IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVIII/2020 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JABATAN NOTARIS
| dc.contributor.author | Silvya, Pramunesa Bondes | |
| dc.contributor.other | Daulay, Zainul | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T23:24:12Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-09 | |
| dc.description | Prof.Dr. Zainul Daulay, SH.,MH | |
| dc.description.abstract | IMPLIKASI PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVIII/2020 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JABATAN NOTARIS (Silvya Pramunesa Bondes, 1920123013, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2022) ABSTRAK Bermula dari pengajuan Judicial Riview oleh Persatuan Jaksa Indonesia sebagai pemohon I, dan pemohon II, III, IV, V yang merupakan jaksa dalam hal ini berkaitan dengan Pasal 66 ayat (1) yang menjadi permohonan pengujian materi kepada Makamah Konstitusi. Para Pemohon beranggapan bahwa Pasal 66 ayat (1) dalam hal ini terkait dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terkait dengan akta yang dibuatnya, ataupun pemanggilan Notaris, telah menghilangkan hak konstitusional dalam proses penegakan hukum. Sebelum perubahan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, juga telah ada Putusan Nomor 49/PUU- X/2014 yang mengabulkan dihapuskannya Pasal 66 ayat (1) mengenai Persetujuan Majelis Pengawas Daerah dalam hal pemanggilan Notaris. Namun, Pasca perubahan Undang-Undang tersebut, kembali memunculkan frasa “dengan persetujuan” akan tetapi menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris yang menjadi permasalahan, karena putusan setelahnya di tolak oleh Makamah Konstitusi. Sehingga penelitian ini mengangkat masalah: 1) Bagaimanakah petimbangan hukum Makamah Konstitusi terkait Putusan Makamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 mengenai Pasal 66 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris? 2) Bagaimanakah implikasi Putusan Makamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 terhadap perlindungan hukum bagi jabatan Notaris? Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah 1) Bahwa pertimbangan hakim Makamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan, amar putusan menyatakan bahwa permohonan Pemohon I, III, IV, V tidak dapat diterima dan menolah Permohonan Pemohon II untuk selain dan selebihnya. 2) Putusan Makamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 tidak memiliki akibat hukum terhadap undang-undang tersebut, namun berimplikasi kepada penegak hukum yang keberatan dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Kata Kunci: Implikasi, Notaris, Makamah Konstitusi, Perlindungan Hukum | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/71802 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject | Kata Kunci: Implikasi | |
| dc.subject | Notaris | |
| dc.subject | Makamah Konstitusi | |
| dc.subject | Perlindungan Hukum | |
| dc.subject.classification | K Law (General) | |
| dc.title | IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVIII/2020 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JABATAN NOTARIS | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2022-06-16 | |
| dcterms.references | DAFTAR KEPUSTAKAAN A. BUKU-BUKU Andi Muhammad SofyandanAbdAsis. 2014. HukumAcaraPidana. Jakarta. Kencana. AmiruddindanZainalAsikin. 2010. PengantarMetodePenelitanHukum. Jakarta. Rajawali Pers. BurhanAshofa. 2004. MetodePenelitianHukum. Jakarta. RinekaCipta. C.S.T Kansil, 1989, Pengantarilmuhukumdantatahukumindonesia, Balaipustaka, Jakarta. Setiono, 2004, SupremasiHukum, UNS, Surakarta. CstKansil, 2009, KamusIstilahHukum, JalaPermataAksara, Jakarta. FeriAmsari, 2012, PengaruhPutusanMakamahKonstitusiBagiPerkembanganHukumdanDemokrasidi Indonesia, UniverstitasAndalas, Padang. __________,2011, Perubahan UUD 1945 PerubahanKonstitusi Negara KesatuanRepublik Indonesia MelaluiKeputusanMakamahKonstitusi. PT. Raja GrafindoPersada. Jakarta. G. H. S LumbanTobing, 1999, PeraturanJabatanNotaris. GeloraAksara, Jakarta. HartantiSulihandaridanNisyaRifiani. 2013. Prinsip-PrinsipDasarProfesiNotaris. Jakarta Timur.DuniaCerdas. HabibAdjie, 2008, HukumNotaris Indonesia, TafsirTematikTerhadap UU No. 30 Tahun 2004 TentangJabatanNotaris. Bandung. RefikaAditama. HerlienBudiono, 2006, AsasKeseimbanganBagiHukumPerjanjian Indonesia, HukumPerjanjianBerlandaskanAsas-AsasWigati Indonesia, Citra AdityaBakti, Bandung. IkhsanRosyadaParluhutanDaulay, 2006, MakamahKonstitusiMemahamiKeberadaannyaDalamSistemKetatanegaraan Indonesia, PT. AsdiMahasatya, Jakarta. Ira KoesoemawatidanYunirmanRijan, 2009, NotarisRaihAsaSukses, Jakarta. JimlyAsshiddiqie, 2007, KonstitusidanKetatanegaraan Indonesia Kontemporer, The Biography Institute, Bekasi. J.C.T Simorangkir, 2005, KamusHukum, SinarGrafika, Jakarta JazimHamidi, 2006, RevolusiHukum Indonesia: Makna, Kedudukan, danImplikasiHukumNaskahProklamasi 17 Agustus 1945 dalamSistemKetatanegaraan RI, Konstitusi Press, Jakarta. J. E Sahetapyy, 2007, Yang MemberiTeladandanMenjagaNuraniHukumdanPolitik, KomisiHukumNasional RI, 2007, Jakarta. Lon L. Fuller, 1969, The Morality of Law. Revised Edition.Yale University Press.New Heaven. London LilianaTedjosaputro. 2003. EtikaProfesidanProfesiHukum. Semarang. Aneka Ilmu. M. SollyLubis. 1994. FilsafatIlmudanPenelitian. Bandung. CV. MandarMaju. Moh.Mahfud MD, 2010, MembangunPolitikHukumMenegakkanKonstitusi, Raja GrafindoPersada, Jakarta. Maria SW. Soemardjono. 2007. MetodologiPenelitianIlmuHukum. Yogyakarta.UniversitasGadjahMada. Peter Mahmud Marzuki, 2010, PenelitianHukum,Kencana, Jakarta. Philipus M Hadjon, 1987, PerlindunganHukumBagi Rakyat Indonesia, BinaIlmu, Surabaya. RahmatSetiawan. 1999. Pokok-pokokHukumPerikatan. Bandung. Putra A Bardin. Shidarta, 2010, MoralitasProfesiHukumSuatuTawaranKerangkaBerfikir, PT. RajagrafindoPersada, Jakarta. SigitRiyanto, 2014, KeterampilanHukum,Gajahmada University Press, Yogyakarta. SudiknoMertokusumo, 2010, PerkembanganTeoriDalamIlmuHukum, PT. RajagrafindoPersada, Jakarta. SutekidanGalangTaufani, 2018, MetodePenelitianHukum(Filsafat, Teori, danPraktik), RajawaliPers, Semarang. SatjiptoRahardjo, 2006, HukumDalamJagatKetertiban, UKI Press, Jakarta. Supriadi.2006. Etika Dan TanggungJawabProfesiHukum Di Indonesia. Jakarta. SinarGrafika. SoerjonoSoekanto. 2008. PengantarPenelitianHukum. Jakarta. UI Press. -----------------------.2012.Sosiologi SuatuPengantar.Jakarta. Rajawali Pers. ----------------------dan Sri Mamudji.1995. PenelitianHukumNormatifSuatuTinjauanSingkat. Jakarta. Raja GrafindoPersada. SatjiptoRaharjo. 2000. IlmuHukum. Bandung. PT. Citra AdityaBakti. SudiknoMertokusumo. 1998. MengenalHukum (SuatuPengantar).Yogyakarta. Liberty. SudiknoMertokusumo, 1998, MengenalHukum (SuatuPengantar), Liberty, Yogyakarta. Theo Huijbers, 1982, FilsafatHukumdalamlintasanSejarah, Kanisius, Jakarta. Satjipto Raharjo,2000,IlmuHukum, PT. Citra AdityaBakti,Bandung Theo Huijbers. 1982. FilsafatHukumdalamlintasanSejarah. Jakarta. Kanisius.WahyuSasongko. 2007. Ketentuan-ketentuanpokokhukumperlindungankonsumen. Bandar Lampung. Universitas Lampung. TititkTriwulanTutik, 2010, “KonstruksiHukum Tata Negara Indonesia PascaAmandemen UUD 1945, Kencana, Jakarta. WahyuSasongko, 2007, Ketentuan-ketentuanpokokhukumperlindungankonsumen, Universitaslampung, Lampung. Zainudin Ali, 2009,MetodePenelitianHukum,Sinar Grafika, Jakarta. __________, 2011, MetodePenelitianHukum,SinarGrafika, Jakarta. B. UNDANG-UNDANG Undang-undangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undangNomor 30 Tahun 2004 tentangjabatanNotaris. Undang-UndangNomor 2 Tahun 2014 tentangPerubahanAtasUndang- UndangNomor 30 tahun 2004 tentangjabatanNotaris. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. PeraturanMenteriHukumdanHakAsasiManusiaRepublik Indonesia Nomor 17tahun 2021 tentangTugasdanFungsi, Syarat Dan Tata Cara PengangkatandanPemberhentianStrukturOrganisasi, Tata Kerja, Dan AnggaranMajelisKehormatanNotaris. C. JURNAL AchmadRoestandi, 2006, MakamahKonstitusiDalam Tanya Jawab, SekretariatJenderaldanKepaniteraanMakamahKonstitusi, Jakarta. Husni, 2012, HakTanggungan Dan EksekusiHakTanggunganSebagaiPerlindunganHukumBagiKreditur, Tesis, FakultasHukum, UniversitasWijaya Putra, Surabaya. Nanang Sri Darmadi, 2011, KedudukanMakamahKonstitusiDalamSistemKetatanegaraan Indonesia, JurnalHukumVol XXVI No. 2, Universitas Islam Sultan Agung NurulQamar, 2012, Kewenangan Judicial RiviewMakamahKonstitusi, JurnalKonstitusi. Vol I, No.1. November . TriasPalupiKurnianingrum, 2012, “DampakHukumPutusan MK NO.49/PUU-X/2012 TerhadapPerlindunganHukumBagiJabatanNotaris”,JurnalHukum. 2013. D. WEBSITE https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-implikasi/, https://www.ini.id/upload/images/i. https://www.hukumonline.com/berita/baca/membedah-arah-uji-materiil https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku | |
| local.eprints.dir | disk0/00/10/55/73 | |
| local.eprints.division | S2 | |
| local.eprints.id | 105573 | |
| local.eprints.type | thesis/masters | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/105573/ | |
| local.fakultas | Pascasarjana (S2) | |
| local.identifier.nim | 1920123013 | |
| local.thesis.level | Tesis |
