UPT Perpustakaan Universitas Andalas
Repositori PerpustakaanUniversitas Andalas
 

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENGELOLAAN URUSAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2022

Loading...
Thumbnail Image

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Universitas Andalas

Abstract

Pelaksanaan desentralisasi pengelolaan lingkungan hidup di Sumatra Barat belum menujukkan peran pemerintahan daerah dalam kerangka check and balances. Urgensi pengelolaan lingkungan hidup yang tercantum dalam Program Unggulan Pemerintah Daerah Sumatra Barat menjadi fokus persoalan lingkungan hidup yang memerlukan pengawasan dalam penyelenggaraannya. Optimalisasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan pada TPA Regional dengan sampah sebagai sumber energi alternatif (waste to energy) dan tersedianya tempat pengolahan limbah B3 didukung melalui tiga program pendukung yaitu Program Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian Limbah B3, dan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatiha, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan memiliki kewenangan berupa fungsi pengawasan untuk mengontrol penyelenggaraan urusan lingkungan hidup terutama pada ketiga program pendukung program unggulan mulai dari aspek pembentukan program, penganggaran program, hingga pelaksanaan program. Tujuan penelitian ini ingin melihat tindak lanjut DPRD dalam pelaksanaan pengawasan terhadap program kebijakan lingkungan yang sudah disepakati dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta menggunakan Lima Aspek Pengawasan dalam Teori Kekuasaan Legislatif oleh Jimly Asshiddiqie. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Sumatra Barat dalam pengelolaan urusan lingkungan hidup pada tiga program pendukung secara keseluruhan berjalan baik. Namun dalam pengawasan tahap awal, pertimbangan atas penentuan program dan penganggaran tidak begitu signifikan. Kemudian pengawasan DPRD terhadap Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat secara politis kurang optimal dibanding pengawasan terhadap Program Pengelolaan Persampahan dan Program Pengendalian Limbah B3. Hal ini dikarenakan DPRD terlalu fokus pada penitipan pokir di program tersebut.

Description

Dr. Aidinil Zetra, MA

Citation

Collections

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By