DINAMIKA PEMERINTAHAN DI NAGARI SUMPUR KUDUS
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Andalas
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini memberikan gambaran tentang Perubahan
sistem pemerintahan yang terjadi pada tahun 1983 di seluruh wilayah administrasi
sumatera barat (Sumpur Kudus) dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1975 Pemerintahan Desa yang telah membawa perubahan signifikan,
pemerintahan nagari sebagai pemerintahan terendah yang dipimpin oleh kalangan
adat sebagai lembaga demokratis yang bebas dari interfensi lembaga eksekutif
amaupun legislatif (Wali Nagari dan BPAN) telah kehilangan tajinya dalam hal
kepemimpinan. Dalam penulisan ini juga menguaraikan seperti apa dampak dari
pemberlakuan sistem pemerintahan desa yang terjadi dalam kehidupan
masyarakat Sumpur Kudus sehingga timbulnya keinginan untuk kembali kepada
sistem Pemerintahan Nagari pada tahun 2001.
Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah, dimana metode
ini diawali dengan melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi
pustaka dilakukan untuk melihat mencari bahan primer maupun bahan sekunder
berupa data tertulis, sedangkan studi lapangan dilakukan untuk mewawancarai
narasumber yang menjadi objek penelitian dengan metode sejarah lisan.
Perubahan sistem pemerintahan yang terjadi telah merobah pola pikir
masyarakat, ketidak mampuan sumberdaya manusia desa dalam menjalankan
pemerintahan telah menimbulkan polemik di masyarakat. Sehingga pada tahun
2001 dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang
Otonomi Daerah dan adanya Peraturan Daerah Sawahlunto/Sijunjung Nomor 22
Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Nagari diharapkan bisa mengembalikan
kearifan lokal yang dahulunya telah di pegang teguh oleh masyarakat adat yang
dikenal dengan Pemerintahan Nagari yang berpegang teguh kepada adat istiadat.
Selanjutnya pemekaran nagari Sumpur kudus Selatan merupakan salah
satu langkah yang ditempuh oleh pemerintahan nagari untuk mengefisienkan
pelayanan terhadap masyarakat, pemekaran ini dilakukan seiring dengan
bertambahnya jumlah penduduk di Nagari Sumpur Kudus. Pemekaran nagari
tersebut sudah melalui beberapa pertimbangan yang rumit, sehingga
menghasilkan keputusan yang bisa mempermudah masyarakat dimasa berikutnya
