UPT Perpustakaan Universitas Andalas
Repositori PerpustakaanUniversitas Andalas
 

PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM JUAL BELI TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT DI KECAMATAN LUBUK ALUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

dc.contributor.authorRachmedi, Wira Septiawan
dc.contributor.authorzefrizal nurdin, zefrizal
dc.date.accessioned2026-09-24T19:31:20Z
dc.date.issued2022-08-09
dc.descriptionProf. Dr. Zefrizal Nurdin S.H.,M.H.
dc.description.abstractMenurut ketentuan yang berlaku jual beli hak atas tanah haruslah dilakukan dihadapan PPAT akan tetapi dalam kehidupan seharihari ternyata masih banyak terjadi peralihan hak yang dilakukan dibawah tangan dalam arti tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal demikian tentulah akan sangat merugikan pihak pembeli, karena dia hanya dapat meguasai hak atas tanah secara fisik saja secara hukum kepemilikan atas tanah tersebut adalah tetap pada penjual. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui; 1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman masih melakukan peralihan hak atas tanah tanpa sertifikat. 2)Bagaimana proses peralihan hak milik atas tanah yang belum bersetifikat di kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. 3)Untuk mengetahui apa saja permasalahan yang timbul setelah terjadinya peralihan hak atas tanah dengan jual beli tidak bersertifikat. Dalam menjawab tujuan penelitian tersebut penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris berarti penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi dilapangan, teknik pengelolaan data dilakukan dengan tahapan, yaitu: secara primer maupun sekunder dan analisis secara mendalam, lalu diajukan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan dengan penyelesaian yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Hasil penelitian ini yang pertama faktor-faktor masyarakat masih melakukan jual beli tanah tanpa sertifikat, dikarenakan : biaya dan waktu pengurusan pendaftaran tanah yang lama dan pembuatan akta jual beli yang cukup besar di PPAT, tata cara pelaksanaan jual beli dibawah tangan cukup mudah dan cepat, karena keadaan yang mendesak dan untuk menghinari konflik, dan atas dasar saling percaya antara penjual dan pembeli. Kedua,proses peralihan hak milik atas tanah tanpa sertifikat, yaitu : adanya pernyataan kehendak dari penjual, menunjukan lokasi tanah,diskusi harga, penyerahan uang panjar, melengkapi persyaratan, pembuatan surat perjanjian jual beli dan penyerahan surat perjanjian jual beli kepada pembeli tanah. Ketiga, permasalahan yang timbul setelah terjadinya jual beli tanah tanpa sertifikat, yaitu : tidak dapat didaftarkan tanah yang dibeli tersebut kepada kantor badan pertanahan karena tidak ada akta otentik dari PPAT.
dc.identifier.urihttps://ailib.my.id/handle/123456789/25515
dc.language.isoid
dc.publisherUniversitas Andalas
dc.subjectJual Beli Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat
dc.subject.classificationK Law (General)
dc.titlePERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM JUAL BELI TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT DI KECAMATAN LUBUK ALUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN
dc.typeThesis
dcterms.dateSubmitted2022-08-31
dcterms.referencesDAFTAR KEPUSTAKAAN A. Buku Abdul Hamid Usman, 2011, Dasar Dasar Hukum Agraria, Tunas Gemilang, palembang. Bachtiar Effendi, 1993, kumpulan tentang Hukum Tanah, Bandung: Alumni. Boedi ,Harsono, 1999, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Uu Pokok Agraria. Djambatan Boedi, Jakarta. Dyara Radhite Oryza Fea. 2018, Paduan Mengurus Tanah Dan Perizinannya, legality Yogyakarta Efenddy Perangin,2005, Hukum Agraria Diindonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta . Hasbi M, 2011, Perancangan Kontrak Dalam Teori Dan Iplementasi, Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas. Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada Lexi J. Moleong, 1991, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Rosyda Karya. M. Harahap Yahya, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung : Alumni, 1986). P. Parlindungan,1990, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Bandung : cetakan II, Mandar Maju. R. Roestandi Ardwilaga, 1960, Hukum Agraria Indonesia, Masa Baru, bandung-jakarta. S, Chandra, 2005, Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah, PT Gramedia: Jakarta. S. chandra, 2006, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah, Medan : pustaka bangsa press Salim HS, 2014, Perkembangan Jaminan Di Indonesia, PT Raja Grafindo: Jakarta. soerjono Soekanto,1986, Pengantar Penelitian Hukum,Jakarta :UI Press. Soimin Sudaryo, Status Hak dan Pembebasan Tanah,Jakarta : Sinar Grafika Sudaryo Soimin, 1994,Status Hak dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika: Jakarta. Supriadi, 2006, Hukum Agraria, Jakarta: Sinar Grafika. Urip santoso, 2005, Hukum Agraria Dan Hak Atas Tanah, Jakarta : cet-2 Kencana Prenanda. B. Peraturan Perundangan-Undangan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tetang Pendaftaran Tanah Pertauran Meteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftran Tanah Tanah Sistematis Lengkap. Diakses tanggal 17 februari 2022 dari www.regulasip.id Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria. C. Jurnal Jurnal. Nur Hayati . Peralihan Hak Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah (Suatu Tinjauan Terhadap Perjanjian Jual Beli Dalam Konsep Hukum Barat Dan Hukum Adat Dalam Kerangka Hukum Tanah Nasional) .fakultas hukum Universitas Esa Unggul; hlm 284-285 D. Tesis Tesis Wahyu Wardhana, Sh .2006. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Dari Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. Program pasca sarjana Universitas Diponegoro Semarang. E. Internet https://id.wikipedia.org/Wiki/Lubuk_Alung_Padang_Pariaman https://ppid.atrbpn.go.id/bpn/page/faq
local.eprints.dirdisk0/00/11/17/25
local.eprints.division04
local.eprints.id111725
local.eprints.typethesis/diploma
local.eprints.urihttp://scholar.unand.ac.id/111725/
local.fakultasFakultas Hukum
local.identifier.nim1710112086
local.thesis.levelSkripsi

Files

Collections