PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT JEMARI SAKATO DALAM ADVOKASI KEBIJAKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI SUMATERA BARAT
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Andalas
Abstract
Dalam sistem politik suatu negara, kelompok kepentingan menduduki
posisi penting sebagai sarana untuk menyampaikan atau memperkuat
penyampaian tuntutan kepentingan masyarakat terhadap sistem politik tersebut.
Kelompok kepentingan menjadi basis bagi masyarakat dalam mewujudkan
kepentingan-kepentingan demi kesejahteraan mereka. Munculnya berbagai
kelompok kepentingan yang menamakan dirinya sebagai Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM), dalam mewujudkan tata pemerintahan dilatarbelakangi oleh
keadaan masyarakat yang menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik.
Kelompok kepentingan semacam ini muncul baik di tingkat nasional maupun di
tingkat lokal.
Keberadaan ornop ataupun LSM dalam sebuah negara menjadi sangat
penting dengan memberdayakan masyarakat pada tingkat ’grass root’, yang
sangat esensial, dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
LSM ini merupakan salah satu bagian yang memiliki peranan didalam struktur
kemasyarakatan, dimana jika salah satu struktur itu tidak berjalan maka akan
mengganggu jalannya struktur secara keseluruhan. Sehingga LSM sebagai
organisasi yang menjalankan fungsi-fungsinya harus mampu berperan dengan
baik guna berjalannya struktur kemasyarakatan itu secara keseluruhan. Maka
dengan berjalannya fungsi dari LSM yakni dalam hal ini perberdayaan dalam
11
masyarakat akan memberikan pengaruh terhadap pencapaian tujuan kesejahteraan
masyarakat.
Pengaplikasian diri LSM tersebut dapat berupa program-program yang
memberdayaakan masyarakat dalam berbagai aspek, seperti aspek ekonomi,
sosial, politik, pembangunan, dan kebudayaan. LSM dalam menjalankan
pemberdayaan tersebut memiliki saluran komunikasi dengan pemerintah agar
perwujudan dari tujuan LSM mampu melanjutkan tujuan dari pemerintah. Seperti
pendampingan berbagai kebijakan pemerintah dalam bentuk advokasi, yaitu
sebuah usaha untuk melakukan pendampingan, pembelaan, keikutsertaan, serta
melakukan pengkajian kebijakan.
