UPT Perpustakaan Universitas Andalas
Repositori PerpustakaanUniversitas Andalas
 

POKOK-POKOK PIKIRAN SEBAGAI WUJUD PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

dc.contributor.authorDedi, Fatria
dc.contributor.otherYuslim, Yuslim
dc.date.accessioned2026-09-24T23:22:17Z
dc.date.issued2021-08-06
dc.descriptionDr. Yuslim,SH.,MH
dc.description.abstractABSTRAK Secara umumnya DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.Ke tiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah kabupaten/kota. Penelitian ini membahas tentang proses penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat oleh DPRD Kota Bukittinggi serta menganalisis kedudukan Pokok-pokok pikiran DPRD dalam RKPD. Penelaahan Pokir DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan Pokir DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi.Penelitian ini dilakukan di DPRD Kota Bukittinggi, Bappeda Kota Bukittinggi, dan Badan Keuangan Kota Bukittinggi. Proses penyampaian dan pembahasan Pokok- pokok pikiran DPRD Kota Bukittinggi sampai saat ini masih terdapat banyak kelemahan karena, belum adanya ketentuan yang baku mulai saat penelaahan, pembahasan dan penganggaran pokok-pokok pikiran tersebut. Juga terkait besaran danaPokok-pokok pikiran yang belum diatur secara khusus. Kedudukan pokok-pokok pikiran DPRD dalam RKPD merupakan hal penting dalam sebuah proses pembangunan daerah, Pokok-pokok pikiran DPRD adalah salah satu media untuk menutupi kelemahan perencanaan .Juga menjadikan wakil rakyat yang dipilih melalui partai politik memiliki posisi tawar yang baik dalam pembangunan daerah. Kata Kunci :Pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, Aspirasi Masyarakat, Rencana Kerja (RKPD) Abstract The DPRD has three functions: the legislative function, the budget function, and the supervisory function. The three functions are carried out within people's representation in the district/city area. This study discusses the absorption and gathering of people's aspirations by the DPRD of Bukittinggi City. It analyzes the position of the main ideas of DPRD in the RKPD. The DPRD Pokir Review is a study of regional development problems obtained from the DPRD based on the minutes of hearings and meetings resulting from the absorption of aspirations through recess. The DPRD Pokir contains the DPRD's views and considerations regarding the direction of development priorities as well as the formulation of proposed program/activity needs that are sourced from the results of the DPRD's Pokir review as input in the formulation of program and activity needs in the planning year based on regional development priorities. This research method uses empirical juridical research that uses data collection techniques in interviews and observations. This research was conducted at the DPRD of Bukittinggi City, BAPPEDA of Bukittinggi City, and the Department of Finance of the City of Bukittinggi. In submitting and discussing the main ideas of the Bukittinggi City Council, there are still many weaknesses because no standard provisions are starting from the time of reviewing, discussing, and budgeting these main ideas. Also related to the number of funds for ideas that have not been specifically regulated. The DPRD's main ideas in the RKPD are an important thing in a regional development process. The DPRD's main ideas are one of the media to cover the weaknesses of regional government planning. It also makes people's representatives elected through political parties have a good bargaining position in regional development. Key Words : Main Thought, Community Aspiration, Local Government Work Plan.
dc.identifier.urihttps://ailib.my.id/handle/123456789/71492
dc.language.isoid
dc.publisherUNIVERSITAS ANDALAS
dc.subjectKata Kunci :Pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD
dc.subjectAspirasi Masyarakat
dc.subjectRencana Kerja (RKPD)
dc.subject.classificationK Law (General)
dc.titlePOKOK-POKOK PIKIRAN SEBAGAI WUJUD PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
dc.typeThesis
dcterms.dateSubmitted2022-06-22
dcterms.referencesDAFTAR PUSTAKA A. BUKU-BUKU Abidin. Z. S, Strategi Kebijakan Dalam Pembangunan dan Ekonomi Politik, Suara Bebas, Jakarta, 2008. Adianto & As’ari Hasim, Model Penerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 1, 2016. Agus Sudarmansyah, Bakran Suni, Asmadi, Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dari Fraksi Pdi Perjuangan Dalam Menyalurkan Aspirasi Konstituen Di Kabupaten Kubu Raya., Jurnal PMIS., Unmul, 2013. Ali. M, Orang Desa. Anak Tiri Perubahan. Averroes Press, Malang, 2007. Amiruddin, Pengantar Metode Penulisan Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2006 Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penulisan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2013. Ashofa Burhan, Analisis kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Selengkapnya lihat,Metode Penulisan Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2004 Burhan Ashofa, Metode Penulisan Hukum, Rineka Cipta, Jakarta; 2004 C.F. Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Nusa Media, Bandung, 2014 Kell Antoft and Jack Novack, Grassroots democracy: local Government IntheMaritimes(Nova Scotia: Henson College, Dalhousie University, 1998. Dian Bakti Setiawan, Pemberhentian Kepala Daerah: Mekanisme Pemberhentian di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, dalam konteks menyukseskan MBS dan KBK, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004. Eko Prasojo, “konstruksi ulang hubungan pemerintah pusat dan di indonesia: antara sentripetalisme dan sentrifugalisme”, dalam Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap bidang Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, 2018. E-Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, PT.Ikhtiar Baru, Jakarta, 1990 Faizal Liky, Produk Hukum di Indonesia Perspektif Politik Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan, Lampung. Goni Michael G. H. Dkk, Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Anggota Dprd Di Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2014-2019.Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume III No. III. 2019. Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Russel and Russel, New York; 1973, HAW Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Inu Kencana Syafiie, Pengantar ilmu pemerintahan, Refika Aditama, Jakarta, 2010. Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia:Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi,1945-1980-an, Disertasi Pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1993 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Cetakan 1, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007. Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah, PT Alumni, Bandung, 2008 M.Nasroen, Soul Pembentukan Daerah Otonom dan Tingkatan Daerah Otonom, Endang, Jakarta, 1954 Made Pirdata, Perencanaan Pendidikan Partisipasi dengan Pendekatan system., cipta, Jakarta; 1990 Made Pirdata.Perencanaan Pendidikan Partisipasi dengan Pendekatan system, Jakarta Cipta, Jakarta, 1990. Maria, S.W. Sumardjono, Metodologi Penulisan Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2005 Marzuki, Metodologi Riset, PT Hanindita, Yogyakarta, 1983 Moleong, Lexy, J., Metodologi Penulisan Kualitatif. Remaja Rosda Karya. Bandung, 2004. Muluk Khairul, M.R., Menggugat Partisipasi Publik dalam , Sebuah Kajian Partisipasi Publik dengan Pendekatan Berpikir Sistem. Bayu Media Publishing, Malang, 2007. Munir, B, Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah, Bappeda NTB,Mataram, 2002. Ni'matul Huda, Hukum , Nusamedia, Bandung, 2012. Nico Ngani, Metode Penulisan dan Penulisan Hukum, Pustaka Yustisia, 2012 Riyadi dan Bratakusumah, Deddy Supriyadi, Perencanaan Pembangunan Daerah, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005. Robert Chambers, Ideas For Development, Earthscan, London, 2005 Robert Chambers, Ideas For Development, Earthscan, London, 2005. Rozali Abdullah, 2010, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 35 S. Nasution, Metode Research (Penulisan Ilmiah), Bumi Aksara, Bandung, 2006 S.N.Jha dan P.C.Mathur, Decentralization and Local Politics, lSt Published, Sage Publications India Ltd., New Delhi, 1999 Saiman.Politik Perbatasan. Inteligensia, Media, Malang, 2017 Sirajuddin, dkk.Membangun Konstituen Meeting: Mempertemukan Kepentingan Daerah dengan Keterbatasan Wewenang DPD.YAPPIKA dan MCW, Jakarta, 2006. Soekartawi, Prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan. Rajawali Press, Jakarta, 1990. Soewoto Mulyosudarmo, Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN dan In-TRANS, Malang, 2004 Susanto, Pengembangan KTSP dalam Perspektif Manajemen Visi, Matapena, Jakarta, 2007. Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penulisan Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik, Rajawali Pers, Depok, 2018 Wahid Murni, Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penulisan Lapangan. UM Press, Malang, 2008 Yuriska, “Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 2, 2010. Yuswanto, Kedudukan Fraksi Di Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Mpr, Dpr, Dpd, Dan Dprd. JOM Fakultas Hukum Volume III nomor II. 2016. B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah. Peraturan DPRD Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020. C. JURNAL Andi Garfiana Mutiah, Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengelolaan APBD guna mewujudkan Pemerintahan yang baik di Kota Makassar, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Pemerintahan Fakultas Hukum UNHAS Makassar, 2008. Muhammadin, Efektivitas Alokasi Dana Aspirasi dalam Keterwakilan Politik (Studi Fungsi Keterwakilan Politik Anggota DPRD Kota Singkawang Periode 2009-2014), 2016
local.eprints.dirdisk0/00/09/49/69
local.eprints.divisionS2
local.eprints.id94969
local.eprints.typethesis/masters
local.eprints.urihttp://scholar.unand.ac.id/94969/
local.fakultasPascasarjana (S2)
local.thesis.levelTesis

Files

Collections