UPT Perpustakaan Universitas Andalas
Repositori PerpustakaanUniversitas Andalas
 

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN PADA ANAK YANG DISEBABKAN OLEH PAKSAAN DARI KORBAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 79/Pid.Sus/2018/PN.PDG)

dc.contributor.authorYOSSI, ASTUTI
dc.contributor.otherAria, Zurnetti
dc.date.accessioned2026-09-24T23:13:47Z
dc.date.issued2021-06-15
dc.descriptionDr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum
dc.description.abstractABSTRAK Putusan hakim merupakan aspek yang sangat penting dan diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Pertimbangan hakim atau ratio decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus suatu kasus. Putusan Hakim No. 79/Pid.sus/2018/Pn.pdg dalam Tindak Pidana persetubuhan pada anak yang disebabkan adanya paksaan dari korban anak dirasa kurang adil dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Adapun permasalahannya yakni: 1) Bagaimanakah pembuktian terhadap tindak pidana persetubuhan pada anak yang disebabkan oleh paksaan dari korban dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 79/Pid.Sus/2018/PN.PDG. 2) Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan pada anak yang disebabkan oleh paksaan dari korban dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 79/Pid.Sus/2018/PN.PDG. 3)Apakah dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan pada anak yang disebabkan oleh paksaan dari korban dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 79/Pid.Sus/2018/PN.PDG sudah memenuhi asas keadilan. Tipe penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Kesimpulan yang penulis dapat dari hasil penelitian ini adalah: 1) Hakim dalam pembuktiannya dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang disebabkan oleh paksaan dari korban menganut teori pembuktian negatief wetelijk yang terdapat dalam Pasal 183 dan 184 ayat 1 (satu) KUHAP 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pada perkara No. 79/Pid.sus/2018/Pn.pdg berdasarkan atas pertimbangan yuridis dan non yuridis. Namun unsur “melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 diperbarui dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang menjadi salah satu dasar pertimbangan yuridis tidak terpenuhi dalam kasus ini. 3)Asas keadilan dalam putusan Pengadilan Negeri Padang No. 79/Pid.sus/2018/Pn.pdg dirasa kurang adil dalam menjatuhkan putusan. Hakim dalam pertimbangan tidak melihat dari keterangan saksi korban dan terdakwa sebagai bukti yang relevan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan kepada terdakwa, karena tindak pidana persetubuhan itu terjadi karena adanya paksaan dan ancaman dari saksi korban. Sehingga hakim dirasa kurang adil dalam menjatuhkan hukuman. Mahkamah Agung dan DPR perlu untuk merevisi Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, agar dalam undang-undang tersebut tidak hanya memperhatikan kepentingan korban saja tetapi juga harus memperhatikan kepentingan pelaku.
dc.identifier.urihttps://ailib.my.id/handle/123456789/71026
dc.language.isoid
dc.publisherUNIVERSITAS ANDALAS
dc.subjectAnalisis yuridis putusan
dc.subjectPersetubuhan
dc.subjectPaksaan Korban
dc.subjectAnak
dc.subject.classificationK Law (General)
dc.titleANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN PADA ANAK YANG DISEBABKAN OLEH PAKSAAN DARI KORBAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 79/Pid.Sus/2018/PN.PDG)
dc.typeThesis
dcterms.dateSubmitted2021-08-03
dcterms.referencesDAFTAR PUSTAKA BUKU Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap anak, Nuansa, Bandung, 2006. Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafindo, Jakarta, 2005. ______________, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. _______________, Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Bayumedia Publishing, Malang, 2007. Andi Amzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rieneka Cipta, Jakarta, 2010. ____________, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Rangkang Eucation, Yogyakarta, 2013. Anthon F. Susanto, Ilmu Hukum Non Sistematik: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010. Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991. _______________, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2010. ______________, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Barda Narwawi Arief, Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum: Perspektif Historis. Terjemaham Raisul Muttaqien, Bandung: Nuansa dan Nusa Media, 2004 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2011. Djisman Samosir, Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana, NuansaAulia, Bandung, 2013. Dominikus Rato, “Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum, Laksbang, Surabaya, 2010. Eddy O.S Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Airlanga, Jakarta, 2014. Elwi Danil dan Nelwitis, Diktat hukum penitensir, Universitas Andalas, Padang, 2002. Fence M. Wantu, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012. Hanafi, Mahrus, Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015. Hari Sasongko dan Lili Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi, Mandar Maju, Bandung, 2003. H. M. Agus Suntoso, Hukum, Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Kencana Prenadamedia group, Samarinda, 2012. H. Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, buku kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. John Rawls, A Theory of Justice, London, Oxford University Press, 1973, Terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006. Kaelan M.S, Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni), Paradigma, Yogyakarta, 2005. Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana cetakan ke-6, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Lili Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014. Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, Ghalia, Jakarta, 1983. M.H. Tirtamidjadja dalam Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Sinar Grafika, Jakarta, 1996. M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Bumi Aksara, Jakarta, 2003. Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009. Muhammad Ainul Syamsu, Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2016. Muhammad Erwin, Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi). PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015. Munir Faudy, Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata, Citra Aditya, Bandung, 2006. M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998. _______________, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. P. A. F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2009. Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Ronny H. Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum, Ghalia, Jakarta, 1990. Romi Wiyanto, Asas-asas HukumPidana Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012. Rusli Muhammad, Hukum Acara Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007. Satjibto Raharjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009. Satochid, Hukum Pidana I, Balai Lektur Mahasiswa, Alumni, Bandung, 2010. Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, Dasar Hukum Perlindungan anak, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2014. S.M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986. _______________, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1981. ________________ dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Sudarsono, Kamus Hukum Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2014. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2013. Sutrisno Hadi, Metodologi Riset Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2001. Thamrin. S., Metode Penelitian, Seri Kuliah, UIR Press, Pekanbaru, 1996. The Liang Gie, Teori-teori Keadilan, Sumber Sukses, Yogyakarta, 2002. Tim Penyusun Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. 3 Cet 3, Balai Pustaka, Jakarta,2005. Y.A Triana Ohoiwutun, Ilmu Kedokteran Forensik ( Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran), Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2016. Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, Moralitas Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014. W. J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Amirko, Jakarta. 1984. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. ___________, Metode Penelitian Hukum, Cet. 6, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. UNDANG-UNDANG Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tahun 1980. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang disingkat KUHAP. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 5606. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Lembaran Negara R.I. Tahun 2012 Nomor 153. JURNAL HUKUM Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Moderen, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 3, No. 2, Agustus 2014. Eduardus Bryan Krisantya, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak, Jurnal Hukum Atma Jaya Yogyakarta, 2016. Fachrul Rozi, Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana, Jurnal Fakultas Hukum Adiwangsa Jambi, Jambi, Vol 1, No. 2, 2018 Firman Floranta Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, Jurnal Hukum Universitas Jember, Vol. 12, No.2, Juni 2015. Fence M. Wantu, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum Universitas Gorontalo, Vol. 12 No. 3 September 2012. Hardianto Djanggih, “Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang” , Jurnal Hukum Unversitas Jenderal Soedirman, Vol. 17, No. 3, September 2017. Sutrisno, “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Vol. 3, No. 2, Oktober 2020.
local.eprints.dirdisk0/00/07/77/01
local.eprints.divisionS2
local.eprints.id77701
local.eprints.typethesis/masters
local.eprints.urihttp://scholar.unand.ac.id/77701/
local.fakultasPascasarjana (S2)
local.thesis.levelTesis

Files

Collections