PEMBERIAN IZIN GANGGUAN / HO (Hinder Ordonantie) USAHA BENGKEL SEPEDA MOTOR DI KECAMATAN LUBUK KILANGAN KOTA PADANG
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
UNIVERSITAS ANDALAS
Abstract
Bengkel sepeda motor merupakan salah satu usaha yang diminati di Kota Padang, hal ini
dapat dibuktikan dengan banyaknya usaha bengkel sepeda motor yang ada di Kota Padang.
Dalam menjalankan bisnisnya, usaha tersebut harus memiliki izin gangguan usaha seperti yang
tercantum dalam Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Perizinan merupakan salah satu
ketetapan pemerintahan yang dibuat oleh pejabat berwenang, atau sebagai ketetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara bersifat konkrit, individual dan final, yang
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, Hal ini tercantum dalam
pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Di
Kota Padang Provinsi Sumatera Barat masih terdapat usaha bengkel sepeda motor yang belum
memiliki izin gangguan usaha maupun izin gangguan lingkungan. Untuk itu penulis mengambil
dua macam permasalahan yang dituangkan dalam skripsi ini yakni : 1. Bagaimana pelaksanaan
pemberian gangguan izin usaha bengkel sepeda motor di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota
Padang 2. Apa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pemberian izin gangguan usaha
bengkel di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang serta upaya untuk mengatasinya. Adapun
metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan
sumber data primer dan data sekunder yang disusun secara sistematika yakni berurutan dari bab
I, bab II, bab III, bab IV. Izin usaha dan izin gangguan lingkungan dikeluarkan oleh Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Padang dengan syarat
dan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Setelah dilakukan
penelitian, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah : Pemilik usaha bengkel sepeda motor
wajib mengurus izin usaha dan izin gangguan lingkungan karena usaha ini termasuk usaha yang
memiliki dampak bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Serta kendala yang ditemui dalam
pelaksaan pemberian izin gangguan usaha bengkel sepeda motor di kecamatan Lubuk Kilangan
kota Padang antara lain, banyaknya jumlah jenis perizinan yang harus dimiliki oleh usaha
bengkel sepeda motor, jumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin tertentu
sangat banyak, proses pengurusan perizinan berbelit–belit. Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu selaku penerbit sekaligus pengawas perizinan melakukan
pengarahan kepada usaha bengkel sepeda motor yang belum memiliki izin pengoperasian untuk
segera mengurus izin gangguan usaha.
