Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Pdg)
| dc.contributor.author | Putra, Adrian Bima | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T19:43:30Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-25 | |
| dc.description | Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H.; Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H. | |
| dc.description.abstract | Salah satu perbuatan melawan hukum sering kali terjadi dalam perkembangan teknologi dan informasi di era digital ini, adalah tindakan pencemaran nama baik atau penghinaan yang dilakukan melalui media sosial. Pencemaran nama baik melalaui media sosial termasuk kategori tindak pidana cyber yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal dimaksud yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda sebanyaknya Rp750.000.000. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memberikan pertimbangan sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat, Untuk menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Dalam praktek penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada wilayah hukum pengadilan Negeri Padang kita dapat melihat putusan Hakim yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang pada faktanya tidak melanggar UU ITE. Hakim dalam putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Pdg atas nama Robby Putra Eriyus panggilan Robby yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3 ) Pasal 56 ayat (2) KUHP. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap turut serta dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Pdg? 2. Bagaimanakah sudut pandang keadilan dalam penjatuhan pidana terhadap turut serta pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Pdg?. Metode Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana Pertimbangan hukum yang diakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 2. Sudut pandang keadilan menilai bahwa penjatuhan pidana terhadap turut serta yang dijatuhkan tidak sesuai dengan pandangan dan prinsip keadilan khususnya menurut Rawls. Untuk perbaikan ke depannya penulis hendaknya melakukan revisi ketentuan dalam UU ITE agar dan tidak menimbulkan banyak korban akibat adanya kasus dan pengenaan Pasal yang “multitafsir” dan karet. | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/28055 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject | Pertimbangan Hakim | |
| dc.subject | Pidana | |
| dc.subject | Turut Serta | |
| dc.subject | Pencemaran Nama | |
| dc.subject | Baik | |
| dc.subject.classification | K Law (General) | |
| dc.title | Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Pdg) | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2024-02-26 | |
| dcterms.references | Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002 Andi Hamzah dan Bambang Waluyo. Delik –Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court). Sinar Grafika. Jakarta. 1988. Amir Ilyas. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP- Indonesia. 2012. Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 1998 Barda Nawawi Arief. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy). Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang. 1984. Dominikus Rato. Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 2010. Evi Hartanti. Tindak Pidana Korupsi. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2007. H.L.A.Hart. The Concept of Law. Oxford University Press. 1961. John Rawls. Teori Keadilan Penerjemah Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2011 Karen Leback. Teori-Teori Keadilan Penerjemah Yudi Santoso. Bandung. 1986. Khuzaifah Dimyati. Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indoneia 1945-1990. Genta Publising. Yogyakarta. 2010. Koesparmono Irsan. HukumPidana Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 2005. Lilik Mulyadi. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori. Praktik. Teknik Penyusunan. dan Permasalahan. Bandung: Aditya Bakti. 2007. Leden Marpaung. Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 1995. Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril. Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2010. | |
| local.eprints.dir | disk0/00/46/33/64 | |
| local.eprints.division | S2IH2024 | |
| local.eprints.id | 463364 | |
| local.eprints.type | thesis/3Magister | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/463364/ | |
| local.fakultas | Fakultas Hukum | |
| local.identifier.nim | 2220113006 | |
| local.prodi | S2 Hukum | |
| local.thesis.level | Tesis |
