ANALISIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TEKNISI APILL(ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS) DIBIDANG LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Andalas
Abstract
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah
Seiring dengan bertambahnya waktu, kota padang mengalami pertumbuhan
dan perke
mbanngan hampir disetiap bid
ang, terutama pada bidang lalu
lintas.
Hal
ini ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk
di Kota Padang.
Dampak
dari
pertumbuhan
kota padang
adalah semakin meningkatnya jumlah peningkatan
orang dan kendaraan yang mengakibatkan bertambahnya jumlah kendara
an yang
lalu lalang disejumlah ruas jalan di
Kota Padang.
Dilain pihak, kondisi lebar jalan dan geometri
k pers
i
mpangan ( kapa
sitas
jalan) tidak ada
peningkatan dari tahun ke tahun. P
erbandingan antara pengguna
jalan dengan ketersediaan prasarana jalan menjadi semakin timpang, dan disiplin
pengguna jalan di Kota Padan
g masih kurang baik.
S
eperti kendaraan
yang
menerebos lampu isyarat lalu lintas, berputar arah tidak pada tempat yang
ditentukan, angkutan umum yang berhenti disembarang tempat, parkir
disembarang tempat, pejalan kaki menyeberang jalan tidak pada tempat ya
ng
ditentukan. K
arena itu,
anggota tekn
isi di bidang lalu lintas
berusaha untuk
mendata ruas dan
per
simpang di Kota Padang
.
Untuk mencar
i solusi
permasalahan dalam hal
manajemen lalu lintas
,
kinerja jaringan
,
masalah
perparkiran, angkutan umum, dan pejalan kaki.
Kebijakan
Inpres No. 7 Tahun 199
9
tentang Penyusunan Sistem Prosedur
Kegiatan dan Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Yang berisi
tentang, mempersiapakan dan menyusun perencanaan strategik, merumuskan visi
dan misi, faktor
–
fator kunci keberhasilan, tujuan, sasaran dan
strategi instansi
Pemerintah.
Yang dikeluarkan pada tanggal 15 juni tahun 1999 oleh Presiden
Republik Indonesia yaitu Bacharudidin Jusuf Habibie.
Unit
Pelayanan
Instansi
Pemerintah
(SK
Menpan
No.
KEP/25/M.PAN/2/2004).
Pedoman Umum tentang Penyusunan Indek
s Kepuasan
Masyarakat (IKM). Guna untuk hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam
memeperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanana publik (instansi
pemerintah). Dengan tujuan untuk membandingkan antara harapan dengan
kebutuhan masyarakat.
Peraturan mentri perhhubungan republik indonesia nomor 49 tahun 2014
tentang Alat
P
emberi
I
syarat
L
alu Lintas (A
PILL
)
. M
enimbang bahwa untuk
melaksanakan ketentuan pasal 56 dan pasal 57 peraturan pemerintah nomor 79
tahun 2003 tentang jaringan lalu
lintas dan angkutan jalan, perlu menetapkan
peraturan mentri perhubungan tentang alat pemberi isyarat lalu lintas.
Selain
kebijakan pemerintah dan peraturan mentri perhubungan republik indonesia,
upaya mewujudkan kinerja pelayanan publik dilingkungan unit
kerja
pemerintahan yang terukur dan d
apat dievaluasi keberhasilannya
.
P
emerintah daerah perlu memiliki dan menerapk
an Prosedur Kerja yang
standar
yaitu
Standar Operasional Prosedur
(
SOP).
Menurut Tjipto Atmoko
(2011), SOP merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas
pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah
berdasarkan indikator
–
indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata
kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.
Untuk melakukan prosedur kerja tentu diperlukan SOP, supaya menciptakan
komitmen mengenai apa yang harus dikejakan oleh satuan unit kerja instansi
pemerintah
an
tersebut.
Dengan demik
ian SOP merupakan pedoman atau acuan
untuk menilai pelaksanaan kinerja instansi p
emerintah berdasarkan indikator
–
i
ndikator teknis, administratif dan procedural sesuai dengan tata hubungan kerja
dalam organisasi yang bersangkutan.
Penemu lampu lalu lintas
Garrett Augustus Morgan (1820
-
1923
).
Awal
awal penemuan ini diawali ketika suatu hari ia melihat tabrakan antara mobil dan
kereta kuda kemudian dia berfikir bagaimana cara menemukan suatu pengtur lalu
lintas yang lebih aman dan efektif. Penemuan Morgan
ini memiliki kontribusi
yang cukup besar bagi pengaturan lalu lintas, ia menciptakan lampu lalu lintas ini
terdiri dari 3 lampu, yaitu stop (ditandai dengan lampu merah), go (lampu hijau),
posisi stop (lampu kuning).
Pada 1920, Morgan berhasil merangkai p
eralatan listrik sehingga lampu
dapat dinyalakan dan dimatikan secara otomatis. Penemuan inilah yang kemudian
digunakan oleh Morgan untuk menyempurnakan lampu
lalu
-
lintas
Traffic Light
.
T
emuan Morgan pertama kali dipasang di Claveland, Ohio, Amerika Serikat
.
H
ak
paten atas penemuannya itu pada tanggal 20 November 1923
.
Etika berlalu lintas adalah tingkah laku para pemakai jalan dalam
melaksanakan Undng
-
undang dan peraturan
-
peraturan lalu lintas serta norma
-
norma sopan santun antara sesama pemakai jalan. Tujuan adanya lampu lalu lintas
yaitu untuk menghindari hambatan kar
ena adanya perbedaan arus jalan bagi
pergerakan kendaraan, memfasilitasi persimpangan antara jalan kaki dengan jalan
sekunder sehingga kelancaran arus lalu lintas dapat terjamin, dan mengurangi
tingkatan kecelakaan yang diakibatkan oleh tabrakan karena per
berdaan arus
jalan.
APILL
memiliki banyak variasi, tergantung dari budaya negara yang
menggunakannya dan kebutuhan khusus di perempatan tertentu. Namun secara
umum lampu lalu lintas terdiri dari 3 buah lampu yang masing
-
masing
mempunyai fungsi yang berbed
a
-
beda. Lampu berwarna merah berfungsi sebagai
tanda beberhenti bagi setiap pengendara di jalan raya. Lampu berwarna kuning
berfungsi sebagai tanda
bersiap bagi pengendara untuk jalan. Lampu berwarna
hijau berfungsi sebagai tanda
kendaraan berjalan (tida
k boleh berhenti).
APILL sudah ada pada tahun 1869 di London. Pada saat itu APILL belum
begitu banyak digunakan karna mudah meledak. Akhirnya APILL diresmikan
pada tahun 1923 di Amerika Serikat. Saat itulah APILL menyebar luas, karna
kegunaan APILL sangat diperlukan oleh mas
yarakat di seluruh Negara termasuk
kota
–
kota besar di Indonesia
untuk mencegah terjadinya kecelakaan, salah
satunya di Kota Padang. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Padang sudah
menggunakan APILL yang bersifat manual sejak tahun 1981. Upaya pemerintah
untu
k menciptakan kenyamanan serta keamanan masyarakat dalam berkendara di
jalan raya, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diserahkan kepada
Dishub yang bekerjasama dengan Polisi lal
u lintas untuk memasang rambu
-
rambu
lalu lintas disetiap persimpangan jalan.
Description
Arief Prima Johan, SE,M.Sc
