UPT Perpustakaan Universitas Andalas
Repositori PerpustakaanUniversitas Andalas
 

PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 78/PDT.G/2017/PA.PP)

dc.contributor.authorrahimah, yasir
dc.date.accessioned2026-09-24T19:43:18Z
dc.date.issued2019-07-22
dc.descriptionDr. Busyra Azheri.,SH.,MH
dc.description.abstractPENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO: 78/PDT.G/2017/PA.PP) “ Rahimah Yasir, NIM. 1520123005, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2019, 100 Halaman ABSTRAK Anak merupakan titipan Allah SWT yang sangat luar biasa untuk orang tua, oleh karena itu orang tua mempunyai hak penuh untuk mendidik, mengasuh, menjaga serta memenuhi kebutuhannya sejak kecil sampai dia beranjak dewasa. Anak yang belum dewasa diwajibkan berada dalam kekuasaan orang tua, namun ada waktunya kekuasaan orang tua itu dicabut oleh pengadilan agama karena kelalaian atau kealpaan orang tua dalam mengurus anak tersebut. Sebagaimana dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal; ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan ia berkelakuan sangat buruk sekali, meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam tesis ini adalah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (studi kasus Putusan No. 78/Pdt.G/2017/PA.PP), bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak (studi kasus Putusan No.78/Pdt.G/2017/PA.PP). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris, yaitu meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode pengumpulan dilakukan dengan field research (wawancara) dan library research (penelitian kepustakaan). Berdasarkan hasil penelitian penulis, faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya pencabutan kekuasaan orang tua diantaranya adalah problematika ini telah terjadi pada anak-anak dibawah umur belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum melangsungkan perkawinan, orang tua yang digugat adalah orang tua yang sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak-anakdan berkelakuan buruk sekali, penggugat yang telah mengajukan diri sebagai wali telah memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini yaitu telah terpenuhi unsur-unsur pelanggaran yang terdapat pada Pasal 47 dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kata Kunci : Pencabutan, Kuasa, Hak, Anak “ REVOCATION OF PARENT POWER ON A CHILD REVIEWED FROM ACT OF MARRIAGE NUMBER 1 YEAR 1974 (A CASE STUDY OF VERDICT NO: 78/PDT.G/2017/PA.PP) “ Rahimah Yasir, NIM. 1520123005, Master of Notarial Law Postgraduate Program, Faculty of Law, Andalas University, Padang, 2019, 100 pages ABSTRACT A child is a really special gift for parents from God, Allah SWT. Parents have an absolute right to educate, to nurture, to take care, and to fulfill child’s need until the child grows to become an adult. Before growing up, the child is under his parent power. However, sometimes power of parents is revoked by religious court because of negligence of parents in caring the child. It is stated in Article 49 of Act Number 1 Year 1974 that power of mother or father or both of them could be revoked in certain time based on the will of other people or child’s relatives or child’s sibling or authorized officials by referring to court decision. The power is revoked because parents are negligence in fulfilling their responsibility or they do the bad things. Although the power is revoked, the parents still have responsibility to give financial support to the child. Based on the explanation above, problems to be discussed in this thesis are factors which cause the revocation of parent power on children reviewed from Act Number 1 Year 1974 (a case study of Verdict No. 78/Pdt.G/2017/PA.PP), and law consideration of panel of judges in giving judgement about revoking parent power on a child (a case study of Verdict No. 78/Pdt.G/2017/PA.PP). Method of approach in this research is empirical, which means that secondary data was investigated first before primary data in the field was researched. Specification in this research is descriptive. Method of data collection are field research (interview) and library research. Result of the research shows that among factors which influence the cause of revoking parent power are: it occurs on children under 18 years and they are not married yet, parents are prosecuted because of their negligence in fulfilling their responsibility and doing really bad thing, and prosecutor meets criteria to be a guardian based on applicable provision. Judge consideration in giving judgement is that parents has broken the elements of marriage which is stated in Article 47 and Article 49, Act Number 1 Year 1974. Keywords: Revocation, Power, Right, Children.
dc.identifier.urihttps://ailib.my.id/handle/123456789/27963
dc.language.isoid
dc.publisherUniversitas Andalas
dc.subjectKata Kunci : Pencabutan
dc.subjectKuasa
dc.subjectHak
dc.subjectAnak
dc.subject.classificationK Law (General)
dc.titlePENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 78/PDT.G/2017/PA.PP)
dc.typeThesis
dcterms.dateSubmitted2019-10-04
dcterms.referencesDAFTAR PUSTAKA A. Buku-buku Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta 2005. Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, Cetakan I, 2008. Bambang Sunggono,Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,Bandung, 2003. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1995. Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta, 1990. Maria Alfons, Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis atas Produk-Produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, Universitas Brawijaya, Malang, 2010. Mujamma’ Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik Fahd li thiba’at al Mush-haf asy Syarif , Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Medinah Munawwarah, 1412H). Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987. Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. Salim HS dan Erlies Septiana Nurhani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 8, PT. Alma’arif, Bandung, 1996. Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986. Suharmisi Arikunto, Prosedur Penelitian, Cetakan kedelapan, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007. Sri Susilowati Mahdi dkk, Hukum Perdata: Suatu Pengantar, Gitama Jaya Jakarta, Jakarta, 2005. Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010. TIM penyusun, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1 ,PT. Ichtiar BaruVan Houve, Jakarta, 1996. Abdul Rahman Gozali, Fiqih Munakahat, Prenada Media Grup, Jakarta, 2003. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Munakahat dan undang-undang Perkawinan, Prenada Media, Jakarta, 2004. D.Y Witanto, Hukum Keluarga dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang-undang Perkawinan, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012. Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991. Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Famili-recht), Airlangga University Press, Surabaya, 2000. Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1986. Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 1991. Yaswirman, Hukum Keluarga Karakterisitik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2011. Soebekti , Pokok-pokok Hukum Perdata, PT Inter Massa Cet XXI, Jakarta, 1995. Djoko prakoso, S.H Iketut Murtika, S.H Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987. Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Bumi Aksara, 1990. H. A. M. Effendy, Pokok-pokok Hukum Adat, Duta Grafika, 1990. Niniek Suparni, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rineka Cipta, Jakarta, 2000. HilmanHadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (menurut: perundangan hukum adat hukum Islam), Mandar Maju, Bandung, 2003. Ko Tjay Sing, Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga, Seksi Perdata Barat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1981. Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW Hukum Islam dan Hukum Adat,Sinar Grafika, Jakarta, 2002. Yani Trizakia, Latar Belakang dan Dampak Perceraian, UNS, Semarang, 2005. Kartini Kartono, Patalogi Sosial 2 Kenakalan Remaja, Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995. Himan Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. Ash Sha’ani, Subulus Salam, Terjemahan Abu Bakar Muhammad Jilid 3, Al Ikhlas, Surabaya, 1995. Satria Effendi, Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, Jakarta Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2005 M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, C.V. Rajawali, Medan, 1986, Maidin Goltum, Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006 Adib Bahari, Prosedur Gugatan Cerai Pembagian Harta Gono Gini Hak Asuh Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, B. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. C. Jurnal Direktorat Penyuluhan Hukum, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, Departemen Kehakiman, Undang-undang Perkawinan, Jakarta, 1984. Majalah As-Sunnah, Edisi 07, Bagian Baituna, November 2010. Unit Kerja Hukum Forum Komnikasi Pembinaan dan Pengembangan Anak Indonesia, Panduan Penyuluhan Hukum Tentang Anak, FK-PPAI, Jakarta, 1993. Makalah Ilmiah oleh Ikatan Pendidikan Luar Sekolah Se-Indonesia, Pemahaman Hak Asuh Anak dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Anak Di Pengadilan, Arsip PLSUM, 2016 D. Website http://keluarganuryadi.multiply.com/reviews/item/9, diakses tanggal 9 Desember 2017. http://www.hukumonline.com/tentangpencabutan-pembebasan-pemecatankekuasaanorangtua, diakses 23 November 2017. http://pena-rifai.blogspot.com/persamaandanperbedaanantarapembebasan-pemecatan-pencabutankekuasaanorangtua/ diakses tanggal 23 November 2017. Http://asiamaya.com/konsultasi hukum/harta perkawinan/pembag harta.htm.di akses pada tanggal 3 Januari 2018.
local.eprints.dirdisk0/00/04/97/32
local.eprints.division04
local.eprints.id49732
local.eprints.typethesis/masters
local.eprints.urihttp://scholar.unand.ac.id/49732/
local.fakultasFakultas Hukum
local.thesis.levelTesis

Files

Collections