Tindak Pidana Pencurian Aset Pemerintah: Perspektif Hukum Positif Indonesia
| dc.contributor.author | Giwang, Algany | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T19:40:46Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-11 | |
| dc.description | Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H; Dr. Nilma Suryani, S.H., M.H | |
| dc.description.abstract | Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang sering kali terjadi di tengah Masyarakat. Motif aksi kejahatan pencurian juga beragam seiring dengan perkembangan zaman. Adapun pencurian yang diteliti dalam pencurian ini yaitu pencurian terhadap instansi pemerintahan yang marak terjadi selama beberapa tahun terakhir sehingga menimbulkan kerugian dan kekhawatiran masyarakat akibat ulah pelaku pencurian ini. Dalam hal ini kepolisian memiliki peranan penting dalam menanggulangi setiap tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk tindak pidana pencurian terhadap instansi pemerintahan. Kepolisian memiliki tugas pokok untuk memelihara keamanan, ketertiban, dan pelayanan kepada masyarakat, serta menegakkan hukum terhadap setiap kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimanakah proses penyelesaian hukum terhadap pencurian aset negara atau barang milik daerah menurut hukum positif? 2. Apa upaya dan hambatan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian? Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan didukung dengan penelitian di Kepolisian Resor Payakumbuh. Hasil penelitian menunjukan. Proses penyelesaian hukum aset yang dicuri yaitu dengan mengusulkan penghapusan barang kepada kepala daerah yang disertai dengan surat keterangan dari kepolisian dan pernyataan dari pihak pengelola barang. Upaya penanggulangan berupa upaya pre-emtif (nilai dan norma hukum), upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif (penindakan). Hambatan dalam upaya penaggulangan tindak pidana pencurian secara internal ialah berupa kurangnya sarana dan prasana yang mendukung tugas dan fungsi sebagai Kepolisian, sumber daya manusia (SDM) Personel yang kurang terlatih dan berpengalaman. Kemudian hambatan eksternal yaitu pelaku melarikan diri, kesediaan menjadi saksi yang minim, pelaku susah ditemukan, sulitnya menemukan barang bukti, dan masih belum tercapainya tujuan good governance secara optimal. Mengingat hingga saat ini masih terjadi kasus-kasus pencurian di tengah masyarakat maka diharapkan kerja sama antara aparat kepolisian dan semua elemen masyarakat dalam upaya penanggulang tindak pidana pencurian sesuai dengan mekanisme yang berlaku. | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/27749 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject | Pencurian | |
| dc.subject | Aset Pemerintah | |
| dc.subject | Hukum Positif | |
| dc.subject | Indonesia | |
| dc.subject.classification | K Law (General) | |
| dc.title | Tindak Pidana Pencurian Aset Pemerintah: Perspektif Hukum Positif Indonesia | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2026-08-12 | |
| dcterms.references | A.Buku Afrizal, 2015, Metode Penelitian Kualitaif. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Arief, Barda Nawawi, 1994, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana, Ananta, Semarang. ______, 2017, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan, Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta. Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, 2010, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Fokusmedia, Bandung. Chazawi, Adami, 2006, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayu Media Publishing, Malang. Gunadi, Ismu dan Jonaedi Effendi, 2014, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Edisi Pertama, Kencana, Jakarta. Hamzah, Andi, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya, PT. Sofmedia, Jakarta. Hamzani, Achmad Irwan, 2014, Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. Jurnal yustisia, edisi 90, 2014. Haryono, 2007, Diklat Teknis Manajemen Aset Daerah, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta. Kansil, C. S. T., dan Christine S. T., Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. 2011, Rineka Cipta, Jakarta. Kennedy, Roberts, 2017, Pengembalian Aset Hasil Kejahatan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Lamintang, P. A. F., dan Theo Lamintang, 2009, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. Sinar Grafika, Jakarta. ______, 1990, Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru, Bandung. ______, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. Maramis, Frans, 2013, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. P.T. Raja Grafindo, Jakarta. Marpaung, Leden, 2009, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta. Matalata, Andi, 1982, Sentuhan Bagi Korban. J.E., Sahetapy. Viktimologi Sebuah Bunga Rampai. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Moeljatno, 1985, Azas-Azas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta. , 2006, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bumi Aksara, Jakarta. , 2008, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta. Muntoha, 2013, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. Kaukaba Dipantara, Yogyakarta. Nirwanto, D. Andhi, 2013, Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, Aneka Ilmu, Semarang Poernomo, Bambang, 1987, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Ketentuantuan Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta. Prodjodikurto, Wirojo, 2011, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Refika Aditama, Bandung. Salman, H. R. Otje, 2012, Filsafat Hukum (perkembangan dan Dinamika), Refika Aditama, Bandung. Siregar, D. Doli, 2004, Manajemen aset: strategi penataan konsep pembangunan berkelanjutan secara nasional dalam konteks kepala daerah sebagai CEO’S pada era globalisasi & otonomi daerah. Gramedia Pusataka Utama, Jakarta. Soekanto, Soerjono, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta. Soesilo, R., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor. Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. cetakan ke-19. Alfabeta, Bandung. Suryani, Nilma, 2022, Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Studi Hukum Pidana Adat Minangkabau, Rajawali Pers, Depok. Suteksi, dan Galang Taufani, 2020, Metodologi, Penelitian Hukum (Filosofi, Teori dan Praktik) Rajawali Pers, Depok. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2003, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta. Tresna, R, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Tiara, Jakarta. Tutik, Titik Triwulan, 2006, pengantar Ilmu Hukum. Prestasi Pustaka Plubishes, Jakarta. Wahyuni, sri dan Rifki Khoirudin, 2020, Pengantar Manajemen Aset, Penerbit Nas Media Pustaka, Makasar. Yusuf, Muhammad, 2013, Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Kompas, Jakarta. B.Jurnal Ahmad, Muhammad Al Hasby, 2020, Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri: Studi Polres Majene, Indonesia Journal of Criminal Law, Vol. 2, No. 2, Tahun 2020. Fauzi, Sekar Sari, 2022, Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Purworejo, Surakarta, Jurnal Al Hakim, Vol. 4, No. 1, Tahun 2022. Saputra, Rian Prayudi, 2019, Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Pahlawan tuanku Tambusai, Bangkinang, Jurnal Pahlawan Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019. Satistik, Badan Pusat, 2024, STATISTIK KRIMINAL 2024 Volume 15. Badan Pusat Statistik, Jakarta. Suryani, Nilma, Najmudin dan Achmad Megantara, 2024, Analisis Perubahan Barang Bukti Menjadi Alat Bukti Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Jurnal Das Sollen, Vol. 10, No. 2 2024. Tampi, Butje, 2013, Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga Berdasarkan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Hukum Lex Crimen, Vol. 2 No. 3, Tahun 2013. Zuhro, R. Siti, 2010, Good Governance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia, Jurnal Penelitian Politik, volume 7, No. 1 Tahun 2010. C.Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. D.Skripsi Hendrianda, Rezi, 2023, “Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindakan Pidana Pencurian Barang Milik PT Semen Padang di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan”, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang. E.Internet Statistik, Badan Pusat. “Kasus yang Menonjol di Provinsi Sumatera Barat”, Kasus Kejahatan yang Menonjol di Provinsi Sumatera Barat - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, dikunjungi pada tanggal 15 Desember 2024, pukul 11.33 WIB. Selvia, Novitri. “Pencurian di Kantor Pemerintahan Kambuh Lagi”, Pencurian di Kantor Pemerintahan Kambuh Lagi - Padek Jawapos, diakses pada tanggal 23 Juli 2025 pukul 11.52 WIB. MasRozadotCom. “Penegertian Good Governance”, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Menurut World Bank - MaoliOka, diakses pada 20 Agustus 2025 pukul 12.28 WIB. F.Wawancara Data Gangguan Kamtibmas (GK) dan Penyelesaian Kasus Polres Sejajaran Payakumbuh. Wawancara dengan Iptu Andrio Surya Putra Siregar, S.H., M.H Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Resor Payakumbuh pada tanggal 21 Oktober 2025. Wawancara dengan Briptu Arief Wiraladini, S.H Penyidik Kepolisian Resor Payakumbuh pada tanggal 21 Oktober 2025. Wawanara dengan Brigpol Naldian, Penyidik Kepolisian Resor Payakumbuh pada tanggal 21 Oktober 2025. | |
| local.eprints.dir | disk0/00/52/85/18 | |
| local.eprints.division | S1IH2024 | |
| local.eprints.id | 528518 | |
| local.eprints.type | thesis/2Sarjana | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/528518/ | |
| local.fakultas | Fakultas Hukum | |
| local.identifier.nim | 2010113114 | |
| local.prodi | S1 Hukum | |
| local.thesis.level | Skripsi |
