PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PEMIDANAAN DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Pdg)
| dc.contributor.author | Sinurat, Elisabeth Regina | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T19:40:55Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-24 | |
| dc.description | Yandriza, S.H., M.H ; Felia Hermayenti, S.H., M.H | |
| dc.description.abstract | Tindak pidana narkotika yang tergolong dalam klasifikasi kejahatan luar biasa diatur dengan sanksi pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan pidana minimum khusus ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera, menunjukkan sikap tegas negara dalam memerangi kejahatan narkotika serta dimaksudkan untuk menekan terjadinya disparitas pemidanaan. Namun dalam beberapa kasus, hakim memutuskan pidana di bawah minimum khusus, salah satunya yaitu terdapat dalam Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Pdg, dimana terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun atas pelanggaran Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, padahal dalam pasal tersebut sudah diatur batas minimumnya adalah 4 (empat) tahun. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) permasalahan yang diangkat yaitu Pertama, bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibawah minimum khusus terhadap perkara Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Pdg. Kedua, bagaimanakah implikasi putusan hakim dalam perkara Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Pdg terhadap tujuan pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan studi kepustakaan yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus didasarkan pada fakta persidangan dan kondisi terdakwa sebagai penyalahguna narkotika dengan barang bukti yang relatif kecil serta tidak ditemukannya bukti keterlibatan terdakwa dalam peredaran narkotika. Adapun implikasi Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Pdg terhadap tujuan pemidanan adalah tercapainya keadilan yang lebih proporsionalitas bagi terdakwa, namun belum optimalnya pencapaian tujuan pemidanaan lainnya terutama dalam aspek kepastian hukum, perlindungan masyarakat, serta pemulihan pelaku secara menyeluruh karena putusan dijatuhkan di bawah minimum khusus serta tidak disertai perintah rehabilitasi. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar hakim dapat mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis secara seimbang serta diperlukan adanya penegasan lebih jelas mengenai batas-batas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan agar penerapan pidana tidak menimbulkan multitafsir, disparitas pemidanaan maupun ketidakpastian hukum. | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/27815 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject | Narkotika | |
| dc.subject | Pertimbangan Hakim | |
| dc.subject | Inkonsistensi Putusan Hakim | |
| dc.subject.classification | K Law (General) | |
| dc.title | PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PEMIDANAAN DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Pdg) | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2026-08-26 | |
| dcterms.references | Andi Hamzah, 1984, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta. Andi Hamzah, 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, PT Pradnya Paramita, Jakarta. Amirul Faqih Amza, 2021, Kebebasan Hakim dalam Sanksi Pidana Minimum Khusus, Genta Publishing, Yogyakarta. Badan Narkotika Nasional, 2011, Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika bagi Pemula, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta. Bambang Sunggono, 2011, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Barda Nawawi Arief, 2008, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta. Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana Prenada Media, Jakarta. Cholid Narbuko, 2003, Metode Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta. C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Dahlan, 2017, Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika, Deepublish, Yogyakarta. Duwi Pratiwi, Achmad Irwan Hamzani dan Kuz Rizkianto, 2023, Victim Precipitation Dalam Penjatuhan Pidana, Penerbit NEM, Jawa Tengah. Lilik Mulyadi, 2007, Kekuasaan Kehakiman, Bina Ilmu, Surabaya. Muhammad Siddiq Armia, 2022, Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Aceh. Muladi, 2002, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Univeristas Diponegoro, Semarang. R. Soesilo, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor. Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Siti Herlinda, et al., 2010, Metodologi Penelitian, Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, Palembang. Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Suyanto, 2018, Hukum Acara Pidana, Zifatama Jawara, Sidoarjo. Yesmil Anwar dan Adang, 2008, Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial SEMA No. 3 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Keadilan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN.Pdg. Afdhali, Dino Rizka, dan Taufiqurrohman Syahuri, 2023, “Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum” Collegium Studiosum Journal, Vol. 6, No. 2, 2023. Antonius Sudirman, 2015, “Eksistensi Pidana Minimum Khusus Sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44, No. 3, 2015. Ari Wibowo dan Ivan Agung Widiyasmoko, 2021, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika”, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2, 2021. Denny Latumaerissa, 2020, “Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Narkotika”, Jurnal Belo, Vol. 5, No. 1, 2020. Dimas Ibnu Rushd, 2023, “Analisis Putusan Bebas Oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Terhadap Bandar Sabu Yang Melakukan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang. Erlina B dan Faizal Suherman, 2022, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid- 19 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (Studi Putusan Nomor; 110/Pid.Sus/2021/PN.Sdn), Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)”, Vol.12, No. 1, 2022. Gress Gustia Adrian Pah, Echwan Iriyanto, dan Laely Wulandari, 2014, “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor: 2031K/PID.SUS/2011)”. Lentera Hukum, Vol. 1, No. 1, 2014. Nanda Nisa Iffatul Hanan, Nurul Amalia dan Ahmad Muti, 2025, “Tinjauan Yuridis Dan Hukum Islam Mengenai Putusan Dibawah Pidana Minimum Khusus Pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 504/Pid.Sus./2021/PN.Cbi)”, Jurnal Inovasi Hukum, Vol. 6, No. 1, 2025. Oheo K. Haris, 2017, “Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus”, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 2, No. 2, 2017. Rendra Yoki Pardede, Et. Al., 2022, “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 755k/Pid.Sus/2020)”, Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol.2, No. 3, 2022. Riki Afrizal, Iwan Kurniawan dan Tenofrimer, 2023, “Rehabilitasi Medis Terhadap Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Dakwaan Dan Tuntutan Penuntut Umum”, UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 2, No. 2, 2023. Riki Afrizal dan Upita Anggunsuri, 2019, “Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalah Guna Narkotika Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika (Optimizing Assessment Process to Drug User Within the Scope of Effective Medical and Social Rehabilitation for Drug Addicts)”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19, No. 3, 2019. Sandy Prabowo, Romi Asmara dan Hamdani, 2025, Analisis Pemberian Putusan Pemidanaan Dibawah Batas Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Lsm)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH), Vol. 8, No. 2, 2025. Siti Nabilah Utami, Et. Al., 2024, “Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika”, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, 2024. Suhadi, Rosdian dan Ries Fitri Amalia, 2020, “Analisis Hukum Penerapam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Putusan No: 788/Pid.Sus/2019/PN Bpp”, Jurnal de Jure, Vol. 12, No. 2, 2020. Wijayanti Puspita Dewi, 2019, “Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 2, No. 1, 2019. Yogi Diansyah, Wahyu Donri Tinambunan dan Kharisma Gemilang, 2023, “Penerapan Pidana Penjara Minimal Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karawang)”, Jurnal Bedah Hukum, Vol. 7, No. 2, 2023. Antara News, 2025, “Granat Apresiasi Polri Ungkap dan Musnahkan Barang Bukti Narkoba”, https://www.antaranews.com/berita/5213745/granat-apresiasi-polri-ungkap-dan-musnahkan-barang-bukti-narkoba, dikunjungi pada tanggal 7 Januari 2026, pukul 00.16 WIB. Hukumonline, 2025, “RUU Penyesuaian Pidana Hapus Pidana Minimum Khusus dan Kurungan”, dapat diakses melalui link https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-penyesuaian-pidana-hapus-pidana-minimum-khusus-dan-kurungan-lt6926b8b1e5796/, dikunjungi pada tanggal 11 Juli 2026. Jam 22.16 WIB. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, 2025, “Wamenimipas Tegaskan Lapas dan Rutan Garda Depan Perangi Narkoba”, https://kemenimipas.go.id/berita-utama/wamenimipas-tegaskan-lapas-dan-rutan-garda-depan-perangi-narkoba, dikunjungi pada tanggal 6 Januari 2026, pukul 22.50 WIB. Tribratanews, 2025, “Sepanjang 2025, Polri Tangkap 64.055 dan Sita 590 Ton Narkoba”, https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/sepanjang-2025-polri-tangkap-64-055-dan-sita-590-ton-narkoba, dikunjungi pada tanggal 6 Januari 2026, pukul 21.5 | |
| local.eprints.dir | disk0/00/53/35/40 | |
| local.eprints.division | S1IH2024 | |
| local.eprints.id | 533540 | |
| local.eprints.type | thesis/2Sarjana | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/533540/ | |
| local.fakultas | Fakultas Hukum | |
| local.identifier.nim | 2210111004 | |
| local.prodi | S1 Hukum | |
| local.thesis.level | Skripsi |
