PENGENAAN PAJAK REKLAME TERHADAP PAPAN NAMA JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN PASAMAN BARAT
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universita Andalas
Abstract
Notaris adalah pejabat umum yang diserahi kewenangan untuk
membuat akta sebagai alat bukti yang sempurna bagi yang membutuhkan dalam suatu
perbuatan hukum. Dalam menjalankan jabatannya seorang Pejabat Notaris tidak
hanya tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris namun juga tunduk kepada Kode Etik Notaris. Salah satu persyaratan yang
harus dilakukan seorang Pejabat Notaris dalam memenuhi ketentuang undang-undang
adalah memasang Papan Nama Profesi di lingkungan Kantornya sebagai bentuk
pemberitahuan. Namun di Kabupaten Pasaman Barat dikenakan Pajak Reklame atas
Papan Nama Profesi tersebut. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian tesis ini,
yakni 1) Bagaimana Pengaturan Hukum Pengenaan Pajak Reklame terhadap Papan
Nama Jabatan Notaris dan Kaitannya dengan Jabatan Notaris di Pasaman Barat; 2)
Bagaimana pelaksanaan Pengenaan Pajak Reklame Terhadap Papan Nama Jabatan
Notaris di Pasaman Barat; 3) Bagaimana akibat hukum Pengenaan Pajak Reklame
Terhadap Papan Nama Jabatan Notaris di Pasaman Barat. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame bahwa Papan Nama Profesi
Notaris merupakan objek Pajak Reklame, Dalam pelaksanaan pengenaan Pajak
Reklame terhadap Papan Nama Profesi Notaris di Kabupaten Pasaman Barat
sebanyak 7 orang Notaris diberikan Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk membayar
Pajak Reklame Merk Papan Nama Profesi Notaris. Akibat hukum yang ditimbulkan
dari adanya pengenaan Pajak Reklame terhadap Papan Profesi Notaris di Kabupaten
Pasaman Barat adalah adanya kesenjangan antara Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2010 tentang Pajak Reklame dengan beberapa Peraturan yang sudah ada yakni
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah, ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Jabatan Notaris, ketentuan Kode Etik Notaris dan Surat Direktorat Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia tertanggal
6 Oktober 1986 Nomor 329/DAGRI/X/86 menyatakan bahwa Papan Nama Profesi
bukan merupakan Objek Pajak Reklame sehingga pelaksanaan Pengenaan Pajak
Reklame terhadap Papan Nama Profesi Notaris merupakan suatu pelanggaran
terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan mengakibatkan peraturan
tersebut batal demi hukum.
Kata kunci : Notaris; Papan Nama Profesi Notaris; dan Pajak Reklame
Description
Dr. Yuslim, S.H., M.H.
