PERJANJIAN BAGI HASIL DALAM PENGELOLAAN RUMAH MAKAN SIMPANG RAYA BUKITTINGGI
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Andalas
Abstract
Skripsi ini berjudul Perjanjian bagi hasil dalam sistem pembagian keuntungan yang di
dapat dari usaha kerjasama antara pemilik modal dengan para karyawan di bagi sesuai dengan
kesepakatan bersama. Bagi hasil ini didasari dengan kepercayaan antara para pihak yaitu
pemilik modal dan karyawan. Permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi
hasil dan bagaimana tanggung jawab personal para pihak dalam pengelolaan Rumah Makan
Simpang Raya Kota Bukittinggi. Untuk menjawab permasalahan ini dilakukan penelitian
dengan metode penelitian hukum yang bersifat deskriptif dengan pendekatan masalah yuridis
sosiologis dengan teknik analisis kualitatif dengan cara menganalisis data primer, sekunder dan
tersier maupun data hasil wawancara. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam pengelolaan Rumah Makan Simpang Raya Kota
Bukittinggi menggunakan sistem bagi hasil yang dilakukan dalam bentuk lisan antara pemilik
modal dan karyawan. Tanggung jawab personal bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian
bagi hasil dalam pengelolaan Rumah Makan Simpang Raya Bukittinggi sudah berjalan dengan
baik, dimana para pihak yang terdapat di dalam rumah makan ini bertanggungjawab dalam
menjalankan tugas,hak dan kewajibannya sesuai bidangnya masing-masing. Pimpinan
bertanggung jawab dalam mengontrol pengelolaan rumah makan Simpang Raya dan menutupi
kerugian dalam hal mencukupi penghasilan karyawan. Karyawan bertanggung jawab dalam
mengganti kerugian atas kelalaian kerja. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyarankan
pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam pengelolaan Rumah Makan Simpang Raya Bukittinggi
sudah berjalan dengan baik walaupun sistem bagi hasil tersebut dilaksanakan secara lisan,
karena bagi hasil tersebut sudah merupakan suatu sistem bagi orang-orang tua dulu. Sebaiknya
perjanjian bagi hasil tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, para karyawan dapat
mengetahui secara tertulis ketentuan-ketentuan dari perjanjian bagi hasil tersebut. Seandainya
terjadi suatu perselisihan, perjanjian bagi hasil dalam bentuk tertulis dapat dijadikan acuan dan
bagi para pihak dalam penyelesaian perselisihan.
