UPT Perpustakaan Universitas Andalas
Repositori PerpustakaanUniversitas Andalas
 

PERAN BANK INDONESIA DALAM PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) SEBAGAI MEDIA PEMBAYARAN BAGI PELAKU USAHA UMKM BINAAN BANK INDONESIA DI KOTA PADANG

dc.contributor.authorMuhammad, Daffa Nurfauzi Hakim
dc.date.accessioned2026-09-24T19:35:23Z
dc.date.issued2024-06-05
dc.descriptionHj. Dian Amelia, S.H, M.H.
dc.description.abstractTingginya penggunaan teknologi seiring dengan perkembangan zaman telah membawa banyak perubahan dalam segala sektor, khususnya sektor ekonomi. Penggunaan teknologi dalam bidang sistem pembayaran dalam hal ini QRIS sebagai inovasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk memudahkan pembeli dan penjual dalam hal ini pelaku usaha UMKM Binaan Bank Indonesia Sumatera Barat sebagai subjek penelitian dalam melakukan pembayaran dalam kegiatan usahanya hanya dengan memindai kode QR. Namun, di samping kemudahan yang ditawarkan terdapat ancaman risiko pada pelaku usaha yakni kerugian atas tindakan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap kode QR pembayaran serta dengan adanya kemungkinan atas kesalahan sistem dalam jalannya transaksi sehingga dalam hal kepercayaan dan keamaan transaksi dibutuhkan adanya perlindungan hukum untuk pelaku usaha serta pengawasan dalam jalannya transaksi QRIS yang dianalisis pada penelitian ini. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam penggunaan QRIS sebagai media pembayaran yang digunakan oleh pelaku usaha UMKM Binaan Bank Indonesia di Kota Padang? (2) Bagaimana pengawasan kegiatan transaksi QRIS oleh Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code sebagai media pembayaran terhadap pengguna mendukung pengembangan UMKM di Kota Padang? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa (1) terdapat dua bentuk perlindungan hukum yakni secara preventif dan represif yang diberikan oleh Bank Indonesia selaku regulator dari terselenggaranya metode pembayaran menggunakan QRIS. (2) Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap pihak yang terlibat dalam terlaksananya transaksi menggunakan QRIS yang dilaksanakan secara langsung dengan melakukan on-site visit terhadap peneyelenggara jasa pembayaran maupun secara tidak langsung dengan melakukan pengawasan terhadap laporan, dokumen, data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan terkait pemrosesan transaksi menggunakan QRIS.
dc.identifier.urihttps://ailib.my.id/handle/123456789/26336
dc.language.isoid
dc.publisherUniversitas Andalas
dc.subjectPeran Bank Indonesia
dc.subjectMedia Pembayaran
dc.subjectQRIS
dc.subject.classificationK Law (General)
dc.titlePERAN BANK INDONESIA DALAM PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) SEBAGAI MEDIA PEMBAYARAN BAGI PELAKU USAHA UMKM BINAAN BANK INDONESIA DI KOTA PADANG
dc.typeThesis
dcterms.dateSubmitted2024-06-07
dcterms.referencesAmiruddin dan Zainal Azikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Bambang Sunggono, 2003, Metode Penelitian Hukum,Radja Grafindo, Jakarta. Bambang Sunggono, 2015, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta:Sinar Grafika. Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001,Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi aksara. C.S.T Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta. David Sheppard,1996,”Payment System” Centre for Central Banking Studies Bank of England, hlm.6. Djulaeka, Rahayu Devi, 2019, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Scopindo Media Pustaka, Surabaya. Eli Wuria Dewi, 2015, Hukum Perlindungan Konsumen,Yogyakarta: Graha Ilmu. R. Soeroso. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Shinta Dewi,2009, Cyberlaw 1: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E- commerce Menurut Hukum International, Widya Padjajaran, Bandung. Suharsimi Arikunto, 2012, Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta. Sujatmo, 1983. Beberapa pengertian di bidang pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta. Tulus Tambunan, 2012, UMKM di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor. Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Surabaya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Getaway). Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia yang telah diperbaharui melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran yang telah diperbaharui melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/17/PADG/2021/ tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Farkhan Fuady, Alfiana Zahwa Nur Rokhmat , 2021, Kompetisi Bisnis Konvensional Terhadap Bisnis Online Pada Media Sosial Di Kecamatan Klirong Kebumen , Literasi; jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif. Hafif Maulana, 2021, PENGGUNAAN METODE PEMBAYARAN SISTEM QRIS MENURUT HUKUM DI INDONESIA, Jurnal Imiah Universitas Mataram Qotrunnada Ratri Hamidah dkk, 2019, “The Development of Small and Medium Businesses (MSMEs) Based on Tecnology to Deal with The Industrial Revolution 4.0”, SHEs: Conference Series 2. Bank Indonesia, 2019, Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, Bank Indonesia. Bank Indonesia, 2019, Bahan Sosialisasi QRIS, Bank Indonesia. Mulyati, Srti Tri Subari, 2003, Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia. Aan Handriani, 2018, Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata, Rechtsregel, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No. 2. Wahid Yaurwarin, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Makanan Berbuka Puasa yang Mengandung Bahan Pengawet dan Bahan Pemanis Buatan (Kajian UU No. 8 Tahun 1999”. Public Policy, Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis, hlm 35-46. Wibowo, M. D., Armono, Y. W., & Bidari, A. S.2022. “Kendala Penerapan Penerapan Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”: Dalam Transaksi Jual Beli Online Via Tokopedia Di Akademi Bisnis Digital Surakarta, Justicia Journal, Vol. 11 No.1. Putra Prima Arhandi, 2016 Pengembangan Sistem Informasi Perijinan Tenaga Kesehatan Dengan Menggunakan Metode Back End Dan Front End, Jurnal Teknologi Informasi: Teori, Konsep, Dan Implementasi Rudy D.G., Keabsahan Transaksi Elektronik Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya. Putri Assyifa, P. Adam, 2021, Pentingnya hukum perlindungan konsumen dalam jual beli, Jurnal Manajemen dan Bisnis Jayakarta. BI: Sistem Pembayaran QRIS Kurangi Peredaran Uang Palsu, https://www.merdeka.com/uang/bi-sistem-pembayaran-qris-kurangiperedaran-uang-palsu.html, diakses pada 23 Januari 2023, Pukul 14.40. QRIS, Satu QR Code untuk Semua Pembayaran, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/newsrelease/Pages/SP_216219.aspx,diakses 3 Februari 2023, pukul 18.35. Bahan sosialisasi QRIS, https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/BahanSosialisasi-QRIS.pdf Diakses pada 5 Februari 2023, pukul 16.52. Pengusaha Bakmi Jadi Korban Modus Penipuan QRIS, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220721180653-78- 82454/pengusaha-bakmi-jadi-korban-modus-penipuan-qris, Diakses pada 26 Januari 2023. Dampak Teknologi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat https://sulselprov.go.id/welcome/post/dampak-teknologi-terhadap-kehidupan-sosial-masyarakat, Diakses pada 20 Maret 2023, Pukul 17.45. Standar dan Layanan QRIS, https://www.aspi-indonesia.or.id/standar-dan-layanan/qris/, Diakses pada tanggal 2 Juli 2023, Pukul 20.43. Arti Peristiwa Hukum dan Hubungan Hukum https://www.hukumonline.com/klinik/a/peristiwa-hukum-lt5aebc758a2210/, diakses pada 16 Juni 2023. Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Digital, https://feb.ugm.ac.id/id/berita/3558-pandemi-covid-19-dan-ampaknya-terhadap-ekonomi-digital, Diakses pada 20 Maret 2023, Pukul 17.47. Dukungan Pemerintah untuk mendorong UMKM go Digital, https://ekon.go.id/publikasi/detail/3180/dukungan- emerintah-untuk-mendorong-umkm-go-digital-dan-go-global, Diakses pada Tanggal 14 Maret 2023 Pukul 14.20. Kanal dan Layanan QRIS, https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx, Diakses pada 14 Juni 2023, pukul 10.77. Pendaftaran PJP Pada National Merchant Repository (NMR), https://www.pten-indonesia.co.id/nmr, Diakses pada 10 Agustus 2023 Pukul 15.34.
local.eprints.dirdisk0/00/47/02/37
local.eprints.division04
local.eprints.id470237
local.eprints.typethesis/diploma
local.eprints.urihttp://scholar.unand.ac.id/470237/
local.fakultasFakultas Hukum
local.identifier.nim1910112051
local.thesis.levelSkripsi

Files

Collections