Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Keterangan Waris pada Masyarakat Hukum Adat Di Kota Padang
| dc.contributor.author | Azizs, Abdul | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T19:43:30Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-24 | |
| dc.description | Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H., M.H.; Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H. | |
| dc.description.abstract | Sebagai negara yang memiliki banyak golongan seperti adanya berbagai agama, suku bangsa, golongan, ras dan keyakinan, untuk mewujudkan rasa keadilan maka Indonesia menganut tiga sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum barat. Pada prinsipnya ketiga sistem hukum tersebut dalam hal ini hukum waris yaitu samasama mengatur tentang peralihan hak atas harta benda pewaris kepada ahli waris dari si-pewaris. Walau dalam praktek terjadi banyak perbedaan karena hukum Islam dan hukum waris barat (Burgelik Wetboek) menentukan syarat adanya kematian, sedangkan hukum adat berdasarkan sistem keturunan. Hukum waris adat bersifat plurarisme yaitu mengikuti ketentuan hukum adat pada suku-suku atau kelompok-kelompok etnik yang ada, sebagaimana masyarakat adat Minangkabau memiliki prinsip garis kekerabatan Materilineal. Ranji merupakan hal yang sangat penting dalam sistem adat Minangkabau, ranji ini berfungsi sebagai bukti pada suatu kaum dalam struktur keturunan berdasarkan garis kekerabatan. Sedangkan Keterangan waris juga berfungsi untuk mengalihkan barang-barang harta peninggalan pewaris tersebut kepada pihak lain, misalnya menjual, menghibahkan, melepaskan hak, melakukan pengikatan jual beli dihadapan notaris dan lain-lainnya yang sifatnya berupa suatu peralihan hak, dan juga merubah status kepemilikan bersama atas barang harta peninggalan pewaris menjadi milik dari masing-masing ahli waris. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menganalisa: 1) Bagaimanakah proses pembuatan surat keterangan waris dan ranji sebagai dasar timbulnya ahli waris pada masyarakat Kota Padang. 2) Bagaimanakah proses peralihan hak milik atas tanah pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang berdasarkan surat keterangan waris dan ranji. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan empiris. Menggunakan data sekunder sebagai bahan utama. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa: Lurah, Notaris dan Balai Harta Peninggalan berwenang membuat surat keterangan waris, sedangkan kedudukan Ranji dalam proses peralihan hak atas tanah karena pewarisan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional mendapatkan posisi lemah dan tidak dapat dijadikan sebagai pedoman | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/28063 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject | Waris | |
| dc.subject | Pewaris | |
| dc.subject | Ahli Waris | |
| dc.subject | Surat Keterangan Waris | |
| dc.subject.classification | K Law (General) | |
| dc.title | Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Keterangan Waris pada Masyarakat Hukum Adat Di Kota Padang | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2024-02-29 | |
| dcterms.references | A Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum, Gama Media, Yogyakarta, 2002. Arsyad Harun, Tinjauan Yuridis Surat Keterangan Hak Waris bagi Penduduk di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010. ------------------------------, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 Abu Achmadi, Metode Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 2008. Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana, Jakarta, 2015. Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Amir Sjarifoedin, Hukum Kewarisan Islam, Prenada Media, Jakarta, 2004. ---------------------, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, Gunung Agung, Jakarta, 1984. Arba, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. B.F. Sihombing, Sejarah Hukum Tanah Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015. Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008. Bambang Songgono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998. Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Djambatan, Jakarta, 2008. Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau, Rineka Cipta, Jakarta, 1997 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010. Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia, Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung, 2013. | |
| local.eprints.dir | disk0/00/46/47/03 | |
| local.eprints.division | S2K2024 | |
| local.eprints.id | 464703 | |
| local.eprints.type | thesis/3Magister | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/464703/ | |
| local.fakultas | Fakultas Hukum | |
| local.identifier.nim | 2020122028 | |
| local.prodi | S2 Kenotariatan | |
| local.thesis.level | Tesis |
