PELAKSANAAN AKAD TALANGAN HAJI PADA BANK SYARI’AHMANDIRI CABANG PADANG
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Andalas
Abstract
badah Haji adalah Rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban
sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
Sebagai salah satu bagian dari Rukun Islam, Ibadah Haji harus ditunaikan oleh
umat muslim yang mampu demi tegaknya Rukun Islam. Rukun Islam sendiri
merupakan perintah dari Yang Maha Kuasa dan wajib dipatuhi dan diamalkan
oleh semua umat muslim.
Namun menunaikan Ibadah Haji tidak diwajibkan kepada semua umat
Islam, Ibadah Haji hanya diwajibkan kepada umat Islam yang mampu baik itu
secara materi maupun bekal untuk kemantapan melaksanakan Ibadah Haji.
Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 97 yang
berbunyi::
“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) makam Ibrahim
barang siapa yang memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia;
mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi)
orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, barang siapa
mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak
memerlukan sesuatu) dari semesta alam”
3
Walaupun Haji hanya diwajibkan kepada semua orang Islam yang
mampu, akan tetapi, di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia,
minat masyarakat untuk menunaikan Ibadah Haji sangatlah tinggi. Tiap
tahunnya Indonesia menerima kuota Haji sekitar 238.000 orang, dengan daftar
tunggu nomor Haji sudah lebih dari 1,2 juta orang.1
Melihat antusiasme masyarakat yang tinggi untuk berhaji, maka pada
tahun 2002 atas permintaan Lembaga Keuangan Syari’ah, dan setelah
mendengarkan pendapat peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional (DSN)
pada hari Rabu, 26 Juni 2002, DSN MUI mengeluarkan sebuah fatwa yang
memperbolehkan Lembaga Perbankan Syariah memberikan pembiayaan yang
berhubungan dengan Ibadah Haji, yakni Fatwa Nomor : 29/DSN-MUI/VI/2002
tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari’ah.
Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari’ah Nasional No.29/DSNMUI/
VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan
Syariah memuat ketentuan sebagai berikut :
1. Dalam pengurusan Haji bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syari’ah
(LKS) dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan
prinsip Al-Ijarah sesuai fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) dapat
membantu menalangi pembayaran Biaya Penyelanggaraan Ibadah Haji
(BPIH) nasabah dengan menggunakan prinsip Al-Qardh sesuai Fatwa
DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
1 http://bisniskeuangan.kompas.com/read/Ekspansi.Pembiayaan.Haji.Makin.Masif
diakses jam 19.30 Tanggal 13-2-2013.
4
3. Jasa pengurusan Haji yang dilakukan Lembaga Keuangan Syari’ah
(LKS) tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa Al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah
talangan Al-Qardh yang diberikan Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS)
pada nasabah.
Hadirnya Fatwa Nomor : 29/DSN-MUI/VI/2002 tersebut ternyata
menambah satu lagi jenis pembiayaan yang ada pada Perbankan Syari’ah,
produk ini lebih dikenal dengan nama Talangan Haji. Akad Talangan Haji
merupakan pinjaman (Qardh) dari Bank Syari’ah kepada nasabah untuk
menutupi kekurangan dana guna memperoleh porsi Haji dan pada saat
pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Dana talangan ini
dijamin dengan deposit yang dimiliki oleh nasabah, dan kemudian nasabah
wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam tersebut dalam jangka
waktu tertentu.
Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 79/DSN-MUI/III/2011
tentang Qardh dengan menggunakan dana nasabah. Qardh adalah suatu akad
penyaluran dana oleh Lembaga Keuangan Syari’ah kepada nasabah sebagai
utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana
tersebut kepada Lembaga Keuangan Syari’ah pada waktu yang telah disepakati.
Atas jasa pinjaman dana talangan ini, Bank Syari’ah memperoleh
imbalan (ujrah) dengan menggunakan prinsip Ijarah, menurut Undang-undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah Pasal 19 ayat 1 Ijarah
adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau
manfaat dari suatu barang dan jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti
5
dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Transaksi Ijarah dilandasi
dengan adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip Ijarah sama
saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek
transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada
Ijarah objek transaksinya adalah jasa.
Dalam prakteknya dana Talangan Haji sudah tidak sesuai lagi dengan
prinsip Haji, untuk mereka yang mampu. Bahkan menurut Direktur Jendral
(Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementrian Agama Anggito
Abimanyu mengatakan, selain tidak sesuai lagi dengan prinsip Haji, produk
pembiayaan dana Talangan Haji juga telah membuat daftar antrian untuk naik
Haji semakin panjang. Dengan fasilitas dana Talangan Haji, seseorang yang
memiliki dana Rp 2 juta sudah dapat memperoleh kursi Haji dari Kementrian.
Akibat penggunaan dana Talangan Haji tersebut, masyarakat yang memenuhi
syarat kemampuan secara finansial justru harus menunggu bertahun-tahun
untuk dapat menunaikan Ibadah Haji.2
Sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syari’ah yang melaksanakan
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor : 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang
Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari’ah, maka penulis
sangat ingin sekali meneliti hal-hal yang berkaitan dengan Akad Talangan Haji
antara nasabah dan Bank Syari’ah Mandiri. Bank Syari’ah Mandiri Cabang
2 http://nasional.kompas.com/read/Pemerintah.Akan.Melarang.Dana.Talangan.Haji
diakses jam 19.30 Tanggal 13-2-2013.
Padang akan mempermudah penulis dalam mendapatkan data yang penulis
butuhkan.
Bertitik tolak dari kondisi itu, maka penulis merumuskan usul penelitian
yang berjudul “PELAKSANAAN AKAD TALANGAN HAJI PADA BANK
SYARI’AHMANDIRI CABANG PADANG”
