SANKSI ADMINISTRATIF BAGIWAJIB PAJAK PENGHASILAN YANG TIDAK MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENERAPANNYA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PADANG
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Andalas
Abstract
Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga
Negara berupa pengabdian serta peran aktif warga Negara dan anggota
masyarakat untuk membiayai keperluan negara dalam Pelaksanaan Pembangunan
Nasional tanpa adanya imbalan secara langsung yang pelaksanaannya diatur
dalam Undang-undang Perpajakan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.
Negara membutuhkan dana pembangunan yang besar untuk membiayai segala
kebutuhannya, seperti biaya pegawai, subsidi, utang, bunga dan lain-lainnya.
Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi
negara, karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk,
perekonomian dan stabilitas politik. Sistem perpajakan Indonesia mengalami
perubahan pada tahun 1983 dari Official Assessment System menjadi Self
Assessment System. Self Assessment System adalah suatu sistem dimana
pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk
menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban. Dalam sistem self
assessment diberlakukan untuk memberikan kepercayaan dan kebebasan yang
sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta
masyarakat dalam menyetorkan pajaknya1. Konsekuensi dijalankan sistem ini
adalah bahwa masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan
1 Y.Sri Pudyatmoko, 2009 , Pengantar Hukum Pajak, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm 91.
3
pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajaknya, seperti
Seseorang warga Negara merupakan Wajib Pajak apabila dia termasuk ke dalam
kriteria subjek pajak. Termasuk ke dalam subjek Pajak menurut Pasal 2 ayat (1)
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan dari Undang-undang
Nomor 16 tahun 2000 Tentang Perubahan dari Undang-undang Nomor 9 Tahun
1994 Tentang Perubahan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disingkat dengan
(KUP).
“Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan
objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajaka
wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib
Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”.
Agar seorang Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya maka
Wajib Pajak haruslah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP. Dengan
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak adalah awal dari suatu proses pemenuhan
kewajiban perpajakan2.
Istilah Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disebut dengan
NPWP nampaknya sudah mulai populer di kalangan masyarakat seiring dengan
gencarnya sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Mengenai
kewajiban untuk memiliki NPWP dalam Pasal 1 UU KUP Tahun 2007 dijelaskan
sebagai berikut:
“Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib
Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan
sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”.
2 Rimsky K Judisseno, 2004 Perpajakan, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, hlm 52-53
4
Wajib Pajak, berdasarkan pasal 2 UU KUP Tahun 2007, yang telah memenuhi
persyaratan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
Kepemilikan NPWP sangat terkait dengan adanya subjek dan objek pajak.
Sebagai karyawan jika telah memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena
Pajak (PTKP) tentunya telah memenuhi unsur subjek dan objek pajak. Jika tidak
memiliki NPWP, wajib pajak akan mengalami berbagai kesulitan dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan dan hal lain yang berkaitan dengan NPWP.
Kewajiban dari kepemilikan NPWP bagi seorang Wajib Pajak hanya
terletak pada melakukan perhitungan dan pembayaran pajak yang telah ditetapkan
oleh Undang-undang yang berlaku dari penghasilannya saja, akan tetapi seorang
Wajib Pajak diharuskan membuat laporan yang berbentuk surat Pemberitahuan
aktifitas perpajakannya paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak
setiap bulan dan juga membuat laporan untuk Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak paling lama 3 (bulan) setelah akhir tahun
pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau
dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak
Pada pertengahan 2008 Direktorat Jenderal Pajak melalui berbagai media, mulai
booklet, pamflet, baliho, radio sampai tayangan iklan di televisi, tentang adanya
kebijakan Sunset Policy 2008. Sunset Policy 2008 adalah kebijakan Ditjen Pajak
yang memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk membetulkan pelaporan
SPT tahunan atas pajak penghasilannya dengan ketentuan :
5
1. Orang Pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh
NPWP dalam tahun 2008 dan menyampaikan SPTTahunan PPh untuk
tahun pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya paling lambat tanggal 31
Maret 2009
2. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang dalam tahun 2008
membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun 2006 dan sebelumnya
yang mengakibatkan pajak yang harus dibayar menjadi besar3.
Wajib pajak yang memanfaatkan Sunset Policy 2008 diberi penghapusan sanksi
administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar sebesar 2
persen per bulan dari saat seharusnya terutang.
Sunset Policy menurut ketentuan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2007 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah : ”kebijakan pemberian fasilitas
perpajakan, yang berlaku hanya di tahun 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi
administrasi perpajakan berupa bunga”.
Tahun pajak saat pembetulan SPT tahunan PPh dilakukan tidak lagi diperiksa oleh
Ditjen Pajak. Sunset Policy 2008 diberikan terbatas sampai dengan 31 Desember
2008. Namun pada kenyataannya hingga kini kepatuhan masyarakat Wajib Pajak
dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat dinilai masih sangat rendah.
Indikator kepatuhan masyarakat tersebut adalah dapat dilihat dari minimnya
3 www.beritapajak.go.id, akses internet tanggal 21 Juni 2013
6
jumlah masyarakat, khususnya yang terdaftar sebagai wajib pajak penghasilan
dengan tidak mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak4.
Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia sedang menggalakkan pembuatan NPWP
berdasarkan peraturan UU KUP Tahun 2007. Kota Padang merupakan salah satu
kota yang mempunyai Wajib Pajak penghasilan yang tingkat kesadarannya masih
dinilai sangat rendah dalam memiliki NPWP setelah penulis melakukan Pra
penelitian di KPP Pratama Padang5.
Berdasarkan masalah tersebut diatas, maka penulis membahasnya dalam
bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: SANKSI ADMINISTRATIF
BAGI WAJIB PAJAK YANG TIDAK MEMILIKI NOMOR POKOK
WAJIB PAJAK DAN PENERAPANNYA DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK (KPP) PRATAMA PADANG
