UPT Perpustakaan Universitas Andalas
Repositori PerpustakaanUniversitas Andalas
 

PROSES PERUMUSAN PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

dc.contributor.authorNURISARTIKA, NURISARTIKA
dc.date.accessioned2026-09-24T22:10:11Z
dc.date.issued2013-04-25
dc.descriptionDrs. Svaiful. M.Si; Andri Rusta. S.IP. M PP
dc.description.abstractPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perumusan kebijakan oleh pemerintah kota payakumbuh.penelitian ini dilihat dari teori yang dikemukakan oleh Budi Winamo yang menjeiaskan bahwa dalam merumuskan kebijakan ada beberapa tahap yaitu tahap merumuskan masalah, tahap agenda kebijakan tahap pemilihan alternatif dan tahap penetapan kebijakan. Penelitian ini menesunakan metode kuahtatil dengan tipe deskriptif. Proses pengmnpulan data menggimakan wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisa data yang digunakan adalah elik dan emik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam tahap merumuskan masalah pemerintah kota Payakumbuh merumuskan ranperda berdasarkan atas bahaya rokok dalam masyarakat serta mewujudkan kota Payakumbuh sebagai kota sehat (2) Dalam tahap penyusunan agenda kebijakan, DPRD kota Payakumbuh memasukkan ranperda ke dalam pembahasan agenda kebijakan karena adanya kesamaan persepsi masyarakat dengan pemerintah dalam melihat permasalahan rokok di masyarakat serta adanya undang-undang tentang kesehatan masyarakat (3) Pada tahap pemilihan aitematif kebijakan untuk ranperda kawasan tanpa rokok, pemerintah kota Payakumbuh hanya mensosialisasikan kepada masyarakat masyarakat tidak memberikan aitematif atau tidak memiliki wadah untuk menyalurkan aitematif dalam pembahasan ranperda kawasan tanpa rokok (4) Pada tahap penetapan kebijakan, pemerintah kota Payakumbuh menetapkan ^perda kawasan tanpa rokok setelah melalui tahapan-tahapan sebelumnya Untuk mteraksi antar aktor kebijakan publik lebih kepada andcipated reaction dimana dalam penimusan peraturan daerah kawasan tanpa rokok ini secara langsung mteraksi antara masyarakat dengan pemerintah serta adanya kewenangan dan pemerintah kota dan DPRD untuk mengeluarkan kebijakan. Namun pemerintah tidak mengikutsertakan pihak swasta dalam pembahasan perda ini karena tidak memiliki kepentingan atau pengaruh dari pihak tersebut.
dc.identifier.urihttps://ailib.my.id/handle/123456789/59600
dc.language.isoid
dc.publisherUniversitas Andalas
dc.subjectKebijakan Publik
dc.subjectPerumusan Kebijakan Publik
dc.subjectInteraksi
dc.subjectAntar Aktor Kebijakan
dc.subject.classificationJC Political theory
dc.titlePROSES PERUMUSAN PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
dc.typeThesis
dcterms.dateSubmitted2025-01-22
dcterms.referencesDAFTAR PUSTAKA Bungin, Burhan (Ed). 2001. Metodologi Penelitian KualUatif: Akiualisasi Melodologis ke Arab Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers. Dunn, Wiliam N. 1999. Pengantar Amlisis Kebijakan Publik. Gajah Mada: University press. Dye, Thomas R. 20Q5.Undersianding Public Policy. Eleventh Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall. Edwards, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington D.C: Congressional Quarterly Press. H.HR, Syaukani, Afan GafTar, dan M. Ryas Rasyid, IQQS.Otonomi Daerah Dalam Negara Kesaiuan. Yogyakarta: Pusiaka Pelajar. K.Vin, Robert. 2003. Siudi Kasus Desain dan Metode. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Madani, Muhlis. 2011. Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Pert4musan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha llmu. Moleong, Lexy. J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan Daerah Dalam Kepmendagri Nomor 21 Tahun 2001 Dan PP Nomor 1 Tahun 2001 tentang Penyusunan Peraturan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi kesehatan. Subasono. 2009. Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 115 Ayat (2) tentang Kesehatan. Widodo, Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses, Yogyakarta: Media Pressindo. Musher, Annaiissia. 2006. Skripsi Perumusan Kebijakan Pembangunan Plasa Andalas Di Kola Padang". Padang: Jurusan llmu Potitik FISIP Universitas Andalas Padang. Zusri, Avicenna. 2007. Skripsi "Perspektif elil penyelenggara pemerinlah daerah dalam Perumusan Kebijakan Publik (studi analisis kebijakan program Jaminan Pemeliharaan kesehatan Masyaraka! Kola Padang Panjang fJPKMPP) Padang: Jurusan llmu Poiitik FISIP Universitas Andalas Padang. Wawancara Aribus Madri, ketua pansus III DPRD kota Payakumbuh. Wawancara pada tanggal 12 Desember 2012 pada pukul 10.50 WIB di kantor DPRD kota Payakumbuh. Bukhory, masyarakat Payakumbuh.Wawancara pada tanggal 23 Januari 2013 pada puku! 14.23 WIB. Dt. Putiah, sekretaris KAN Koto Nan Ampek. Wawancara pada tanggal 23 Januari 2013 pada pukul 11.10 WIB di kantor KAN Koto Nan Ampek kota Payakumbuh. Indra Zahur, ketua LKAAM kota Payakumbuh. Wawancara pada tanggal 23 Januari 2013 pada pukul 11.30 WIB di kantor LKAAM kota Payakumbuh. Josrizal Zain, mantan walikota Payakumbuh periode 2007-2012. Wawancara pada tanggal 16 Januari 2013 pada pukul 15.34 WIB Kasnidar, masyarakat kota Payakumbuh. Wawancara pada tanggal 23 Januari 2013 pada pukul 12.30 WIB. Mustafa, ketua fraksl PKS DPRD kota Payakumbuh. Wawancara pada tanggal 12 Desember 2012 pada pukul 09.40 WIB di kantor DPRD kota Payakumbuh. Wilman Slngkuan, ketua DPRD kota Payakumbuh. Wawancara pada tanggal 12 Desember 2012 pada pukul 09.15 WIB di kantor DPRD kota Payakumbuh. Yendri Bodra, anggota fraksi Golkar DPRD kota Payakumbuh. Wawancara pada tanggal 12 Desember 2012 pada pukul 10.25 WIB di kantor DPRD kota Payakumbuh.
local.eprints.dirdisk0/00/48/67/30
local.eprints.division09A
local.eprints.id486730
local.eprints.typethesis/2Sarjana
local.eprints.urihttp://scholar.unand.ac.id/486730/
local.fakultasFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
local.identifier.nim08 1083 3056
local.prodiS1 Ilmu Politik
local.thesis.levelSkripsi

Files

Collections