UPT Perpustakaan Universitas Andalas
Repositori PerpustakaanUniversitas Andalas
 

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PENITIPAN SERTIFIKAT TANAH YANG MENIMBULKAN SENGKETA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 143 K/Pid/2015)

dc.contributor.authorAnggreini, Tamara
dc.contributor.otherRembrandt, Rembrandt
dc.date.accessioned2026-09-24T19:43:44Z
dc.date.issued2025-01-24
dc.descriptionDr.Rembrandt,SH.,M.Pd
dc.description.abstractABSTRAK Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan notaris di antaranya membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli terhadap suatu benda. Pada perjanjian pengikatan jual beli sertifikat hak atas tanah sering diserahkan penjual kepada Notaris sebagai titipan. UUJN maupun peraturan PPAT tidak mengatur dan tidak melarang Notaris/PPAT menerima titipan sertifikat hak atas tanah dari para pihak. Contoh kasus terkait dengan penitipan sertifikat hak atas tanah yang dititipkan kepada notaris adalah Putusan Nomor: 143 K/Pid/2015 dan Putusan Nomor: 1138 K/PID/2017. Berdasarkan hal tersebut, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian tentang 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban notaris terhadap penitipan sertifikat tanah yang menimbulkan sengketa?. 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus sengketa terkait penitipan sertifikat kepada notaris dalam Putusan Nomor: 143 K/Pid/2015 dan Putusan Nomor: 1138 K/PID/2017?. Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan masalah bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Pertanggungjawaban notaris terhadap penitipan sertifikat tanah yang menimbulkan sengketa yaitu tindakan penitipan sertifikat hak atas tanah pada Notaris dilakukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak. Notaris menerima penitipan hanya dalam kedudukannya sebagai penerima titipan sehingga yang didasari atas perjanjian penitipan antara Notaris dengan pemilik sertifikat. Kemudian terhadap pertanggungjawaban notaris adalah tanggungjawab secara perdata, tanggung jawab secara pidana dan tanggungjawab secara administratif. Pertimbangan Hakim dalam memutus sengketa terkait penitipan sertifikat tanah kepada notaris dalam Putusan Nomor: 143 K/Pid/2015 dan Putusan Nomor: 1138 K/PID/2017 terdiri dari pertimbangan yuridis berupa dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan pasal-pasal peraturan hukum pidana serta pertimbangan non yuridis. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Notaris, Sertifikat Tanah, Sengketa.
dc.identifier.urihttps://ailib.my.id/handle/123456789/28197
dc.language.isoid
dc.publisherUniversitas Andalas
dc.subjectKata Kunci : Pertanggungjawaban
dc.subjectNotaris
dc.subjectSertifikat Tanah
dc.subjectSengketa
dc.subject.classificationK Law (General)
dc.titlePERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PENITIPAN SERTIFIKAT TANAH YANG MENIMBULKAN SENGKETA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 143 K/Pid/2015)
dc.typeThesis
dcterms.dateSubmitted2025-04-14
dcterms.referencesDAFTAR PUSTAKA A. Buku Abdul Ghofur Anshori, 2013, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Cetakan Kedua, Yogyakarta. Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Aditya Bakti, Bandung. , 2006, Etika Profesi Hukum, cet. 3, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. , 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Gunung Agung, Jakarta. Adrian Sutedi, 2012, Sertifikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta. Agus Yudha Hernoko, 2010, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak komersial, Hukum Perjanjian, Kencana, Jakarta. Ali Achmad Chomzah, 2002, Hukum Pertahanan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan II Sertifikat dan Permasalahannya, Prestasi Pustaka, Jakarta. Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor. Arbijoto, 2010, Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman, Diadit Media, Jakarta. Bambang Sunggono, 2001, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta. Eddy Pranjoto, 2006, Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Pertanahan Nasional, Utomo, Bandung. Gunawan Widjaja, 2004, Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Habib Adjie, 2003, Tebaran Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT “Penegakan Etika Profesi Notaris dari Perspektif Pendekatan Sistem”, Lembaga Kajian Notaris dan PPAT Indonesia, Surabaya. , 2008, Sanksi Perdata dan Administratif Notaris Sebagai Pejabat Publik, PT. Refika Aditama, Bandung. , 2008, Hukum Notaris Indonesia-Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, PT. Refika Aditama, Bandung. HB Sutopo, 2002, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Grasindo, Surakarta. Herlien Budiono, 2007, Notaris dan Kode Etiknya, Upgrading & Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Medan. I Made Widnyana, 2009, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), Fikahati Aneska, Jakarta. Irma Devita Purnama Sari, Hukum Pertanahan, 2020, Mizan Pustaka, Bandung. Irwan Soerodjo, 2002, Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Indonesia, Aekola Surabaya, Surabaya. Jimmy Joses Sembiring, 2010, Panduan Mengurus Sertifikat Tanah, Visi Media, Jakarta Jhony Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang. Lilik Mulyadi, 2007, Kekuasaan Kehakiman, Bina Ilmu, Surabaya. M. Luthfan Hadi Darus, 2017, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, UII Press, Yogyakarta. M. Yahya Harahap, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta. Muchlis Patahna, 2009, Problematika Notaris, Rajawali, Jakarta. Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B.Sidharta, 2004, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Huk um, Alumni, Bandung. Mukti Arto, 2001, Mencari Keadilan, Kritik, dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. , 2004, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Mulyo Putro, 2002, Pluralisme Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Fokus Media, Bandung. Munir Fuady, 2003, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Nurnaningsi Amriani, 2011, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Rajawali Pers, Jakarta. Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Huk um, Kencana, Jakarta. Purbacaraka, 2010, Perihal Kaedah Hukum, PT. Citra Aditya Bandung. Riduan Syahrani, 2009, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. Ridwan Khairandy, 2013, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta. Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Salim, 2012, Hukum Penyelesaian Sengketa Lahandi Indonesia, Pustaka Reka Cipta, Mataram, hlm. 219. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Buku Kedua, Rajawali Press, Jakarta. Salim HS, 2019, Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak), Sinar Grafika, Jakarta. Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung. Soekidjo Notoatmojo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta. Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. , 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta UI Press, Jakarta. Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Sinar Grafika, Jakarta. Sudarsono, 2012, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta. Suparman Usman, 2008, Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia, Gaya Media Pratama, Jakarta. Supriadi, 2006, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Suyud Margono, 2001, Pelembagaan Alternatif Dispute Resolution (ADR)dalam Prospek Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. Tan Thong Kie, 2007, Studi Notariat, Serba-serbi praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta. Takdir Rahmadi, 2011, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Rajawali Pers, Jakarta. Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2013, Filsafat, Teori & Ilmu Hukum, Raja Grafindo, Jakarta. Titik Triwulan, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta. Wahyu Wiriadinata, 2013, Moral dan Etika Penegank Hukum, CV. Vilawa, Bandung. Winardi, 2007, Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan), Mandar Maju, Bandung. Wirjono Prodjodikoro, 2011, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung Yusuf Sofie, 2003, Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut UUPK, Teori dan Praktek Penegakan Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. Zainal Asikin, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta. B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris. C. Jurnal/ Artikel Andro Ado Hage, Tanggung Jawab Notaris Yang Mengubah Isi Akta Pengikatan Jual Beli, Jurnal Notarius, Vol. 16 No. 2 tahun 2023. Anny Mawartiningsih, 2017, Tinjauan Yuridis Praktek Pembuatan Akta Notaris Dalam Hal Penghadap Menghadap Dalam Kurun Waktu Dan Tempat Yang Berbeda, Jurnal Akta Vol 4 No. 2. Arnando Umboh, 2018, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia, Jurnal Lex Privatum Vol. VI No. 6. Baghady Zanjani Al Misbakh,et.al, 2019, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Menahan Sertifikat Demi Menjaga Kepentingan Para Pihak Dalam Pengikatan Jual Beli, Notary Indonesian, Vol 1 No. 03. Dahlang, 2016, Kepastian Hukum Akta Di Bawah Tangan dalam Perspektif Kewenangan Notaris, Jurnal Al-‘Adl Vol. 9 No. 2. Dedy Pramono, 2015, Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Lex Jurnalica Vol. 12 No. 3. Dewi Kurnia Putri, Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas, Jurnal Akta, Vol.4 Nomor 4 Desember 2017. Elsi Vita Sari, 2021, Akta Sebagai Produk Akhir Notaris Menjadi Objek Dalam Persidangan Pidana Pada Pengadilan Negeri Sleman, Jurnal Officium Notarium Vol. 1 No. 1. Erina Permatasari, 2017, “Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online”, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 3. I Made Dwiki Indra Sukma Budiarsa dan I Wayan Novy Purwanto, 2021, Keabsahan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Oleh Notaris, Jurnal Kertha Negara, Vol.9. No.9. Julista, 2014, Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan Dengan Diskresi), Jurnal Sasi Vol.20 No. 2. Kamdi, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang Belum Terdaftar, Jurnal Education and Development, Vol.7 No.3 Edisi Agustus 2019. Maslikan, 2018, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berkaitan Dengan Kontrak Kerjasama, Jurnal Akta Vol. 5 No. 1. Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII Agustus. Raden Hamengku Aji Dewondaru, 2017, “Kajian Hukum Keharusan Bagi Notaris dan PPAT Yang Merangkap Jabatan Berkedudukan Dalam Satu Daerah atau Wilayah Kerja”, Jurnal Akta Vol. 4 No. 2. Raymond Aristyo, Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Ppjb Dan Akta Kuasa Untuk Menjual Sebagai Jaminan Terjadinya Utang Piutang, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 12 Tahun 2021. Retno Wulandari, 2022, Tindak Pidana Penipuan Oleh Notaris (Ratio Decidendi Putusan Perkara Pidana Nomor: 2200/Pid.B/2020/PN.Sby), Jurnal Perspektif Vol. 27 No. 2. Rizky P. P. Karo Karo, 2023, Interpretasi Hakim Dan Rasa Keadilan Masyarakat (Kajian Putusan Nomor 812 K/Pid/2023), Jurnal Yudisial Vol. 16 No. 3. Sibuea Mia Augina Romauli, Tanggung Jawab Perdata Notaris Atas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Cacat Komparisi , Jurnal Suara Hukum, Vol. 4 No. 1 Tahun 2022. Umar Ma’ruf dan Dony Wijaya, 2015, Tinjauan Hukum Kedudukan dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang), Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II No. 3. D. Tesis Ima Erlie Yuana, 2010, Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Oheo K. Haris, Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus, Jurnal Ius Constituendum Vol. 2 No. 2 Tahun 2017, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Semarang, Semarang Rika Kumala Sari, 2016, Larangan Mnerima Penitipan Sertifikat Tanah oleh Notaris dan Kaitannya dengan Kode Etik Notaris, Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin ST. Aminah MZ, 2020, Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Terhadap Harta Bersama Yang Belum Terbagi Tanpa Persetujuan Mantan Istri, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar E. Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/Pid/2015 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1138 K/Pid/2017 F. Internet https://dpcpermahijogja.wordpress.com/tag/tugas-dan-wewenang-notaris-ppat/.
local.eprints.dirdisk0/00/49/09/58
local.eprints.divisionS2K2024
local.eprints.id490958
local.eprints.typethesis/3Magister
local.eprints.urihttp://scholar.unand.ac.id/490958/
local.fakultasFakultas Hukum
local.identifier.nim2220123039
local.prodiS2 Kenotariatan
local.thesis.levelTesis

Files

Collections