ANALISIS TEMUAN AUDIT BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT PROVINSI SE-INDONESIA (Studi Eksploratif Terhadap LHP BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi yang Memperoleh Opini WDP)
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
UPT. Perpustakaan Unand
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis temuan pengecualian
yang terdapat pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi yang memperoleh opini Wajar Dengan
Pengecualian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua Laporan Hasil
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Tahun
2008-2010. Sampel yang dipilih adalah laporan yang mendapat opini Wajar Dengan
Pengecualian dengan menggunakan metode purposive sampling. Data penelitian
berupa data sekunder dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2009-2011 yang
telah dipublikasikan lewat situs Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan
data Laporan Hasil Pemeriksaan masing-masing Pemerintah Provinsi tahun 2008 s.d
2010 yang diperoleh melalui Biro Humas dan Luar Negeri Bagian Publikasi dan
Layanan Informasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.Analisis data
dilakukan dengan metode content analysis (analisis isi). Hasil penelitian
menunjukkan temuan pengecualian yang terdapat pada Laporan Hasil Pemeriksaan
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi periode 2008 sampai
dengan 2010 umumnya merupakan temuan yang termasuk kelompok temuan
kelemahan SPI (80,51% ) dan sisanya merupakan kelompok temuan kepatuhan
(19,49%). Temuan pengecualian yang paling sering terjadi dan berulang adalah
temuan SPI terkait dengan masalah aset. Permasalahan yang menyebabkan
munculnya temuan memberikan dampak yang beragam. Penyebab terjadinya temuan
pengecualian adalah lemahnya sistem pengendalian internal dan pengawasan serta
kelemahan dalam memahami pola pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan
daerah.
Kata kunci: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah, Opini Wajar Dengan Pengecualian, temuan kelemahan Sistem
Pengendalian Internal, temuan kepatuhan, temuan berulang.
