PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPENTINGAN KREDITUR DENGAN GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG (Studi Kasus pada Bank Bukopin Cabang Padang)
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Upt Perpustakaan
Abstract
Dalam praktek perbankan suatu realisasi kredit biasanya dilakukan selain perjanjian
kredit juga dibarengi dengan akta-akta lainnya termasuk grosse akta pengakuan hutang dan
akta pemberian hak tanggungan (APHT). Grosse akta pengakuan hutang adalah salah satu
akta notaris yang mempunyai sifat dan karakteristik khusus, berbeda dari akta-akta notaris
lainnya dan memiliki kekuatan eksekutorial yang juga merupakan alat bukti yang sempurna
bagi para pihak. Namun sekarang ini pemakaiannya sudah jarang sejak adanya Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga untuk perjanjian tambahan
mengenai jaminannya dilakukan pengikatan dengan APHT. Yang menjadi rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kepentingan
kreditur dengan grosse akta pengakuan hutang dan apa hambatan yang ditemui dalam
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kepentingan kreditur dengan grosse akta
pengakuan hutang. Penelitian ini bersifat yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap masalah
dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan faktafakta
hukum yang terdapat di lapangan. Grosse akta pengakuan hutang merupakan perjanjian
assesoir dari perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit yang bertujuan memperkokoh
perlindungan hukum terhadap pihak kreditur. Namun pada kenyataannya, pemakaian grosse
akta pengakuan hutang di Bank Bukopin bersamaan dengan Akta Pemberian Hak
Tanggungan sehingga nilai yuridis dari akta tersebut menjadi tidak pasti karena salah satu
akta menjadi tidak berfungsi. Penyelesaian suatu masalah kredit dengan mengeksekusi
jaminan sudah dapat diselesaikan dengan adanya APHT saja, sehingga grosse akta
pengakuan hutang yang dibuatpun menjadi tidak bernilai yuridis dan kurang efektif. Adapun
masalah-masalah yang menjadi faktor penghambat perlindungan hukum tersebut antara lain
yaitu: penyelesaian kredit biasanya sudah dapat diselesaikan dengan mengeksekusi jaminan
melalui pengikatan APHT, sehingga tidak perlu lagi mengeksekusi grosse akta pengakuan
hutang; Pihak debitur melakukan perlawanan sita eksekutorial dengan alasan jumlah hutang
yang tidak pasti dalam grosse akta pengakuan hutang sehingga tidak memenuhi syarat materil
yang ditentukan Pasal 224 HIR
Kata Kunci : Grosse Akta, Pengakuan Hutang, Kredit
