ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN MEREK ROKOK DALAM ATURAN PLAIN PACKAGING ON CIGARETTES AND OTHER TOBACCO PRODUCTS DI AUSTRALIA MENURUT AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
UPT. Perpustakaan Unand
Abstract
Latar Belakang Permasalahan
Perjanjian internasional merupakan suatu sumber hukum internasional yang sangat
penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian
internasional tiap negara menggariskan dasar kerjasama mereka, mengatur berbagai kegiatan,
serta menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dalam hubungan internasional tersebut demi
kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Pada hakikatnya perjanjian internasional sebagai
suatu sumber hukum internasional yang utama merupakan suatu instrument yuridis yang
menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk
mencapai tujuan bersama.1 Oleh karena pembuatan perjanjian merupakan perbuatan hukum,
maka ia akan mengikat para pihak pada perjanjian tersebut untuk mentaati segala perjanjian
yang telah dibuat.
Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Prorperty Rights (TRIPs)
merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional yang mengatur aspek-aspek Hak
Kekayaan Intelektual yang terkait dengan perdagangan. Perjanjian TRIPs menjadi bagian dari
perjanjian WTO yang merupakan perjanjian dengan Negara peserta paling banyak, yaitu
sebanyak 160 negara (members)2 termasuk di dalamnya Indonesia dan Australia. Oleh karena
TRIPs merupakan suatu bentuk perjanjian internasional, maka Indonesia, Australia serta
seluruh negara yang menjadi peserta perjanjian TRIPs ini harus mentaati perjanjian TRIPs
tersebut sebagai suatu bentuk komitmen dalam menjalankan hubungan-hubungan internasional
yang berdasar kepada hukum-hukum internasional yang berlaku serta agar perdagangan
internasional yang semakin berkembang dewasa ini selalu berjalan pada jalur persaingan
perdagangan yang sehat.Pada tahun 2011 Australia mengeluarkan sebuah kebijakan dalam negeri yang
mewajibkan produsen rokok untuk mengemas rokok dan produk tembakau sejenis lainnya yang
diproduksi sejak Oktober 2012 dan dipasarkan sejak 1 Desember 2012 dengan suatu kemasan
polos (plain packaging) tanpa mencantumkan warna, gambar, logo dan slogan produk.3
Kebijakan kemasan polos tersebut diberlakukan dengan diterbitkannya Undang-Undang
Australia yang bernama Tobacco Plain Packaging Act 2011 serta aturan hukum lain yang
mendukung terlaksananya Undang-Undang tersebut seperti aturan Tobacco Plain Packaging
Regulations 2011.
Kebijakan kemasan polos pada rokok ini memicu protes negara-negara pengekspor
rokok serta produk-produk tembakau lain terbesar di dunia termasuk Indonesia. Indonesia
bersama beberapa negara pengekspor rokok dan produk tembakau lain terbesar di dunia
diantaranya Brazil, Canada, Cuba, Dominican republic, Honduras, dan ukraina4 menggugat
Australia ke badan arbitrase WTO karena menganggap aturan Tobacco Plain packaging
tersebut merupakan bentuk persaingan perdagangan yang tidak sehat karena telah
menghilangkan hak pengusaha dalam menggunakan serta menikmati merek dagangnya seperti
yang telah dijamin di dalam perjanjian perdagangan internasional yang terkait dengan aspekaspek
Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa dikenal dengan Perjanjian TRIPs.
Pada dasarnya TRIPs menjamin hak-hak pemegang merek yang telah terdaftar agar
dapat menikmati merek yang telah ia bangun citranya kepada konsumen yang mencirikan
kekhasan produk serta menjadi pembeda barang atau jasanya dengan barang atau jasa dari
perusahaan lain. Di samping itu TRIPs juga mengatur agar penggunaan merek dalam kegiatan
perdagangan tidak seharusnya dibebankan secara tak dapat dibenarkan oleh persyaratanpersyaratan
khusus, seperti penggunaan dengan merek lain, penggunaan dalam suatu bentuk
khusus atau penggunaan dalam sebuah cara yang merugikan kapabilitas / kemampuannnya
untuk membedakan barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal kaitannya dengan kebijakan Australia yang mengharuskan agar kemasan
rokok dan produk tembakau lainnya dikemas dalam bentuk yang seragam, polos serta tanpa
mencantumkan warna, gambar, logo dan slogan produk, penting rasanya untuk kita kaji
bersama tentang bagaimana TRIPs sebagai aturan hukum perdagangan internasional yang
mengatur tentang perlindungan merek memandang kebijakan Australia yang mewajibkan
adanya plain packaging on cigarettes and other tobacco products (kemasan polos pada rokok
dan produk-produk tembakau yang lainnya) tersebut.
Terlebih lagi mengingat posisi Indonesia yang merupakan Negara produsen dan
pengekspor tembakau manufaktur terbesar kedua di dunia setelah uni eropa, tercatat Indonesia
mengekspor lebih dari US$ 670 juta per tahun dan telah memberikan pemasukan melalui cukai
dan ppn hingga Rp 150 triliun kepada negara, ditambah lagi mendorong tenaga kerja sebanyak
6 juta orang, tentu kebijakan ini secara logis akan menimbulkan dampak yang cukup signifikan
terhadap perekonomian Indonesia.5
Dengan dilatarbelakangi oleh hal-hal yang telah penulis jelaskan di atas, maka dari itu
penulis memilih untuk mengangkat skripsi dengan judul ANALISIS YURIDIS TENTANG
PERLINDUNGAN MEREK ROKOK DALAM ATURAN PLAIN PACKAGING ON
CIGARETTES AND OTHER TOBACCO PRODUCTS DI AUSTRALIA MENURUT
AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY
RIGHTS.
