KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN/PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET DI INDONESIA SEBAGAI CYBERCRIME (Kajian Terhadap Perumusan dan Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dari Perspektif Kebebasan Berekspresi)
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Andalas
Abstract
Melalui kebijakan hukum pidana guna memberikan perlindungan bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi dari cybercrime, pemerintah
merancang dan mensahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang ini semakin
mempertegas keberadaan Indonesia sebagai salah satu negara yang serius dalam
melawan cybercrime. Namun dalam praktiknya, Undang-Undang ini malah menjadi
aturan yang membelenggu pelaksanaan kebebasan berekspresi. Hal ini terjadi karena
keberadaan Pasal 27 ayat (3) yang mengatur tindak pidana penghinaan/pencemaran
nama baik sebagai bagian dari cybercrime. Padahal, perbuatan penghinaan sudah
diatur secara tegas, jelas dan konkrit di dalam KUHPidana dan KUHPerdata. Dalam
politik hukum, tidak mudah untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai suatu tindak
pidana dan harus terlebih dahulu melalui beberapa proses kajian mendalam.
Permasalahan yang dibahas adalah: 1) bagaimanakah kebijakan hukum pidana
terhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik melalui internet di
Indonesia? 2) bagaimana jaminan perlindungan kebebasan berekspresi di internet
dikaitkan dengan keberadaan tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik dalam
UU ITE? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan
doctrinal legal reseach. Sebagai sebuah sistem yang normatif maka hukum harus
dipandang secara komprehensif seperti asas, norma dan meta norma. Kebijakan
hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan di dunia maya, sesungguhnya
merupakan duplikasi terhadap ketentuan Penghinaan yang diatur dalam KUHP, hal
ini jelas bertentangan dengan prinsip lex scricta, dan lex certa. Menjadikan tindak
pidana penghinaan sebagai tindak pidana siber dengan pidana yang relatif lebih berat
bukannya memberikan deterrent effect tetapi malah menciptakan chilling effect
terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Menghapus Pasal 27 ayat (3) dalam
UU ITE adalah pilihan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah dengan menerapkan
pengembalian keseimbangan kondisi atas tindak pidana penghinaan berupa pemulihan
nama baik serta menerapkan ganti kerugian perlu diasosiasikan dalam RUU KUHP
terkait dengan pemidanaan terhadap perbuatan penghinaan.
Kata kunci: Kebijakan hukum pidana, tindak pidana penghinaan, kebebasan
berekspresi, cybercrime
