EEFEKTIFITAS CAMAT SEBAGAI PPAT SEMENTARA DI KECAMATAN BANUHAMPU DAN AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM
| dc.contributor.author | fizlian, azmi | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T19:43:16Z | |
| dc.date.issued | 2019-04-13 | |
| dc.description | Dr. Yuslim.,SH.MH | |
| dc.description.abstract | Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta- akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998. Pejabat Pembuat Akta Tanah ini terdiri dari tiga kelompok yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan wewenang khusus. Camat mempunyai tanggungjawab yang sama dengan PPAT pada umumnya sekaligus menjalani tugas utamanya yaitu perangkat daerah di wilayah/ pemangku wilayah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peran Camat sebagai PPAT Sementara ini dilakukan apabila telah mengajukan permohonan dan telah dilakukan pengangkatan. Dalam hal pengangkatan sebagai PPAT Sementara pada wilayah tertentu, camat diangkat oleh Kepala BPN. Pada saat sekarang ini, banyak pertanyaan yang timbul dengan di angkatnya camat sebagai Pejabat PembuatAkta Tanah Sementara. PPAT merupakan Jabatan yang khusus dan memerlukan pembekalan yang cukup terhadap pejabat-pejabat yang menjadi PPAT. Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara apakah dapat menjalankan tugasnya sebagai PPAT ini sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Yang menjadi tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan meneliti efektifitas hukum yang dilakukan Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Sementara serta kendala-kendala yang dihadapi Camat dalam peranannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dalam proses pendaftaran Tanah. Metode Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analistis. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Camat sebagai PPAT Sementara ini sudah di katakan sangat bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Agam, terutama di Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam. Disamping itu tentu ada nya beberapa kendala yang dihadapi oleh camat dalam mengemban tugas nya sebagai PPAT sementara yang beriringan dengan tugas pokoknya yang merupakan kepala kecamatan di tempat camat tersebut mengemban tugas dan kewajibannya. Kata kunci :Camat, PPAT sementara, | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/27956 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject | Camat | |
| dc.subject | PPAT sementara | |
| dc.subject.classification | K Law (General) | |
| dc.title | EEFEKTIFITAS CAMAT SEBAGAI PPAT SEMENTARA DI KECAMATAN BANUHAMPU DAN AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2019-07-24 | |
| dcterms.references | 1. Buku A.A Mahendra, 2001, Tugas dan Wewenang Jabatan PPAT Sementara, Pustaka Ilmu, Jakarta. Ahmad Jiwan Dono, 2014, Kedudukan PPAT sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik, Revika Aditama, Bandung. Alben Dariyanto, 2010, Tugas dan Kewenangan PPAT, Tinjauan Yuridis Berdasarkan PP No. 24,Tahun 1997 dan PP No. 37 Tahun 1998. Pustaka Ilmu, Jakarta. Altherton & Klemmack dalam Irawan Soehartono, 1999, Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya, Remaja Rosda Karya, Bandung. Bachtiar Efendi, 2012, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya, Alumni, Bandung. Badan Pertanahan Nasional, 2006, Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Bumi Bakti, Jakarta. Boedi Harsono, PPAT Sejarah Tugas dan Kewenangannya, Majalah RENVOI 3 Januari 2007, No.8.44.IV,Jakarta. Curzon, 1979,Jurisprudence, Macdonal& Evan Ltd Estover, Playmount PL67PZ. Deny Wiryanto, 2004, PembagianTugasdanKewenanganCamatSebagai PPAT SementarasekaligusKepala Wilayah, Tarsito, Bandung. Effendi Bahtiar, 1993, Kumpulan TulisanHukum Tanah, Alumni Bandung, Bandung. Eko Imam Suryanto, Tugas dan Fungsi PPAT dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah. Hamzah Ridwan, 2007, PPAT dan Akta Otentik, Ghalia Indonesia, Jakarta. Habib Adjie, 2009, Percikan Pemikiran Tentang Jabatan dan Akta PPAT,Revika Aditama, Bandung. Herman Sudirja,2005,OtentisitasAkta PPAT di BidangPertanahan,Cakrawala Ilmu, Surabaya. Khairuddin Ahmad, 2009, PPAT Sebagai Pejabat Khusus di Bidang Pertanahan, Media Ilmu, Jakarta. Lawrence M. Friedman,1975,The Legal System: A Social Perspektive, Russel Sage Foundation, selanjutnya disebut Friedman I, New York. Maria S.W Sumardjono, 2005, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta. Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim, Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung. Mirzani Ahmad, 2008, Sistem Pendaftaran Tanah Menurut Undang-UndangPokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, Citra Ilmu, Bandung. Muhammad Idris, PPAT dan Kewajiban Pembayaran Pajak Atas Tanah dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Jual Beli, Mandar Maju, Bandung. Muhammad, Abdul Kadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung. Musdar Ali, 2009, Kedudukan Hukum Notaris dan PPAT Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan, Mitra Ilmu, Jakarta. Mochtar Kusumaatmadja, 1976, Fungsi Hukum Dalam Pembangunan, Bina Cipta, Jakarta. Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, KencanaPrenada Media Group, Jakarta. Poerwodhamo, 1999, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Rahmat Hidayat, 2003, Pengalihan Hak Atas Tanah dan Peranan PPAT,Sumber Media, Jakarta. Ronny Hantijo Seomitro, 1990, Metode Penelitian Hukum danYurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta. Sutarja Sudariyono, 2007, Pendaftaran Hak Tanggungan dan Penerbitan Sertipikatnya, Media Ilmu, Jakarta. Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1980, Sosiologi Hukum dan Masyarakat, CV Rajawali, Jakarta. Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Bima Cipta, Bandung. Soejono, Soekantodan Sri Mamudji, 1995, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjuan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta. 2. Undangundang Undang-UndangDasar 1945; Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentangUndang-UndangPokokAgraria; Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah; Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksannaan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Negara Agraria No 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1996 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah; Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. | |
| local.eprints.dir | disk0/00/04/77/09 | |
| local.eprints.division | 04 | |
| local.eprints.id | 47709 | |
| local.eprints.type | thesis/masters | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/47709/ | |
| local.fakultas | Fakultas Hukum | |
| local.thesis.level | Tesis |
