UPT Perpustakaan Universitas Andalas
Repositori PerpustakaanUniversitas Andalas
 

Pengawasan oleh Dewan Kehormatan Daerah Organisasi Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Daerah terhadap Honorarium Notaris di Kota Pekanbaru

dc.contributor.authorAndika, Dicky
dc.date.accessioned2026-09-24T19:43:32Z
dc.date.issued2024-07-05
dc.descriptionDr. Rembrandt, S.H., M.Pd; Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H.
dc.description.abstractDewan Kehormatan Daerah yang mewakili Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Majelis Pengawas Daerah sebagai badan yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap notaris-notaris di Indonesia tentu saja memiliki peran dan fungsi sangat penting guna mencegah pelanggaran dan menegakkan kode etik terhadap penyimpangan penetapan honorarium yang dilakukan oknum notaris jika perannya dilaksanakan maka penyimpangan dalam penetapan honorarium tentu dapat di minimalisir namun sering adanya pelanggaran terhadap honorarium ini. Menunjukkan masih adanya hal yang harus dibenahi oleh Dewan Kehormatan Daerah kota pekanbaru. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui Penetapan Tarif Yang Dilakukan Oleh Para Notaris di Kota Pekanbaru, kedua untuk mengetahui pengawasan oleh Dewan Kehormatan Notaris Daerah Kota Pekanbaru terhadap penyimpangan penetapan honorarium ketiga untuk mengetahui Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru terhadap penyimpangan honorarium. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Pengaturan penetapan honorarium yang dilakukan oleh para Notaris di Kota Pekanbaru Pengurus Daerah Notaris Kota Pekanbaru mengadakan rapat anggota dan ditetapkan secara tertulis. Namun demikian dari hasil yang mereka sepakati masih ada saja oknum Notaris yang melanggar kesepakatan yang disepakati bersama. Pengawasan oleh Dewan Kehormatan Notaris Daerah Kota Pekanbaru terhadap penyimpangan honorarium yang disepakati perkumpulan belum pernah ada pengaduan dan dilakukan pengawasan maupun pemeriksaan Pengawasan yang dilakukan hanya pengawasan yang bersifat represif, pengawasan yang bersifat preventif kurang dilakukan. Peran Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Pekanbaru terhadap penyimpangan honorarium di Kota Pekanbaru tidak pernah melakukan pengawasan terhadap pelanggaran penetapan honorarium yang disepakati oleh para Notaris. Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru tidak mempunyai daftar harga penetapan harga honorarium yang ditetapkan perkumpulan tersebut. Sedangkan di dalam pasal 4 Kode Etik Notaris menyatakan bahwa notaris dilarang menetapkan harga honorarium dibawah harga yang ditetapkan perkumpulan. Sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Pengawas Daerah untuk mengawasi Notaris karena tidak memiliki daftar harga yang ditetapkan perkumpulan notaris di Kota Pekanbaru tersebut.
dc.identifier.urihttps://ailib.my.id/handle/123456789/28074
dc.language.isoid
dc.publisherUniversitas Andalas
dc.subjectDewan Kehormatan Daerah
dc.subjectMajelis Pengawas Daerah
dc.subjectHonorarium
dc.subject.classificationKZ Law of Nations
dc.titlePengawasan oleh Dewan Kehormatan Daerah Organisasi Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Daerah terhadap Honorarium Notaris di Kota Pekanbaru
dc.typeThesis
dcterms.dateSubmitted2024-07-08
dcterms.referencesAbdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2009. Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Biography Publising, Bandung, 2001. Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis prudence), Penerbit Kencana, Jakarta, 2009. Diana Hakim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Tangerang, 2004. Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Rafika Aditama, Bandung, 2014. -----------------, Memahami : Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), PT. Refika Aditama, Bandung, 2017. -----------------, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, PT Refika Aditama, Bandung, 2009. -----------------, Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia. Mandur Madju, Bandung, 2009. Hartanti Sulihandari, Nisya Rifiani, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013. Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010. J.C.S Simorangkir, Kamus Hukum, Aksara Baru, Jakarta, 2013. Kamal Hidjaz, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010. Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010. Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Tatanusa, Jakarta, 2001. M. Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat Dan Tanggung jawab Jabatan Notaris, UII Press, Yogyakarta, 2017. Munir Fuady, Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus: Profesi Mulia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2005. Prajudi Atmosudirdjo. Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000. R. Sugondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Ridwan HR, Hukum Admnistrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. Salim HS, Peraturan Jabatan Notaris, Sinar Grafika, Jakarta, 2018. Serlika Aprita, Etika Profesi Hukum, Bandung, PT. Refika Aditama, 2020. Shidqi Noer Salsa, Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda, Jakarta, Kencana, 2020. Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. -------------------------, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia UIPress, Jakarta, 2012. Subekti dan Mulyoto, Perkumpulan dalam Rangka Menyongsong lahirnya Undang-Undang Perkumpulan, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2016. Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum Edisi revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012. Suhrawandi K.. Lubis, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2019. Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. Teddy Evert Donald, Hukum Kenotariatan Prinsip Kepastian Hukum Kekuatan Mengikat Akta In Originali, Laksbang Pustaka, Yokyakarta, 2022. Wawan setiawan, Notaris Profesional, Media Notariat, Jakarta, 2004. Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
local.eprints.dirdisk0/00/47/07/26
local.eprints.divisionS2K2024
local.eprints.id470726
local.eprints.typethesis/3Magister
local.eprints.urihttp://scholar.unand.ac.id/470726/
local.fakultasFakultas Hukum
local.identifier.nim2220122006
local.prodiS2 Kenotariatan
local.thesis.levelTesis

Files

Collections