PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Andalas
Abstract
Bekerja dalam konsepsi bangsa Indonesia, tidak saja mempunyai dimensi
ekonomis, namun juga berdimensi sosial, bahkan sebagai ibadah. Apabila
seseorang bekerja untuk orang lain karena adanya pekerjaan yang harus
dilakukan, Dimana ada perintah, upah dan waktu, maka di situ ada hubungan
kerja. dalam hubungan kerja tidak menutup kemungkinan terjadinya perselisihan
antara pekerja dengan pengusaha, oleh karena itu peran pemerintah sangat penting
dalam mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha serta menyelesaikan
perselisihan yang terjadi agar dapat berjalan dengan serasi an seimbang. Undang-
Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
telah mengatur tata cara penyelesian perselisihan hubungan industrial dimana
dapat dilakukan dengan dua jalur yaitu melalui jalur di luar pengadilan dan
melalui jalur pengadilan. Penyelesian perselishan hubungan industrial di luar
pengadilan salah satu caranya dalah melalui mediasi yaitu dengan melibatkan
orang ke tiga sebagai penengah. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini
adalah bagaimana proses penyelesaian perselishan hubungan industrial melalui
mediasi dan apa saja kendala-kendala yang timbul dalam penyelesaian
perselishan hubungan industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Barat. Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian
Yuridis Empiris yaitu suatu pendekatan yang melihat dan mengkaji norma hukum
terhadap fakta-fakta dan kejadian yang terjadi di lapangan/masyarakat untuk
memperoleh informasi dan data. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan
dapat disimpulkan bahwa proses dalam penyelesaian perselishan hubungan
industrial melalui mediasi dapat dilakukan apabila para pihak yang berselisih telah
melakukan upaya negosiasi dan tidak memilih upaya penyelesaian alternatif
lainnya. Pada sidang mediasi, mediator akan menengahi perselisihan kedua belah
pihak sehingga tercapainya kesepakatan dan melahirkan Persetujuan Bersama.
Adapun tidak tercapainya kesepakatan, maka mediator akan mengeluarkan
anjuran tertulis kepada para pihak, apabila diterima maka akan dibuta surat
Persetujuan Bersama dan apabila salah satu pihak menolak atau tidak memberikan
tanggapan maka mediator berkewajiban membuat risalah penyelesaian
perselisihan sebagai lampiran para pihak untuk melakukan upaya hukum gugatan
melalui pengadilan. Kendala yang timbul dalam Penyelesaian Perselisihan
Hungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera
Barat adalah banyaknya kasus yang dilimpahkan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi
dikarenakan keterbatasan tenaga teknis (Mediator), dan juga masih banyaknya
pekerja yang awam atau kurang mengerti dalam proses penyelesaian perselisihan
hubungan industrial sehingga banyak yang dirugikan.
