UPT Perpustakaan Universitas Andalas
Repositori PerpustakaanUniversitas Andalas
 

PERAN ASEAN DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

dc.contributor.authorQatrunnada, Elysia
dc.date.accessioned2026-09-24T19:39:53Z
dc.date.issued2025-09-04
dc.descriptionMaghdariza, S.H., M.H Dayu Medina, S.H., M.H
dc.description.abstractABSTRAK Peningkatan signifikan jumlah perempuan yang bermigrasi ke negara-negara Asia Tenggara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga memunculkan tantangan serius dalam perlindungan hak asasi manusia, terutama terkait risiko Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kasus eksploitasi, penipuan daring, dan pengiriman nonprocedural sering menimpa pekerja migran perempuan, sehingga diperlukan perlindungan berbasis gender dan lintas negara. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: (1) Bagaimana peran ASEAN dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran perempuan dari TPPO; (2) Bagaimana implementasi hukum dalam perlindungan terhadap pekerja migran perempuan Indonesia dari TPPO. Tujuan Penelitian yaitu: (1) Untuk mengetahui peran ASEAN dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran perempuan dari tindak pidana perdagangan orang, dan (2) Untuk mengetahui implementasi hukum dalam perlindungan terhadap pekerja migran perempuan Indonesia dari tindak pidana perdagangan orang. Metode penelitian digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, aturan-aturan ASEAN berperan dalam melindungi pekerja migran perempuan melalui Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 dalam ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers 2007, Perlindungan korban TPPO pada Pasal 14 ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children 2015, sedangkan perlindungan diatur dalam Pasal 30 huruf (b), Pasal 40 huruf (c), dan Pasal 42 huruf (a) ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers 2017 yang menekankan pentingnya perlindungan menyeluruh, pemberian layanan bantuan, serta upaya pemulihan bagi korban. Kedua, Perlindungan terhadap pekerja migran perempuan di Indonesia diatur pada Pasal 48 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO mengenai perlindungan korban, sedangkan Pasal 7, Pasal 31, Pasal 34, dan Pasal 35 pada UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), yang mengatur hak, kewajiban, dan mekanisme pelindungan pekerja migran secara komprehensif dan PP No. 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan PPMI. Peran ASEAN masih belum efektif walaupun sudah ada instrumen hukum, lembaga bersangkutan, kerja sama antar negara, penetapan standar nasional, dan fasilitasi akses keadilan, karena tidak adanya lembaga penegakan hukum dan pengadilan regional. Sedangkan implementasi hukum di Indonesia telah diratifikasi menjadi aturan-aturan hukum nasional. Kata kunci: Peran ASEAN dan Indonesia, Pekerja Migran Perempuan, Perdagangan Orang, Tindak Pidana, Implementasi
dc.identifier.urihttps://ailib.my.id/handle/123456789/27248
dc.language.isoid
dc.publisherUniversitas Andalas
dc.subjectPeran ASEAN dan Indonesia
dc.subjectPekerja Migran Perempuan
dc.subjectPerdagangan Orang
dc.subjectTindak Pidana
dc.subjectImplementasi
dc.subject.classificationK Law (General)
dc.titlePERAN ASEAN DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
dc.typeThesis
dcterms.dateSubmitted2025-09-04
dcterms.referencesDAFTAR KEPUSTAKAAN A. Buku Agus Yudha Hermoko, 2010, Hukum Perjanjian Asas Personalitas dalam Kontrak Komersial, Kencana, Jakarta. AK. Syahmin, 1988, Masalah‐ Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional, CV. ARMICO, Bandung. Ali, Mahrus dan Pramono, Bayu, Aji. 2011. Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. Any Suryani, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2020, Mataram : Senabil Chairul Bariah Mozasa, 2006, Aturan-Aturan Hukum Trafiking (Perdagangan Perempuan dan Anak), USU Press, Medan. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2024, Buletin Nakertrans, Edisi 04, Th.XXXIV, Jakarta. Edy Burmansyah, 2014, Rezim Baru ASEAN, Memahami Rantai Pasokan dan Masyarakat Ekonomi ASEAN, Pustaka Sempu, Yogyakarta. Fatimana Agustinanto dan Jamie Davis, 2003, Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia, International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS), Jakarta. Faqihuddin Abdul Kodir, dkk, 2008, Fiqh Anti Trafiking, Fahmina, Cirebon. Irawan Soeharto, 1990, Metode Penelitiam Sosial Suatu Teknis Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya, Remana Rosda Karya, Bandung. Khudzaifah Diyamti dan Kelik Wardiyanto, 2004, Metode Penelitian Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta. Nasution, Bahder, dan Johan, 2011, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung. Neha Misra dan Ruth Rosenberg, 2003, Bentuk-Bentuk Perdagangan di Indonesia, International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS), Jakarta Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah,2020, Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal, CV Sosial Politic Genius, Makasar Peter Mahfud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Pranada Media Group, Jakarta. Prayoga, Fami, dkk. 2017. Himpunan Konvensi Internasional Tentang Kejahatan Lintas Negara dan Terorisme. Jakarta: Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri. Purnomo KT, Siregar A. Dolly, 1983, Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly. Grafitipers, Jakarta. Ramdhany, Denny dkk, 2015, Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer, Jakarta: Rajawali Pers Rebecca Surtees, Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia, Jakarta, International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS). Satya Arinanto, 2008, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Rajawali Pers, Jakarta. Soenjun H. Manulun, 1988, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2014 Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Pustaka, Jakarta Soetandyo Wignyosoebroto, 2002, Hukum: Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya ELSAM dan HUMA, Jakarta Zaenudin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta Terry Hutchinson, 2002, Researching and Writing in Law, Lawbook.co B. Instrumen Hukum Internasional dan Peraturan Peundang-Undangan ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-hak Pekerja Migran/ Deklarasi CEBU) Tahun 2007 ASEAN Convention Against in Persons, Especially Women and Children (Konvensi ASEAN Melawan Perdagangan Manusia, Terutama Perempuan dan Anak) Tahun 2015 Freedom Collaborative, Emerging Patterns in the use of Technology for Labour Trafficking in Southeast Asia, April 2023. Numtip Smerchuar dan Warach Madhyamapurush, The Puzzle of ASEAN Instruments to Combat Human Trafficking, WIMAYA, Vol.10 No.02, July-December 2020. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Palermo tentang Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi.) Tahun 2000 The ASEAN Declaration (Deklarasi Bangkok) Tahun 1967 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Global Report on Trafficking in Persons. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking In Person Especially Women And Children Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. C. Skripsi Ervia Wijayanti Milasari, 2023, “Efektivitas Negara-Negara Asean Dalam Penanganan Human Trafficking Di Asia Tenggara”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang Nurul Fajriah Forestryanti, 2022, “Peran ASEAN Dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia di Kawasan Asia Tenggara”, Skripsi Mahasiswa Hubungan Internasiaonal Universitas Paramadina, Jakarta. Tuti Irawaty, 2011, “Migrasi Internasional Perempuan Desa dan Pemanfaatan Remitan di Desa Pusakajaya, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat”, Skripsi Institut Pertanian Bogor. Yudha Pande Raja, 2021, “Pelaksanaan Ekstradisi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Antara Indonesia Dengan Singapura Ditinjau dari Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak.” Skripsi Univesitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta. D. Jurnal Ade Irawan Taufik, 2014, "Peran ASEAN dan Negara Anggota ASEAN Terhadap Perlindungan Pekerja Migran." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.3, No. 2 Afriansyah, Et.Al., 2022, “Upaya Asean dalam Menangani Human Trafficking di Regional Asean (Studi Kasus: Perdagangan Perempuan dan Anak),” Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora Vol.2 No.3 Ajeng Wirachmi, Cara Baru Memandang Prinsip Non-Intervensi ASEAN dalam Menilik Kasus Rohingya, Jurnal Syntax Admiration 4.9, 2023. Agusmidah, 2007, “Tenaga Kerja Indonesia, Perdagangan Manusia (Human Trafficking) dan Upaya Penanggulangannya (Sudut Pandang Hukum Ketenagakerjaan),” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Aiko Kikkawa and Eric B. Suan, 2019, “Trends and Patterns in Intra-ASEAN Migration, in Gentile, E. (ed.) Skilled Labor Mobility and Migration: Challenges and Opportunities for the ASEAN Economic Community, “ Northampton: Edward Elgar Publishing, Hlm 6. Anthony Steven, Dorantes Wijaya, dan Dave David Tedjokusumo, 2024, “Peran Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara Dalam Menanggulangi Eksploitasi Perempuan dan Anak,” Jurnal Syntax Admiration, Vol.5, No.6. Chairul Bariah Mozasa, 2006, “Aturan-Aturan Hukum Trafiking (Perdagangan Perempuan dan Anak),” USU Press, Medan. Fatimana Agustinanto dan Jamie Davis, “Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia,” International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS), Jakarta. Felix Ferdin Bakker dkk, 2022, “Harmonisasi Kebijakan ASEAN dalam Merespon Fenomena Migrasi dan Pencegahan Kejahatan Transnasional (Harmonization of ASEAN Policy in Responding to the Phenomenon of Migration and Prevention of Transnational Crime),” JLBP, Vol.4, No.2 Howe,B. and Park, M.J. (2017) ‘The Evolution of the “ASEAN Way”: Embracing Human Security Perspectives’, Asia-Pacific Social Science Review, 16 (3). Indarto, Ori Fahriansyah dan Syarif Redha Fachmui Al-Qadrie, 2023, “Peran International Organization for Migration (IOM) Thailand Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Perbatasan Thailand-Myanmar Tahun 2022,” Jurnal Transborder, Vol.6 No.2 John Winterdyk dan Philip Reichel, 2010. “Introduction to Special Issue Human Traffficking: Issues and Perspectives,” European Journal of Criminology, Vol. 5, (Issue 1) Laily Maghfiroh, 2024, “Tindak Pidana Perdagangan Orang di ASEAN Terhadap Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus Pekerja Migran Indonesia di Fiipina),” Fakutas Hukum UPN Veteran Jakarta, Jakarta. M. Jovanovic, Comparison of Anti-Traf icking Legal Regimes and Actions in the Council of Europe and ASEAN: Realities, Frameworks and Possibilities for Collaboration. (Strasbourg: Council of Europe, 2018). Monica Vira Ajeng Kristanti, 2021, “Jaringan Advokasi Transnasional (GAATW) dalam Penyelesaian Isu Migrasi Pekerja Perempuan dan Perdagangan Manusia di Asia Tenggara,” Jurnal Hubungan Internasional Tahun XIV, No.1 Januari - Juni 2021. Monita, Yulia. 2013. Perlidungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Jurnal Volume 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Neha Misra dan Ruth Rosenberg, 2003, Bentuk-Bentuk Perdagangan di Indonesia, International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS), Jakarta. Pudjiastuti, Tri, Nuke. 2011. Indonesia Dalam Belitan Kejahatan Lintas Negara Kasus Perdagangan Orang Pada Pekerja Migran. Jurnal Penelitian Politik Volumen 8 Nomoe 2, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Puspita Wulandari, Elly Malihah dan Tutin Aryanti, 2022, “Menjadi Perempuan Pekerja Migran.” Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi, Vol.12, No.1 Rahmaharyati, Et.Al., 2017. “Peran Ganda Buruh Perempuan Sektor Industri Dalam Keluarga,” Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.4, No.2. Sari, VP., 2023, Diplomasi Perlindungan bagi Pekerja Migran Domestik Indonesia di Singapura. Jurnal Kemlu Safrida Yusitarani dan Nabitatus Sa’adah, 2020, “Analisa Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia oleh Pemerintah Indonesia,” Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.2, No.1 Yesaya Ivannoe Hans Wenas, Roberto Octavianus Corneis Seba dan Christian H J De Fretes, 2024, “Peran Pemerintah Dalam Penanganan Korban WNI Kasus Perdagangan Orang di MyanmarTahun 2019-2023,” Jurnal Niara, Vol.17, No.2. R. Yusran, “The ASEAN Convention Against Trafficking in Persons: a Preliminary Assessment”. Asian Journal of International Law, 8, No. 1. (2018): 272. E. Internet Article 4 Terms of Reference of ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. Diakses pada 03 Juni 2025. ASEAN, ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children https://asean.org/asean-convention-againsttrafficking-in-persons-especially-women-and- children/. diakses pada 19 Mei 2025. ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons Particularly Women and Children - ASEAN Main Portal diakses pada 20 Mei 2025 ASEAN, “ Pekerja Migran ASEAN”, https://asean.org/asean-declaration-on-the-protection-and-promotion-of-the-rights-of-migrant-workers/ diakses pada tanggal 10 Mei 2025, jam 21.30 WIB. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang, http://www.gugustugastrafficking.org. diakses pada tanggal 24 April 2025, jam 14.45 WIB. Berandapost, “Bongkar 9 Kasus TPPO” https://berandapost.com/2025/05/08/bongkar-9-kasus-tppo-selamatkan-82-calon-migran-ilegal/ diakses pada tanggal, 11 Mei 2025 jam 15.30 WIB BP2MI, “Data Pekerja Migran Periode 2024”, https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-tahun-2024 diakses pada tanggal, 11 Mei 2025 jam 12.50 WIB - ,“Pemerintah Pulangkan WNI Korban Online Scam” https://bp2mi.go.id/berita-detail/pemerintah-pulangkan-554-wni-korban-online-scam-di-myanmar-menteri-karding-beri-pendampingan-dan-reintegrasi-sosial diakses pada tanggal 11 Mei 2025, jam 13.30 WIB Dede Zaki Mubarok, “Kemnaker Kumpulkan 150 Perusahaan Pekerja Migran Baha UU PPMI”, https://rmol.id/read/2017/12/15/318423/kemnaker-kumpulkan-150-perusahaan-pekerja-migran-bahas-uu-ppmi? Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL.ID Republik Merdeka. Diakses pada tanggal 1 September 2025 jam 14.30 WIB. Fajar Online, “Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafiking) Menurut Aturan-Aturan Hukum Internasional”, http://usupress.usu.ac.id/files/Trafiking_finish_normal_bab%201.pdf, diakses pada tanggal 23 April 2025. ICJR, “Respon Pencegahan Perdagangan Manusia di ASEAN Perlu Segera Ditingkatkan,” diakses dari https://icjr.or.id/respon-dan-pencegahan-perdagangan-manusia-di-asean-perlu-segera-ditingkatkan/, tanggal 18 Mei 2025, jam 22.43 WIB ILO, “Pekerja Migran Asia Tenggara”, https://www.ilo.org/meetings-and-events/virtual-open-session-asean-committee-migrant-workers-acmw-workshop-planning diakses pada tanggal 10 Mei 2025, jam 14.50 WIB. InfoHukum, 2025, “ASEAN: Pengertian, Sejarah, dan Tujuannya,” https://fahum.umsu.ac.id/info/asean-pengertian-sejara-dan-tujuannya diakses pada tanggal 25 April 2025, jam 13.00 WIB. KBBI Online, https://kbbi.web.id/dagang diakses pada tanggal 11 Mei 2025, jam 21.24 WIB - , https://kbbi.web.id/selundup diakses pada tanggal 11 Mei 2025, jam 21.37 WIB - , https://kbbi.web.id/rekrut diakses pada tanggal 16 Mei 2025, jam 12.45 WIB - , https://KBBI.kemdikbud.go.id/entri/Pengangkutan diakses pada tanggal 16 Mei 2025, jam 12.50 WIB - , https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penampungan diakses pada tanggal 16 Mei 2025, jam 12.52 WIB - , https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pengiriman diakses pada tanggal 16 Mei 2025, jam 12.55 WIB - , https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pemindahan diakses pada tanggal 16 Mei 2025, jam 12.57 WIB - https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerimaan diakses pada tanggal 16 Mei 2025, jam 13.11 WIB Kompas, https://nasional.kompas.com/read/2024/12/19/10205771/sbmi-ungkap-ada-251-kasus-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-tahun-2024. Diakses pada 21 Mei 2025, jam 07.35 WIB - , “ Empat WNI diselamatkan” https://www.kompas.id/artikel/empat-wni-diselamatkan-dari-perdagangan-manusia-oleh-sindikat-love-scam diakses pada tanggal 11 Mei 2025, Jam 13.40 WIB - , “ ” https://nasional.kompas.com/read/2024/12/19/10205771/sbmi-ungkap-ada-251-kasus-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-tahun-2024. Diakses pada 21 Mei 2025, jam 07.35 WIB - , “Korban TPPO Lebih dari 2 Ribu Orang per Agustus 2023, Modus PMI Ilegal Terbanyak” https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/21/korban-tppo-lebih-dari-2-ribu-orang-per-agustus-2023-modus-pmi-ilegal-terbanyak. diakses pada tanggal 16 Mei 2025, jam 13.11 WIB Patriella, 2019, "Pemerintah Segera Perbarui MoU Pengiriman TKI yang Telah Kedaluwarsa”,https://ekonomi.bisnis.com/read/20190724/12/1128214/pemerintahsegera-perbarui-mou-pengiriman-tki-yang-telah-kedaluwarsa. Diakses pada tanggal 16 Mei 2025, jam 13.11 WIB Penguatan Data dan Inovasi dalam Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), https://www.kemenkopmk.go.id/penguatan-data-dan-inovasi-dalam-penanganan-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang-tppo diakses pada tanggal 16 Mei 2025, jam 13.11 WIB
local.eprints.dirdisk0/00/51/11/47
local.eprints.divisionS1IH2024
local.eprints.id511147
local.eprints.typethesis/2Sarjana
local.eprints.urihttp://scholar.unand.ac.id/511147/
local.fakultasFakultas Hukum
local.identifier.nim1810111053
local.prodiS1 Hukum
local.thesis.levelSkripsi

Files

Collections