UPT Perpustakaan Universitas Andalas
Repositori PerpustakaanUniversitas Andalas
 

PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSAKO TINGGI DI KENAGARIAN AIA TABIK KOTA PAYAKUMBUH

dc.contributor.authorSANGGRAHA, RIRA
dc.date.accessioned2026-09-24T19:40:27Z
dc.date.issued2012-01-11
dc.descriptionProf. Dr.Yuliandri,SH. M.H; YOSERWAN,SH.M.H
dc.description.abstractPenyelesaian Sengketa Harta Pusako Tinggi di Kenagarian Aia Tabik, Kota Payakumbuh Latar Belakang Harta pusako merupakan harta warisan yang bisa berupa harta pusako tinggi (asal-usulnya sudah kabur) dan harta pusako rendah (asal-usulnya jelas). Harta pusako tinggi bisa berupa tanah maupun benda bukan tanah, yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Dalam praktiknya, sengketa sering muncul karena: Transaksi tanah pada masa lampau belum tertulis secara formal. Perjanjian pinjam pakai dalam suatu kaum (ganggam bauntuak) tidak dijalankan sesuai adat. Penyalahgunaan hak oleh generasi sekarang bertentangan dengan adat Minangkabau. Permasalahan Penelitian Apa saja penyebab sengketa harta pusako tinggi di Kenagarian Aia Tabik, Kota Payakumbuh? Bagaimana penyelesaian sengketa harta pusako tinggi di Kenagarian Aia Tabik, Kota Payakumbuh? Metode Penelitian Pendekatan: Yuridis sosiologis (socio-legal research). Jenis penelitian: Menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan fakta sosial di masyarakat. Sumber data: Primer: Wawancara dengan masyarakat dan tokoh adat. Sekunder: Studi dokumen terkait adat dan hukum. Teknik pengumpulan data: Studi dokumen dan wawancara. Hasil Penelitian Penyebab Sengketa: Transaksi tanah lampau tidak tertulis secara formal. Perjanjian pinjam pakai (ganggam bauntuak) dilanggar. Penyalahgunaan hak oleh generasi sekarang bertentangan dengan adat Minangkabau. Penyelesaian Sengketa: Tahap pertama: Diselesaikan oleh anggota saparuik (anggota sekaum). Tahap kedua: Jika belum selesai, dibawa ke anggota sesuku. Tahap ketiga: Bisa diajukan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) atau langsung ke pengadilan jika musyawarah adat tidak membuahkan hasil. Mekanisme penyelesaian menekankan musyawarah dan mufakat, sesuai prinsip adat Minangkabau: bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat, dan metode bajanang naik batanggo turun.
dc.identifier.urihttps://ailib.my.id/handle/123456789/27590
dc.language.isoid
dc.publisherUniversitas Andalas
dc.subject.classificationK Law (General)
dc.titlePENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSAKO TINGGI DI KENAGARIAN AIA TABIK KOTA PAYAKUMBUH
dc.typeThesis
dcterms.dateSubmitted2026-03-27
dcterms.referencesAmir Syarifiuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau, Gunung Agung, Jakarta, 1984. Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1988. Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia (Meninjau Hukum Adat Minangkabau), PT Rineke Cipta, Jakarta, 1984. Firman Hasan, Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang, 1988. Firman Syah, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2004. Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan, Visimedia, Jakarta, 2011. Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001. M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dalai Pustaka, Jakarta, 1999. Romi Afadarma, Peranan Ketua Adat dan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi Di Nagari Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Tesis Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2010. Sari Yunita, Penyelesaian Sengketa Pemegang Gelar Sako di Nagari Kapau, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2010. Soeijono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007. Syahmunir, Eksistensi Tanah Ulayat Dalam Perundang-Undangan di Indonesia, Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, Padang, 2005. Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009. B. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
local.eprints.dirdisk0/00/52/18/31
local.eprints.division04
local.eprints.id521831
local.eprints.typethesis/2Sarjana
local.eprints.urihttp://scholar.unand.ac.id/521831/
local.fakultasFakultas Hukum
local.identifier.nim0810112075
local.thesis.levelSkripsi

Files

Collections