PELAKSANAAN SEWA GUNA USAHA (LEASING) ANTARA PT. BARA SEJAHTERA DENGAN PT. BUANA FINANCE, TBK
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
UPT. Perpustakaan Unand
Abstract
Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) baru diperkenalkan di Indonesia pada
tanggal 7 Februari 1974 yaitu sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama
(SKB) 3 mentri antara lain Mentri Keuangan No. 122/MK/IV/2/1974, Mentri
Perindustrian No. 32/M/SK/2/1974, dan Mentri Perdagangan No. 30/Kpb/1/1974
tentang "Perizinan Usaha Leasing". Leasing merupakan salah satu lembaga
pembiayaan barang modal yang sangat dibutuhkan oleh para pengusaha, karena
leasing memberikan banyak kemudahan dan prosedur yang sederhana jika
dibandingkan dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh bank. Sedangkan
ditinjau dari segi pengusaha sendiri penggunaan leasing dapat memberi manfaat
bagi penghematan biaya usaha dan oleh karena itulah PT. Bara Sejahtera sebagai
lessee menggunakan sarana leasing ini dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
Dalam penulisan skripsi ini penulis ingin mengkaji tentang pelaksanaan perjanjian
sewa guna usaha (leasing), mekanisme hak dan kewajiban para pihak dalam
perjanjian, kendala-kendala yang dihadapi para pihak dalam perjanjian leasing
serta bagaimana cara menyelesaikan kendala-kendala tersebut. Penelitian ini
bertujuan untuk menjawab permasalahan diatas dengan cara berusaha
mendapatkan data dari berbagai sumber dengan metode studi dokumen dan
wawancara. Pendekatan masalah secara yuridis sosiologis artinya teknik
penelitiannya menekankan pada permasalahan dengan memperhatikan fakta-fakta
permasalahan yang ditemui nantinya dan disesuaikan dengan ketentuan yang
berlaku. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam
pelaksanaan perjanjian leasing antara PT. Bara Sejahtera dengan PT. Buana
Finance, Tbk mengalami masalah dalam jangka waktu pembayaran. Adapun
bentuk kendala yang timbul bagi PT. Buana Finance, Tbk yaitu dimana PT. Bara
Sejahtera sebagai lessee mempercepat menyelesaikan kewajibannya membayar
uang sewa yang seharusnya diberikan kepada lessor tepat waktu sebelum jatuh
tempo sesuai dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya. Adapun alasan
kendala tersebut timbul dikarenakan lessee tidak ingin membayar lebih banyak
lagi kepada lessor . Maka untuk menyelesaikan kendala tersebut pihak lessor
berusaha untuk menempuh jalan damai dengan memberikan penalty kepada
lessee.
