UPT Perpustakaan Universitas Andalas
Repositori PerpustakaanUniversitas Andalas
 

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK KORBAN PENCURIAN DATA KARTU KREDIT (CARDING) SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA DUNIA MAYA (CYBER CRIME)

dc.contributor.advisorYoserwan, Dr. Yoserwan, S.H., M.H.,L.LM
dc.contributor.advisorNani Mulyati, Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL
dc.contributor.authorVilda, Pritipal
dc.date.accessioned2026-09-24T19:26:39Z
dc.date.issued2021-01-28
dc.descriptionDr. Yoserwan, S.H., M.H., L.LM
dc.description.abstractCarding (pencurian data kartu kredit) merupakan salah satu bentuk dari cyber crime (tindak pidana dunia maya) yang merupakan pelanggaran dari Pasal 30 ayat (2) dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hakikat carding seharusnya dilihat sebagai sesuatu yang merugikan nasabah bank sebagai korban dan harus memperoleh ganti kerugian. Sebagai contoh kasus, yakni nasabah yang menjadi korban carding masih ada yang tidak memperoleh ganti kerugian. Dalam penelitian ini rumusan masalah sehubungan dengan perlindungan hukum nasabah bank korban carding adalah 1)Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum nasabah bank korban carding sebagai bentuk cyber crime, 2) Bagaimanakah pengaturan hukum pemberian ganti kerugian bagi nasabah bank korban carding sebagai bentuk cyber crime. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan memaparkan dengan jelas tentang hasil penelitian yang penulis dapatkan, dengan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa: 1) Bentuk perlindungan hukum yang diperoleh nasabah bank korban carding dapat diberikan sebelum terjadinya tindak pidana dan sesudah terjadinya tindak pidana 2) Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank korban carding yang berhak untuk memperoleh ganti kerugian diatur dalam Pasal 98-101 KUHAP berupa mekanisme penggabungan ganti kerugian. Diharapkan untuk adanya upaya penanggulangan terhadap carding yang sifatnya preventif sehingga masyarakat mengetahui keberadaan dan dampak dari carding sebagai bentuk cyber crime dan aparat penegak hukum hendaknya dapat bertindak lebih aktif dalam menerima laporan masyarakat serta perlu adanya fasilitas yang memadai dalam pencarian alat bukti, dengan peralatan yang memadai maka akan lebih mudah dalam penyidikan dan bisa mengurangi carding dengan menerapkan upaya penanggulangan yang bersifat represif. Carding is a form of cyber crime which is a violation of Article 30 paragraph (2) with Law umber. 19 of 2016 amendments to Law Number. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The essence of carding should be seen as something that is detrimental to bank customers as victims and must obtain compensation. As an example of a case, namely customers who are victims of carding, there are still those who do not receive compensation. In this study the formulation of the problem in relation to the legal protection of bank customers victims of carding is 1) What is the form of legal protection of bank customers victims of carding as a form of cyber crime, 2) How is the legal arrangements of compensation payment for bank customers victims of carding as a form of cyber crime. The form of this research is descriptive analytical, namely by clearly describing the results of the research that the author got, using a normative juridical approach. Based on the results of the research, it can be argued that: 1) The form of legal protection obtained by a customer of avictim's bank carding can be given before the occurrence of a criminal act and after the occurrence of a criminal act 2) Regulations regarding legal protection for bank customers who arevictims carding who are entitled to receive compensation are regulated in Articles 98-101 of the Criminal Procedure Code in the form of a merger mechanism loss. It is hoped that there will be prevention efforts against carding that are preventive in nature so that the public knows the existence and impact of carding as a form of cyber crime and law enforcement officials should be able to act more actively in receiving public reports and there is a need for adequate facilities in the search for evidence, with adequate equipment. then it will be easier to investigate and can reduce the carding by implementing repressive countermeasures.
dc.identifier.urihttps://ailib.my.id/handle/123456789/24770
dc.language.isoid
dc.publisherUniversitas Andalas
dc.subjectPerlindungan hukum
dc.subjectTindak Pidana Dunia Maya
dc.subjectPencurian Data Kartu Kredit
dc.subjectLegal protection
dc.subjectCyber Crime
dc.subjectCarding
dc.subject.classificationK Law (General)
dc.titlePERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK KORBAN PENCURIAN DATA KARTU KREDIT (CARDING) SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA DUNIA MAYA (CYBER CRIME)
dc.typeThesis
dcterms.dateSubmitted2021-03-30
dcterms.referencesA. Buku DAFTAR KEPUSTAKAAN Abdul kadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti. Abdul Wahid dan Muhammad Labib. 2005. Kejahatan Mayantara (Cybercrime). Bandung: Refika Aditama. Abdul Wahid et,al. 2004. Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM, dan Hukum. Bandung. Refika Aditama. Andi Hamzah. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. Arif Gosita. 1989. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta. CV. Akademika Pressindo. Edisi Pertama-Cetakan Kedua. Barda Nawawi Arif. 2006. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Bandung. PT.Citra Aditya Bakti. __________________. 2006. Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Cyber Crime di Indonesia. Jakarta. Raja Grafindo Persada. ___________________.2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta. Kencana. Budi Suhariyanto. 2013. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime). Jakarta. Rajawali Pers. CST Kansil. 1980. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum ndonesia. Jakarta. Balai Pustaka. _________. 2007. Pokok-Pokok Hukum Pidana. Jakarta. Pradnya Paramita. Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2008. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Didik M.Arief Mansur dan Elisataris Ghultom. 2005. Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi. Bandung. Refika Aditama. Edmon Makarim. 2004. Komplikasi Hukum Telematika. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Elvi Lestari Situmorang. 2014. “Kajian Yuridis Pembuktiaan Kejahatan Mayantara (cyber crime), Dalam Lingkup Transnasional”. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Fadillah Sabri. 2017. Bahan Ajar Perkuliahan Hukum Perlindungan Saksi dan Korban. Padang . Padang. Universitas Andalas. Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2011. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta. Prestasi Pustaka Publisher. Judhariksawan. 2005. Pengantar Hukum Telekomunikasi. Jakarta. Rajawali Press. Leden Marpaung. 2005. Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana. Jakarta. Sinar Grafika. Lili Rasjidi. 2013. Hukum Sebagai Suatu Sistem. Bandung. PT. Mandar Maju. Lukman Santoso Azis. 2011. Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. hlm. 94. Mahesa Jati Kusuma,SH,M.H. 2015. Hukum Perlindungan Nasabah Bank. Bandung. Nusamed Studio. Mahmud Mulyadi. 2008. Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan. Medan. Pustaka Bangsa Pers. Martiman Prodjohamidjojo. 1997. Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta. Pradnya Paramita. Maskun. 2014. Kejahatan Siber (Cyber Crime). Jakarta. Kencana. Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1998. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta. Sinar Bakti. Moeljatno. 1987. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Bina Aksara. Muladi. 1995. Kapita Selekta Peradilan Pidana. Semarang. Universitas Diponegoro. Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Surabaya. Bina Ilmu. Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. 2004. Naskah Akademis Kejahatan Internet (Cyber crime). Ronny Prasetya. 2010. Pembobolan ATM Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan. Prestasi Pustaka. Jakarta. Ruth Hernita. 2018. Pertanggungjawaban Secara Pidana Oleh Bank terhadap Tindak Pidana Carding. Jurnal Fakultas Hukum. Universitas Jember. Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung. PT. Citra Adittya Bakti. ____________. 2009. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta. Genta Blishing. Sentosa Sembiring. 2008. Hukum Perbankan. CV Mandar Maju. Bandung. hlm.64. Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press. _____________. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Sudarto. 1997. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung. PT. Rineka Cipta. Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto, RS., G. Widiartama. 2000. Abortus Provocatur Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi,Kriminologi dan Hukum Pidana. Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Sutan Remi Syahdeni. 2009, Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer. Jakarta. Pustaka Utama Grafitti. hlm. 230-231. Widodo. 2013. Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara. Yogyakarta. PT. Aswaja Pressindo. B. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Jo. Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan. C. Jurnal Agung Indradinata, Ni ketut Supasti Darmawan, dan Ni Putu Purwanti. “Pencegahan Pelanggaran Prinsip Rahasia Bank”. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Universitas Udayana. Aldika Yafi. “Pengembalian Kerugian Korban”. Jurist Diction. Vol. 3 (6). 2020. Butje Tampi. “KUHAP dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban Dalam Peradilan Pidana”. Repo Unsrat. Vol II. No.2, 2014. Dian Ekawati, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank yang Dirugikan Akibat Kejahatan Carding Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi dan Perbankan”, Fakultas Ilmu Hukum, Fakultas Pamulang, Vol.1 No.2. Evi Deliana. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak dan Elektronik”. Media Neliti. Vol.3 No.1, 2016 I Gusti Agung Dian Bimantara dan I Putu Sudarma Sumadi. “Konsep Restitusi terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana di Indonesia”. Jurnal Fakultas Hukum Udayana. 2015. I Gusti Ayu Suanti Karnadi Singgi, et. Al. 2020 “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan Sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)”. Jurnal Kontruksi Hukum. Vol.1 No.2. Rofikoh. “Model Penanggulangan Carding”. Yustisia. Vol.3 No.2. Maret, 2014. Sigid Suseno, “Kebijakan Pengaturan Carding dalam Hukum Pidana di Indonesia”, Jurnal Sosiohumaira, Vol.6 No.3, November 2004. Sri Wahyuni, ”Kebijakan Hukum Pidana dalam Memberikan Perlindungan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Media Neliti, Vol.3 No.1. Tantawi, Dahlan Ali, dan Suhaimi, “Perlindungan Korban Tindak Pidana Cyber Crime dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Vol.2 No.1, 2014. Usman Arifin. “Asset Recovery Korban Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Korban Kejahatan”. Yuridika. Vol.9 No.3. 2016. D. Website Alusia. “Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Hukum Online. Maret 2002. Klinik. “Langkah-langkah Agar Terhindar Kejahatan Carding”. Hukum Online. Maret ,2013. Pokrol,”Cyber Crime di Indonesia.” Hukum Online, Agustus 2003
local.eprints.dirdisk0/00/07/34/92
local.eprints.division04
local.eprints.id73492
local.eprints.typethesis/diploma
local.eprints.urihttp://scholar.unand.ac.id/73492/
local.fakultasFakultas Hukum
local.thesis.levelSkripsi

Files

Collections