Pemenuhan Kewajiban Indonesia Berdasarkan Deklarasi Stockholm 1972 Dalam Penanganan Bencana Lumpur Lapindo
| dc.contributor.author | JOKO, WIJAYA | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T19:11:30Z | |
| dc.date.issued | 2015-04-21 | |
| dc.description.abstract | Sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup (LH) perlu dikelola dengan bijaksana agar pembangunan serta keberlanjutan kehidupan manusia dapat terjaga dan lestari saat ini dan dimasa yang akan datang. Peranan sumber daya alam dan lingkungan hidup sangat penting dalam pembangunan nasional, baik sebagai stock bahan baku bagi pembangunan ekonomi maupn sebagai pendukung sistem kehidupan. Segala sesuatu yang ada disekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan dan tingkah laku makhluk hidup baik secara langsung maupun tidak langsung disebut dengan lingkungan. Berdasarkan daerah tempat suatu makhluk hidup berada, keadaan atau kondisi yang melingkupi suatu makhluk hidup dapat didefinisikan sebagai lingkungan hidup. Sumber daya alam dapat digunakan untuk memajukan kesejahteraan umum seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu di usahakan pelestarian lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan dilaksanakan dengan kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang. Hukum lingkungan dalam bidang ilmu hukum, merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang paling strategis karena hukum lingkungan mempunyai banyak segi yaitu segi hukum administrasi, segi hukum pidana, dan segi hukum perdata. Dengan demikian, tentu saja hukum lingkungan memiliki aspek yang lebih kompleks. Sehingga untuk mendalami hukum lingkungan itu sangat mustahil apabila dilakukan seorang diri, karena kaitannya yang sangat erat dengan segi hukum yang lain yang mencakup pula hukum lingkungan di dalamnya. | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/22215 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | UPT. Perpustakaan Unand | |
| dc.subject.classification | K Law (General) | |
| dc.title | Pemenuhan Kewajiban Indonesia Berdasarkan Deklarasi Stockholm 1972 Dalam Penanganan Bencana Lumpur Lapindo | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2016-02-09 | |
| dcterms.references | A. Buku- Buku Adolf, Huala. 2002. Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, edisi revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta . hal. 69. Djumhana, Muhammad. 2006. Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Citra Aditya Bakti: Bandung. Fuadi, Munir. 2013. Teori-teori Besar (grand Theory) Dalam Hukum. Kencana: Jakarta. Goesniadhe, Kusnu. 2006. Harmonisasi Hukum Dalam Prespektif Perundangundangan. JP Books: Surabaya. hlm 71 Husin Sukanda,. 2009. Penegakan hukum lingkungan Indonesia. Sinar grafika: Jakarta. Irawan, Chandra. 2011. Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Mandar Maju: Bandung. hlm 92. J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, edisi kesepuluh, Sinar Grafika. Jakarta 2003. Hlm.127. Kusumaatmadja, Mochtar. 1982. Pengantar Hukum Internasional. Buku I Umum, Binacipta: Bandung. hlm vii Manik, Karden Eddy Sontang. 2004. Pengelolaan Lingkungan Hidup. Djambatan. Jakarta. Mauna, Boer. 2005 Hukum Internasional : Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global,edisi kedua, Penerbit P.T Alumni. Bandung. hal.65. Mauna, boer. 2005. Hukum Internasional. PT. Alumni. Bandung. Hlm 1 Max Boli Sabon. 1994. Ilmu Negara. Gramedia. Jakarta 1994, hal.16. N.H.T. Siahaan. 2009. Hukum Lingkungan. Pancuran Alam. Jakarta. hlm. 43. Poerwadarminta. 1982. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka: Jakarta. Putra, Ida Bagus Wyasa. 2002. Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional. Refika Aditama: Bandung. R.M. Gatot P. Soemartono, 1996. Hukum Lingkungan Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. hal 62 Samekto, Adji FX. 2008. Kapitalisme, Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan. Genta Press. Yogyakarta. Siswanto Sunarso. 2005. Hukum Pidana Lingkungan dan Strategi Penyelesaian Sengketa. PT Rineka Cipta. Jakarta. hlm. 41 Soemartono, R.M. Gatot P. 1996. Hukum Lingkungan Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 24 Supriadi. 2008. Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 32 Wijoyo, Suparto. 1999. Penyelesaian Sengketa Lingkungan. Airlangga University Press. Surabaya. hlm 1. B. Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembanagan Kependudukan dan Pembangunan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Lumpur Lapindo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batu Bara. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. C.Makalah, Jurnal, Website dan Koran Alan Khee Jin Tan, Forest Fire of Indonesia. 2008. State Responsibility and Internasional Liability, Faculty of Law National University of Singapore, Singapore. hlm. 3. Ali Hanafiah Muhi. 2011. “Praktek Lingkungan Hidup.” Institut Pemerintahan Dalam negeri (IPDN) Jatinangor Jawa Barat. Fuad Amsyari. 1986. Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan. Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm. 52 Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 83/PUU-XI/2013 Tentang Pelunasan Pembayaran Pembelian Tanah dan Bangunan Di luar Peta Area Terdampak hlm 71 Indonesia Legal Center Publishing (for law and justice reform). 2006. Undang- Undang tentang Hak Asasi Manusia. PT. ABADI. Jakarta. hal. 6-22. International Law Commission Draft Article on State Responsibility, ILC 2001 Report, Art. 1. J-G. Starke. 1972. An Introductions to International. alumni. Bandung, 1972 Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis, Vol.2, No. 1, April 2011, 78-98 Manurung , Dina S.T . 2014. Pengaturan Hukum Internasional Tentang Tanggungjawab Negara Dalam Pencemaran Udara Lintas Batas (Studi Kasus:Kabut Asap Kebakaran Hutan Di Provinsi Riau Dampaknya Terhadap Malaysia-Singapura). Sumatera Utara: Usu. Skripsi Muhamad Erwin. 2008 . Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditama, Bandung, hlm. 4. Otto Soemarwoto. 1991. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Djambatan. hlm 48. Otto Soemarwoto. 2001. Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. hlm. 92. Pramudianto, Andreas. 2009. Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Lingkungan Internasional. Universitas Indonesia. Jakarta. Rahmadi, Takdir, Hukum Lingkungan di Indonesia. PT Rajagrafindo Persada. hlm 48-49 Santoso Budi Nurs-Al Umar. Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. Jurnal Wacana Hukum. Jakarta. VOL.IX, 2 OKTOBER 2011 Shaw, Malcolm N. 2003. International Law, Fifth Edition, Cambridge University Press. Cambridge. Soejono. 1996. Hukum Lingkungan dan Peranannya Dalam Pembangunan. Rineka Cipta. Jakarta. hlm 3 Suhartini. 2008. Jurnal Pengelolaan Lingkungan. Jurusan Pendidikan Biologi, FMIPA. Universitas Negeri Yogyakarta. hal 2 Tampil Anshari. 1999. Metodologi Penelitian Hukum. Graha Perkasa. Bandung. hlm. 122. Wijoyo, Suparto. 1999. Penyelesaian Sengketa Lingkungan. Airlangga University Press. Surabaya. hlm 5. Bappenas, 2006 cit Mutiawati dan Ira, 2010 Buletin Kamadhis UGM 2007 Jawa Pos, 23 November 2009 Kompas, 2 Agustus 2009 Kompas, 2 Desember 2006 Kompas, 8 November 2011 Tempo, 22 Oktober 2009 Tempo, 3 Desember 2006 | |
| local.eprints.dir | disk0/00/00/07/99 | |
| local.eprints.division | 04 | |
| local.eprints.id | 799 | |
| local.eprints.type | thesis/diploma | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/799/ | |
| local.fakultas | Fakultas Hukum | |
| local.identifier.nim | 1010111035 | |
| local.thesis.level | Skripsi |
