PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA SOLOK
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Upt Perpustakaan
Abstract
Pada era reformasi ini, setiap negara di seluruh dunia pasti membutuhkan
pemerintahan yang baik atau biasa disebut sebagai good governance, termasuk di
Indonesia. Menurut peraturan pemerintah No. 101 tahun 2000, good governance
merupakan kepemerintahan yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi,
akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektifitas, profesionalitas dan mendapat
dukungan dari masyarakat. Dengan bergulirnya otonomi daerah merupakan bagian
reformasi hidup dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Melalui otonomi
daerah sebagian kebijakan pemerintah pusat diubah menjadi kebijakan daerah
termasuk kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Seiring diberlakukannya
otonomi daerah pada tanggal 1 januari 2001 melalui undang-undang No. 2 tahun 1999
yang telah direvisi dengan undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah
daerah, reformasi aspek keuangan negara baik di pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah pun berlaku dengan dikeluarkannya undang-undang No. 25 tahun 1999 yang
telah direvisi menjadi undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan
keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
