DASAR PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM MENUNTUT PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DENGAN MENERAPKAN PASAL378 KUHP DI PENGADILAN NEGERI KOTA SUNGAI PENUH. Studi Putusan Nomor : 89/Pid.B/2017/Pn.Spn)
| dc.contributor.author | EDO, PAHMI SANDOYO | |
| dc.contributor.other | FADILLAH, SABRI | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T23:12:04Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-11 | |
| dc.description | Dr. Fadillah Sabri, S.H. M.H | |
| dc.description.abstract | Berdasarkan asas penafsiran hukum (lex spesialis derogat legi generalis) yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum dan ketentuan Pasal 63 Ayat (2) KUHP apabila ada aturan hukum yang khusus maka aturan hukum yang umum dikesampingkan, namun dalam perkara penipuan dengan menggunakan transksi elektronik atau dikenal juga dengan penipuan online Dengan Terdakwa Pengki Ariska Alias Pengki Bin Elmayadi Penuntut Umum tetap menggunakan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan sebagai dasar pertimbangan dakwaan dan tuntutan. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah pembuktian penuntut umum dalam melakukan penuntutan tindak pidana penipuan online dengan menerapkan Pasal 378 KUHP dalam Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/Pn.Spn dan dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaan perkara tindak pidana penipuan online dengan menerapkan Pasal 378 KUHP dalam Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/Pn.Spn. metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yurudis normatif dan didukung juga yuridis empiris karena disini penulis melakukan penelitian hukum terhadap perkara pidana putusan (No:89/Pid.B/2017/N.Spn). jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dasar pembuktian dan pertimbangan Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaan perkara tindak pidana penipuan online dengan menerapkan Pasal 378 KUHP dalam Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/Pn.Spn. Karena: Di dalam berkas perkara dari awal pertama diterapkan dan disangkakan oleh penyidik telah melanggar Pasal 378 KUHPidana juncto Pasal 55 ayat (1) KUHPidana serta disaat penelitian berkas perkara ditemukanlah fakta-fakta hukum antara lain modus yang dilakukan oleh terdakwa menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan martabat palsu untuk menjerat korban serta jaksa penuntut umum yakin bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 378 KUHP. Surat dakwaan dan tuntutan yang diajukan penuntut umum dengan menggunakan pasal 378 KUHP sebenarnya merupakan hal yang keliru dan tidak sesuai karena sudah ada peraturan yang khusus (lex spesialis) yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Saran dalam penelitian ini adalah bahwa dalam merumuskan suatu dakwaan hendaknya memperhatikan sikap profesionalisme karena surat dakwaan memiliki sifat yang strategis dalam proses persidangan. Serta kerjasama semua pihak untuk baiknya penegakkan hukum di Indonesia agar suatu tindakan pidana dapat dihukum sesuai dengan perbuatannya untuk terciptanya tujuan hukum bagi masyarakat seleruh Indonesia. | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/70681 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | UNIVERSITAS ANDALAS | |
| dc.subject | Pertimbangan Penuntut Umum | |
| dc.subject | Tindak Pidana | |
| dc.subject | Tindak Penipuan | |
| dc.subject | Penipuan Online | |
| dc.subject.classification | K Law (General) | |
| dc.title | DASAR PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM MENUNTUT PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DENGAN MENERAPKAN PASAL378 KUHP DI PENGADILAN NEGERI KOTA SUNGAI PENUH. Studi Putusan Nomor : 89/Pid.B/2017/Pn.Spn) | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2021-06-16 | |
| dcterms.references | BUKU-BUKU Adami Chazawi Dan Ardi Febrian, Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik, Media Nusa Creative, Malang, 2015. Agus Rahardjo, Cybercrime-Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. Ahmad Ramli, Cyber Law Dan Haki-Dalam Sistem Hukum Indonesia, Rafika Aditama, Bandung, 2004. Andi Hamzah Dan RM Surachman, Pre- Trial Justice Discretionary Justice, Raja Grafindo, Jakarta, 2015. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2001. , Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. , KUHP DAN KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta, 2004. Andi Zainal Abiding Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995. Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. Chaerul Amir, Kejaksaan Memberantas Korupsi (suatu analisis histori, sosiologis dan yuridis), Prodeleader, Jakarta, 2014. Djoko Prakoso Dan Agus Imunarso, Hak Asasi Tersangka Dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHP, Bina Aksara, Jakarta1987. E. Boon Dan Sosrodanukusumo, Tuntutan Pidana, Siliwangi, Jakarta, 2005. Eddy O.S Hiariej, Teori Dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012. Himpunan Lengkap KUHPer, KUHP, KUHAP, Laksana, Jogjakarta, 2014, Pasal 1 Ke-6 Huruf- b. Hurun M. Husein, Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, Dan Permasalahannya, Rineka Cipta, Jakarta, 2005. Jan. S. Maringka, Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2018. Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya), PT. Alumni, Bandung, 2012. , Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung 2007. Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. ,Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Martiman Prodjohamidjojo, Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik, Pradnya Paratama, Jakarta, 1989. Marwan Effendy, Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005. Maskun dan Wiwik, Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet, Keni Media, Makasar, 2016. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002. Muhamad Jusuf, Hukum Kejaksaan (Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara), Laksbang Justitia, Surabaya, 2014. Niniek Suparni, Cyberspace Problematika Dan Antisipasi Pengaturannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009. R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1991. R.Soenarto, KUHP & KUHAP, Rajawali Pers, Jakarta, 1992. Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya, Bandung, 1999. Rm. Surachman Dan Andi Hamzah, Jaksa Diberbagai Negara Peran Dan Kedudukannya, Sinar Grafika, Jakarta, 1995. Soedirjo, Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1985 Soerjono Soekanto,Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 1996. , Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999. Sutarman, CYBER CRIME Modus Operandi Dan Penanggulangannya, Laksbangpressindo, Surabaya, 2007. Syaiful Bakhri, Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan, Rajawali Pers, Depok, 2018. Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti, Hukum Pidana Horizontal Baru Pasca Reformasi, PT. Raja Grafindo Persada Rajawali Pers, Jakarta, 2011. Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah, Kanisus, Yogyakarta, 2007. Tim Redaksi Grasindo, Himpunan Tiga Kitab Utama Undang-Undang Hukum Indonesia, PT. Grasindo, Jakarta, 2017. JURNAL Atiah Wahyuni dan Fino Hartra,”pembuktian dakwaan penuntut umum dalam perkara usaha penambangan ilegal dengan keterangan ahli ”, (2015), 1.0 Jurnal Fakultas Hukum UNS Surakarta. Fira Mubayyinah, Perbandingan Sistem Hukum Pembuktian Dalam Penanganan Perkara Tindak Korupsi Dengan Perkara Lainnya, Al Hikan, Jurnal Studi Keislaman, Volume 7, Nomor 1, Januari 2020. Rizki Dwi Prasetyo,” Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Indonesia”, (2014), 1.0 Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan,” Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 67 Dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4401, Pasal 30. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,”Lembaran Negara R.I”. Tahun 1999 Nomor 22 Dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3821, Pasal 62 ayat (1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,”Lembaran Negara R.I”. Tahun 2016 Nomor 251 Dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5952, Pasal 45 ayat (1). Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993, Tentang Pembuatan Surat Dakwaan WEBSITE Website ANTARNEWS; Http://Www.Antarnews.Com/Berita/737092/Indonesia Urutan Ke 27 Dalam Kejahatan Siber di Dunia (Terakhir Kali Di Kunjungi Pada 18 Oktober 2019 Jam 15.08). Website https://Hukumonline.Com/Klinik/Detail, Pasal-Untuk-Menjerat-Pelaku-Penipuan-Dalam-Jual-Beli-Online, (Terakhir Kali Dikunjungi 6 November 2019, Pukul 14.58 WIB). Website Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Http://Kbbi.Web.Id/Peran dan pertimbangan (Terakhir Kali Dikunjungi 18 Maret 2020 Jam 10.59 WIB). Website: Http://Kominfo.Go.Id/Index. Php/Content/Detail.Pemberantasan Cyber Crime Dengan KUHP, (Terakhir Kali Dikunjungi 18 Oktober 2019 Pukul 16.00 WIB). Website: Http://www.Dewaweb.Com/Blog/ Penipuan-Online Diakses Tanggal 13 Januari 2020 Jam 12.03 WIB. Website: Http://berkas.dprd.go.id.com, Diunduh Dari Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “Penerapan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Mengenai Penipuan Dalam Transaksi Elektronik”,(terakhir kali dikunjungi 27 november 2020 jam 11.14 WIB). PUTUSAN DAN WAWANCARA Hasil Wawancara Dengan Ridho Sepputra, S.H, Selaku Penuntut Umum Di Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Pada Hari Jum’at 24 Juli 2020, Jam 14.00 Wib. Putusan Pengadilan Negeri Kota Sungai Penuh Nomor 89/pid.B/2017/PN.Spn | |
| local.eprints.dir | disk0/00/06/86/47 | |
| local.eprints.division | S2 | |
| local.eprints.id | 68647 | |
| local.eprints.type | thesis/masters | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/68647/ | |
| local.fakultas | Pascasarjana (S2) | |
| local.thesis.level | Tesis |
