PENOLAKAN ORMAS ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN SUPERBLOK LIPPO DI JALAN KHATIB SULAIMAN KOTA PADANG
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
UPT. Perpustakaan Unand
Abstract
Superblok bagi Lippo Group oleh Pemerintah Kota Padang dimaknai sebagai
dampak positif bagi Kota Padang dalam banyak sisi. Seperti di bidang ekonomi,
pendidikan, dan lain-lain. Namun sebaliknya Ormas Islam memandang pembangunan
Superblok oleh Lippo Group ini membawa banyak dampak negatif. Salah satunya
adalah misi kristenisasi. Oleh sebab itu penelitian ini akan mengkaji apa yang
melatarbelakangi aksi penolakan dari Ormas Islam di Kota Padang. penelitian ini
dikhususkan kepada Ormas Islam yang menolak pembangunan Superblok oleh Lippo
Group di Jalan Khatib Sulaiman. Pertanyaan penelitian ini adalah mengapa Ormas
Islam menentang kebijakan Pemko Padang terkait pemberian izin pembangunan
Superblok? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dasar penolakan
Ormas Islam terhadap izin pembangunan Superblok bagi Lippo Group yang
dikeluarkan oleh Pemko Padang dan mendeskripsikan tindakan Pemko Padang dan
Lippo Group atas penolakan Ormas Islam.
Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif.
Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling dan dalam
pengumpulan data digunakan teknik observasi serta wawancara mendalam (tidak
berstruktur). Teori yang digunakan adalah Interaksionisme Simbolik yang dipelopori
oleh George Herbert Mead. Kemampuan berpikir ditentukan oleh interaksi sosial
individu. Dalam berinteraksi sosial, manusia belajar memahami simbol-simbol
beserta maknanya yang memungkinkan manusia untuk memakai kemampuan
berpikirnya.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal mesti dijadikan
salah satu pertimbangan untuk mengambil kebijakan bagi Pemko Padang. Untuk
meminimalisir potensi konflik antara Pemerintah Kota Padang serta investor dengan
warga Kota Padang. Disinilah disadari pentingnya bermusyawarah dalam setiap
pengambilan kebijakan agar hak-hak dan keinginan warga bisa dijadikan
pertimbangan bagi Pemerintah Kota Padang.
