Penambahan Norma (Positive Legislature) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang-Undang (Judicial Review)
| dc.contributor.author | Dewi, Asmara | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T19:40:16Z | |
| dc.date.issued | 2011-10-31 | |
| dc.description | Yunita Syofyan, SH.,MH Delvina Gusman, SH.,MH | |
| dc.description.abstract | Mahkamah Konstitusi menjadi sorotan dalam pelaksanaan kewenangan pengujian undang-undang (Judicial Review) karena putusan yang dilahirkannya menjadi perdebatan hukum tata negara, diantaranya adalah putusan yang bersifat ultra petita dan yang bersifat mengatur (positive legislature). Fokus pada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positive legislature, banyak kalangan berpendapat pro dan kontra. Pendapat yang kontra menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi melanggar kewenangan DPR dan Mahkamah Konstitusi harus tetap dalam ranah kewenangan pembatalan suatu undang-undang (Negative Legislature). Sedangkan pendapat yang pro menyatakan bahwa putusan MK yang memuat norma tambahan dalam judicial review dinilai sebagai upaya MK dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai penjaga konstitusi, dan penambahan norma dianggap sebagai norma tambahan yang melengkapi ketentuan yang tidak terakomodir dalam suatu undang-undang berdasarkan interpretasi atas Undang-Undang Dasar.Pada penelitian hukum ini penulis mengangkat tiga rumusan masalah yakni: pertama, mengenai kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam ketatanegaraan Indonesia. Kedua, mengenai kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positive legislature dalam ketatanegaraan Indonesia dan ketiga, mengenai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (kewenangan tambahan untuk memperkuat kedudukan Mahkamah Konstitusi). Dalam penelitian ini penulis mengunakan penelitian bersifat yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis serta cara pengumpulan data dengan mengunakan data kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Positive Legislature merupakan implikasi dari fungsi penafsiran konstitusi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, dan dapat dibenarkan demi asas keadilan dan kemanfaatan. Kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positive legislature terbagi dua, yakni sebagai undang-undang atau sebagai penjelasan konstitusi tergantung pada objek penafsiran dari putusan tersebut baik undang-undang atau konstitusi. Perlunya media tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi agar ditaati dan diberlakukan yakni melalui media pengujian kembali undang-undang yang pernah diputus oleh mahkamah konstitusi (Rejudicial Review), pengaduan konstitusi (Constitutional Complaint) berupa pengaduaan warga negara ketika memperoleh ketidakadilan formal dari lembaga pemerintah yang merugikan hak konstitusionalnya dan pertanyaan konstitusi (Constitutional Question) yakni pertanyaan mengenai status konstitusionalitas sebuah undang-undang dari para pemangku kewenangan negara/lembaga negara. | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/27474 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject.classification | K Law (General) | |
| dc.title | Penambahan Norma (Positive Legislature) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang-Undang (Judicial Review) | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2026-01-30 | |
| dcterms.references | A. Buku-Buku Achmad Roestandi, Mahkamah KonstUusi Dalam Tanya jawab, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006. Amirud'm dan Zainzl Aslkin, Penganlar Mefode PeneJUian Hukum, Jakarta: FT Raja Grafindo Persada, 2004. Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian //wkuwjakarta, Jakarta: FT Raja Grafindo Persada, 1997. Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 1999. Dahlan Thaib, dkk., Teori Dan Hukum Konstitusi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006. Fatmawati, Hak Menguji (toetsingreht) yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum /«<to«es'ifl, Jakarta: FT Raja Grafindo Persada, 2006. Peri Amsari, Perubahan UUD 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Pututsan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: FT Raja Grafindo Persada, 2011. Hans Kelsen, Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif), Bandung: Nusa Media, 2008. Hendarman Ranadireksa, Arsitektur Konstitusi Demokratik, Bandung: Fokusmedia, 2007. IRP Daulay, Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketalanegaraan Republik Indonesia, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006. Jalinus Syah, Adam Saleh, Pocket Dictionary, Jakarta: Bima Citra, 1999. Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. ———, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008. ———, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010. Mahkamah Konstitusi, Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, 2006. Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Indonesia, 2006. Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi (Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010. Soehino, Ilmu Negara, Yokyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005. Soejono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006. Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993. Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010. B. Peraturan perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Putusan MK-RI No. Perkara: 102/PUU-VII/2009. Putusan MK-RI No. Perkara: 012-016-019/PUU-IV/2006. Makalah Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bandung, 19 April 2008. Juraal Konstitusi Pusat Studi Konstitusi, Vol. 1 No. 1, November 2008, Penerbit Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, him. D. Website http:/heryabduh.blogspot.com/2011/01/putusan-mahkamah-konstitusi-yang.html, diakses tanggal 15 Jiml 2011. http:/www.miftakhulhuda.com/2009/06/ultra-petita-dalam-pengujian-undang.html, diakses tanggal 15 Juni 2011. httpt//www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75:negative-legislator«S:catid=23:raakalah&Itemid=Il, diakses tanggal 24 Jimi 2011. http://hukumonIine.com/kIinik/detail/cll105, diakses tanggal 26 Juni 2011. http://yancearizona.wordpress.eom/2008/01/23/penafsiran-mahkamah-konstitusi-terhadap-pasal-33-uud-1945/, diakses tanggal 26 Juni 2011. http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090405041251AAo2yRp, diakses tanggal 26 Juni 2011. http.7/wahyudidjafar.wordpress.com/2008/l1/27/judicial-review-sebuah-, pengantar/, diakses tanggal 12 September 2011. http://hamdanzoelva.wordpress.coni/2008/04/07/mahkamah-konstitusi-dalam-sistem-ketatanegaraan-ri/, diakses tanggal 12 September 2011. | |
| local.eprints.dir | disk0/00/52/01/34 | |
| local.eprints.division | S1IH2024 | |
| local.eprints.id | 520134 | |
| local.eprints.type | thesis/2Sarjana | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/520134/ | |
| local.fakultas | Fakultas Hukum | |
| local.identifier.nim | 07140170 | |
| local.prodi | S1 Hukum | |
| local.thesis.level | Skripsi |
