
menyangkut aspek kehidupan orang banyak pada umumnya, oleh karena itu
UMKM perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah baik Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah Daerah, sehingga dapat berkembang dan dapat bersaing
dengan usaha besar yang ada. Semakin berkembangnya UMKM akan bisa banyak
menyerap tenaga kerja dan memajukan sektor perdagangan di Indonesia termasuk
Provinsi Sumatera Barat.
Perkembangan pembangunan ekonomi di berbagai sektor dan tingkatan
nasional telah mengalami perubahan dalam struktur ekonomi Indonesia, sehingga
produksi nasional yang berasal dari luar pertanian merupakan bagian yang
semakin besar. Hal ini dapat ditunjukkan oleh UMKM yang menjadi tulang
punggung ekonomi saat sekarang ini. Aktifitas perdagangan UMKM merupakan
pembangunan ekonomi yang mempunyai posisi strategis dan berperan mendorong
pemerataan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional dan
internasional, yaitu dengan adanya globalisasi ekonomi untuk terciptanya pasar
2
bebas tanpa adanya hambatan pajak yang besar dari pemerintah dan juga
ditunjang dengan adanya kebijaksanaan Pemerintah Pusat dalam rangka
diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, sehingga daerah diberikan
kebebasan yang bertanggung jawab dalam menggali potensi dan memberdayakan
masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan ekonomi secara terpadu,
terarah dan tersistem. Pembangunan bidang ekonomi secara terpadu, terarah dan
tersistem akan ditekankan untuk mengatasi permasalahan diantaranya masih
banyak UMKM yang belum mempunyai standar bahan baku mutu yang
disyaratkan oleh pasar nasional dan internasional. UMKM dalam
mengembangkan usahanya mengalami tantangan yang serius dalam masalah
modal usaha. Padahal permodalan merupakan unsur yang penting untuk
mendukung peningkatan produksi dan pendapatan. Kekurangan permodalan ini
sangat membatasi ruang gerak usaha UMKM.
Bantuan dana dari luar yang bisa mengatasi kekuarangan permodalan tidak
mudah diperoleh karena banyaknya syarat yang ditetapkan dan bunga pinjaman
yang terlalu tinggi, sehingga membuat semakin sulitnya sebuah usaha untuk
mengembangkan kegiatannya secara cepat dan terarah. Dalam hal ini
pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah
sebagai pemberi fasilitas dan pelayanan untuk menciptakan iklim yang kondusif
pada pembangunan ekonomi.
Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui
Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Provinsi Sumatera
Barat berusaha untuk berupaya meningkatkan dan memberdayakan ekonomi
kerakyatan melalui UMKM yang ada di Provinsi Sumatra Barat melalui koperasi
3
dalam membantu permodalan dalam menjalankan usaha oleh pengusaha mikro,
kecil dan menengah. Pelaksanaan kegiatan tersebut tertuang dalam Peraturan
Gubernur Sumatera Barat No 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk dipinjamkan
kepada UMKM melalui koperasi yang ada di daerah.
Pemberian pinjaman permodalan dengan sistem bergulir ini dimaksudkan
agar penerimaan angsuran pinjaman nantinya dapat digulirkan atau dipinjamkan
kembali baik kepada penerima pinjaman yang sudah lunas maupun kepada
UMKM lainnya, sehingga dana yang awalnya berasal dari APBD tersebut dapat
bermanfaat oleh UMKM. Agar dana pinjaman yang disalurkan tepat sasaran,
sebelum menentukan penerima pinjaman dilakukan survei kelayakan terhadap
calon peminjam yang dilakukan oleh tim seleksi dana bergulir dibantu oleh tim
pembina dana bergulir yang ada di Kabupaten/Kota. Survei tersebut dilakukan
untuk mengetahui kondisi koperasi secara langsung. Hasil survei tersebut
dijadikan analisa untuk mengetahui kelayakan dari koperasi. Data yang digunakan
dijadikan dasar dalam menentukan nama-nama koperasi penerima pinjaman dana
bergulir selain syarat-syarat administrasi lainnya.
Survei yang dilakukan oleh tim Pembina Kabupaten/Kota untuk
mendapatkan data secara langsung dari penanggungjawab koperasi. Salah satu
data yang diminta adalah data keuangan koperasi dan jumlah anggota aktif, karena
sebagian koperasi masih ada yang menggunakan catatan keuangan sederhana,
bahkan ada yang tidak memiliki catatan keuangan. Hal ini dikarenakan dalam
mengelola koperasi belum menggunakan manajemen yang baik dan belum
4
didukung SDM yang memadai sehingga penyaluran kredit kepada UMKM ini
tidak berjalan secara maksimal, akibatnya terjadi kredit macet atau tunggakan.
Dana bergulir ini hanya disalurkan sampai dengan tahun 2008,
selanjutnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2014 hanya
menerima pengembalian dana bergulir tersebut tanpa adanya penyaluran kembali,
karena terdapat tunggakan yang cukup banyak berdasarkan data terakhir di 2014
tunggakan pokok sebesar Rp 955.957.000. Berdasarkan kasus diatas, maka
penulis mencoba membahas masalah yang menyangkut sektor Koperasi dan
UMKM. Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan pembahasan mengenai
Bantuan Dana Perkuatan modal Kepada Koperasi untuk membantu UMKM
dengan mengangkat judul “EVALUASI PENGELOLAAN DANA BERGULIR
PADA DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI SUMATERA
BARAT”.
