PENGATURAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN UNTUK KEPASTIAN HUKUM DALAM JAMINAN UTANG
| dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Yaswirman, M.A | |
| dc.contributor.author | Syukriah, HG | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T23:57:30Z | |
| dc.date.issued | 2020-08-22 | |
| dc.description | Prof. Dr. Yaswirman, M.A | |
| dc.description.abstract | Lelang Eksekusi Hak Tanggungan merupakan bagian dari penegakan hukum jaminan sebagai upaya terakhir yang ditempuh oleh kreditur dalam pengembalian utang. Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dalam prakteknya belum seperti yang dicita-citakan oleh Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, dimana prosesnya mudah, murah dan cepat. Oleh sebab itu, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah menemukan upaya penyelesaian problem normatif dan penerapan hukum yang seharusnya. Belum lengkapnya aturan menyebabkan kaidah hukum dalam hukum jaminan tidak terlaksana dengan baik saat pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual yang memiliki validitas teoritis dan praktis. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum (legal research) yang hanya diberlakukan khusus pada ilmu hukum. Adapun pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan sejarah (historical approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dengan demikian, hasil penelitian yang didapati adalah kedudukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dalam penyelesaian jaminan utang sebagai upaya penegakan hukum jaminan, belum memberikan kepastian hukum yang mencerminkan proses yang mudah, murah dan, cepat sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian jaminan utang. Lelang Eksekusi Hak Tanggungan merupakan pelaksanaan lelang terbanyak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, namun tingkat lakunya hanya 13% . Hal ini disebabkan oleh jaminan utang tidak free and clear dan belum lengkapnya hukum jaminan mengatur tentang Eksekusi Hak Tanggungan sebagai penegakan hukum jaminan. Pengaturan yang ada saat ini hanya terbatas kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petujuk Pelaksanaan Lelang yang bersifat umum, berlaku untuk semua jenis lelang. Akibatnya tujuan eksekusi jaminan utang melalui Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang mudah, murah dan cepat sulit untuk diwujudkan, jauh dari makna kepastian hukum. Tidak ada Kepastian hukum terhadap Kreditur dalam menjual jaminan utang untuk mengambil pelunasan utang, Pejabat Lelang bisa digugat perdata maupun pidana dalam melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang sudah sesuai dengan aturan pelaksanaan lelang. Pembeli tidak mudah, terhambat bahkan tidak dapat menguasai objek lelang yang telah dibeli. Kata kunci: Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, titel eksekutorial, free and clear | |
| dc.identifier.uri | https://ailib.my.id/handle/123456789/74351 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | Universitas Andalas | |
| dc.subject | Lelang Eksekusi Hak Tanggungan | |
| dc.subject | titel eksekutorial | |
| dc.subject | free and clear | |
| dc.subject.classification | K Law (General) | |
| dc.title | PENGATURAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN UNTUK KEPASTIAN HUKUM DALAM JAMINAN UTANG | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.dateSubmitted | 2020-09-01 | |
| dcterms.references | Abdulah, Salim, 2007, Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding, Jakarta: Sinar Grafika, Abdurrahman, 1979, Masalah Hukum dan Pembangunan di Indonesia, Bandung: Alumni Abdurrachman, A., 1991, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Jakarta: Pradya Paramita. Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, Pengantar Ke Filsafat Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Al-Barry, M. Dahlan, 1995, Kamus Modern Bahasa Indonesia, Yogyakarta: Arkola. Ali, Achmad, 2002, Menguak Tabir Hukum, Jakarta: Gunung Agung. -------, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang (legisprudence), Jakarta: Kencana, Ali, Zainuddin, 2011, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. Alkostar, Artidjo dan M. Sholeh Amin, 1986, Pembangunan Hukum dalam Perspektif Hukum Nasional, Jakarta: LBH Jakarta. Ashofa, Burhan, 1996, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia-Press. Attamimi, Hamid S., 1992, Teori Perundang-Undangan Indonesia: Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman, Jakarta: UI Press. Atmasasmita, Romli, 2012, Teori Hukum Integratif, Yogyakarta: Genta. Badrulzaman, Mariam Darus, 1991, Perjanjian Kredit Bank, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. -------, 1994, Aneka Hukum Bisnis, Bandung: Alumni. -------, 2005, Aspek Hukum Bisnis, Bandung: Alumni. Bahsan, M., 2002, Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: Rejeki Agung. Black, Henry Campbell, 1999, Black Law Dictionary, St. Paulminn West Publicing, C.O. Cahyadi, Antonius, dan E Fernando M. Malullang, 2007, Pengantar ke Filsafat Hukum, Jakarta: Prenada Media Grup. Cohen, Morris L. & Kent C.Olson, 1992, Legal Reseacrh, West Publishing Co: St.Paul Min. Darmodiharjo Darji (et.al), 1978, Santiaji Pancasila Suatu Tinjauan Filosofis, Historis, dan Yuridis Konstitusionil, Usaha Nasional Surabaya, Cetakan Keenam, Malang, Diantha, I Made Pasek, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Dendawijaya, Lukman, 2005, Manajemen Perbankan, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Bogor: Ghalia Indonesia. Djojohadikusumo, Sumitro, 1991, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Djohan, Warman, 2000, Kredit Bank Alternatif Pembiayaan dan Pengajuannya, Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya. Djumhana, Muhamad, 1993, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Donald Black, 1976, The Behavior of Law, New York: Academic Press. Efendi, Lukman, 2017, Direktur Lelang DJKN, Makalah, Jakarta: Ball Room Grand Mercure. Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, 2010, Pengantar Manajemen, Jakarta: Kencana. Firdaus, Rachmat, 1985, Teori dan Analisa Kredit Serta Ketentuan-Ketentuan Tentang Beberapa Jenis Kredit, Bandung: Purna Sarana Lingga Utama. Friedmann. W, 1967, Legal Theory, 5th edn, London: Stevens & Sons. Friedman, Lawrence M., 1975, The Legal System, Asocial Science Perspective, Terjemahan M. Khosim, 2017, Sistem Huum, Perspektif Ilmu Sosial, Cetakan VIII, Bandung: Nusa Media. -------, 1984, American Law: An Introduction, New York.W.W: Norton and Co. -------, 2001, American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika terjemahan Wisnhu Basuki, 2001, Jakarta, Tata Nusa Jakarta, York .W.W: Norton and Co. Fuady, Munir, 2002, Hukum Perkreditan Kontemporer, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. -------, 2003, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti. Fuller, Lon,1971, The Morality of Law, Yale University Press. F.X. Ngadijarno, Nunung Eko Laksito, dan Isti Indri Listiani, 2009, Lelang: Teori dan Praktik, Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan Gandhi, L.M., “Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif”, Makalah disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UI, Jakarta, 14 Oktober 1995. Goesniadhie, Kusnu, 2006, Harmonisasi Hukum Dalam Persfektif Perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah, Surabaya: JP Books. Hadisoeprapto, Hartono, 1984, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Yogyakarta: Liberty. -------, 2004, Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Yogyakarta: Liberty. Hager, Barry M., 2000, The Rule of Law: a Lexicon for Policy Makers, the Mansfield Center for Programs of Direct the Public Policy and Outrech Programs of The Maureen and Mike Mansfield Foundation. Harahap, M. Yahya, 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, cet. ke-2, Bandung: Alumni. -------, 2005, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta: Sinar Grafika. Hariono (et.al), 2013, Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat, Kado Ulang Tahun Prof. A. Mukthie Fadjar ke 70, Malang: Setara Press dan Universitas Widyagama. Harun, Badriyah, 2010, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, cetakan ke-1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Hasan, Djuhaendah, 1996, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Harsono, Boedi, 2008, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan. Husaini Husman, 2011, Manajemen Tori Praktik dan Riset Pendidikan, Jakarta: PT Bumi Aksara Hunt, Alan, 1978, The Sociological Movement in Law, London: Billing & Sons. Ibrahim, Johnny, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Media Publishing. Ibrahim, M. Kasir, 1994, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya: PT Pusaka Tinta Mas. Ismail, 2010, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi, Jakarta: Kencana. Istantio, F. Sugeng, 2007, Penelitian Hukum, Yogyakarta: CV Ganda. Kaelan, 1987, Pancasila Yuridis Kenegaraan, Yogyakarta: Liberty. Kamarinjani, 1978, Sejarah Perusahaan-perusahaan Teh di Indonesia 1824-1924, Jakarta: LIPI. Kasmir, 2007, Bank & Lembaga Keuangan Lainya, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. -------, 2014, Dasar-dasar Perbankan, Jakarta: PT Jasa Gafindo Persada. Kusumaatmaja, Mochtar, 1975, Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bandung: Bina Cipta. -------, 1995, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung: Bina Cipta -------, 2006, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis, Bandung: PT Alumni. Mahmoeddin, As., 2002, Melacak Kredit Bermasalah, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Manullang, E. Fernando M., 2007, Menggapai Hukum Berkeadilan, Jakarta: Penerbit Kompas. Mantayborbir, S. dan Iman Jauhari, 2003, Hukum Lelang di Negara Indonesia, Jakarta: Pustaka Bangsa Press. Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Predana Media Group. Mas, Marwan, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia. MD, Moh. Mahfud, 2011, Politik Hukum Di Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Menski, Werner, 2008, Comparative Law in a Global Context (diterjemahkan oleh M. Khozim), UK: Cambridge University Press. Mertokusumo, Sudikno, 1999, Mengenal Hukum, (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Liberty. -------, 2001, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Liberty. Meulenberg, MTG., 1992, “Auctions in Netherlands: Experience and Developments”, Artikel, Netherlands. Miru, Ahmadi, 2007, Hukum Kontrak danPerancangan Kontrak, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Muhammad, Abdul Kadir, 1986, Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni. -------, 1992, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet. V, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Mujahidin, Ahmad, 2007, Peradilan Satu Atap di Indonesia, Bandung: Refika Aditama. Mulyadi, Kartini dan Gunawan Wijaya, 2004, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, ed. 1, cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa. Parlindungan, AP, 1996, Komentar Undang-Undang Hak Tanggungan dan sejarah Terbentukan, Bandung: CV Mandar Maju. Pasribu, Chairun dan Suharawardi Lubis, 2011, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta. Patrik, Purwahid, 1986, Asas-asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian, Semarang: Badan Penerbit UNDIP. Poesoko, Herowati, 2013, Dinamika Parate Executie Obyek Hak Tanggungan, Edisi Revisi, Yokyakarta: Aswaja Pressindo. Poole, Jiil, 2004, Textbook on Contract Law, Seven Edition, Oxford University Press. Prasetyo, Teguh, 2013, Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila, Yogyakarta: Medya Perkasa. Prasetyo, Teguh dan Arie Purnomosidi, 2014, Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila, Bandung: Nusa Media. Prodjodikoro, Wiryono, 1989, Azas-Azas Hukum Perjanjian, cet. XI, Bandung: PT Bale. Raharjo, Satjipto, 1980, Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa. -------, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru. -------, 2009, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing. Rachmadi, Usman, 2017, Hukum Lelang, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika. Rakoff, Tood D., 1983, Contract of Adhesion an Essay Inreccontruction. Ramli, Ahmad M., 2008, Koordinasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Makalah pada Semiloka Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Jakarta. Rasjidi, Lili, Liza Sonia Rasjidi, 2016, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung: PT Citra Aditya bakti. Richard M. Steeers, 1985, Efektifitas Organisasi, (alih bahasa M. Yamin, Jakarta: Erlangga Riswandi, Budi Agus, 2005, Aspek Hukum Internet Banking, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Rivai, Veithzal, 2006, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik, Edisi Pertama, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada. R. Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, cet. ke-8, Jakarta: Sinar Grafika. Safril, dkk. 2003. Ekonomi dan Pembangunan, Jakarta: Bumi Aksara. Salim H.S., 2002, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika. -------, 2006, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. -------, 2011, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers. -------, 2012, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Satrio, J., 1997, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku I, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. -------, 2002, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Bandung: Citra Aditya Bakti. Sembiring, Sentosa, 2008, Hukum Perbankan, Bandung: CV Mandar Maju. Setiawan, R., 1977, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung: Cipta Niaga. Shidarta, 2006, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan, Jakarta: CV Utomo. Siamat, Dahlan, 2004, Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Keempat, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Universitas Indonesia. Sinungan, Muchdarsyah, 1984, Dasar-dasar dan Teknik Managemen Kredit, Jakarta: PT Bina Aksara. Siahaan, Lintong O, 2000, Prospek PTUN sebagaimana Penyelesaian Sengketa Administrasi Indonesia, cetakan Pertama, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI. Siahaan, Marihot Pahala, 2010, Hukum Pajak Formal, Yogyakarta: Graha Ilmu. Sianturi, Purnama Tioria, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang, Bandung: Mandar Maju. Sidharta, Bernard Arief, 1999, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Bandung: Mandar Maju. -------, 2006, Kepastian Hukum di Indonesia, Bandung: Cahaya. Siswanto, Sutoyo, 2007, The Management Of Commercial Bank, Jakarta: Damar Mulia Pustaka. Soekanto, Soerjono, 1979, Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum, Makalah pada seminar Hukum Nasional ke IV, Jakarta. -------, 1982, Kesadaran dan Kepatuhan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers. -------, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press. -------, 2005, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Soemitro, Rahmad, 1987, Peraturan dan Instruksi Lelang, Bandung: PT Eresco. Soenandar, Taryana, 2004, Prinsip-Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional, Jakarta: Sinar Grafika. Soewarso, Indrawati, 2002, Aspek Hukum Jaminan Kredit, Jakarta: Institut Bankir Indonesia. Subekti, R. dan Tjitrosudibio, 1975, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita. Subekti, 1978, Suatu Tinjauan tentang Sistem Hukum Jaminan Nasional, Kertas Kerja Pada Seminar Hukum Jaminan. -------, 1989, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: Bina Cipta. -------, 1995, Aneka Perjanjian, cetakan kesepuluh, Bandung: Citra Aditya Bakti. Subekti, R., 2005, Hukum Perjanjian, Cetakan ke-21, Jakarta: PT Intermasa. Sudarno, 1992, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta. Sumardjono, Maria S.W, 1997, Pedoman Pembuatan Penelitian Sebuah Panduan Dasar, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, 2005, Republik “Kaum Tikus”: Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM, cet. I, Jakarta: Edsa Mahkota. Supramono, Gatot, 2008, Menyelesaikan Sengketa Merk Menurut Hukum Indonesia, Jakarta: PT Rineka Cipta. -------, 2014, Perbankan dan Masalah Kredit suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, Jakarta: PT Rineka Cipta. Suseno, Franz Magnis, Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: Gramedia. Sutantio, Retnowulan, Iskandar Oeripkantawinato, 1979, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Bandung: Alumni. Sutarno, 2009, Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Bandung: Alfabeta. Sutedi, Adrian, 2010, Hukum Hak Tanggungan, Jakarta: Sinar Grafika. Suyatno, Thomas, 1996, Kelembagaan Perbankan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Suyatno, Thomas dkk, 2003, Dasar-dasar Perkreditan, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Syahdeni, Sutan Remy, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Jakarta: Institut Bankir Indonesia. -------, 1999, Hak Tanggungan, Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi Oleh Perbankan, Bandung: Alumni. Syaukani, Imam, A. Ahsin Thohari, 2012, Dasar-dasar Politik Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo. Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1975, Hak Jaminan Atas Tanah, Yogyakarta: Liberty. -------, 1980, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum dan Jaminan Perorangan, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI. -------, 2003, Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Yogyakarta: Lyberti Offset. Tjitrosoedibyo, Subekti, 1969, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita. Tje’aman, Mgs. Edy Putra, 1986, Kredit Perbankan: Suatu Tinjauan Yuridis, Yogyakarta: Liberty. Thaib, Dahlan, 1991, Pancasila Yuridis Ketatanegaraan, Edisi Revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Usman, Rachmadi, 2008, Hukum Jaminan Keperdataan, Jakarta: Sinar Grafika. -------, 2001, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. ------, 2017, Hukum Lelang, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika. Wangsawidjaja, 2012, Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama Yuliandri, 2010, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Jakarta: Raja Grafindo Persada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2015, Annual Report of DJKN 2015, Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. ------, 2016, Makalah yang disampaikan dalam Rpapat Koordinasi dengan Perbankan Nasional, Jakarta: Direktorat Lelang. ------, 2018 dan 2019, Direktorat Lelang, Jakarta. Direktorat Lelang, 2018, Bahan Ajar Pengetahuan Lelang Diklat Teknis Substantif Dasar Kekayaan Negara, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan. ------, 2018, Direktorat Jenderal kekayaan Negara, Jakarta. Keputusan Seminar Hukum Jaminan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman bekerjasama dengan Fakultas Hukum UGM, tangga l9-11 Oktober 1978, di Yogyakarta. Pasal 131 pasal 1 dan 2 IS jo Staatblad tahun 1924 Nomor 556. Pasal 26 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 tahun 1960. Pasal 8 Peraturan Menteri Agraria Nomor 15 tahun 1961. Pasal 25, 33 dan 39 UUPA. Pasal 1238 KUHPerdata. Pasal 1 UUHT. Pasal 18 UUHT. Pasal 8 dan 9 UUHT. Pasal 7 UUHT. Pasal 9 UUHT. Pasal 25, 33, dan 39 UUPA. Pasal 2 (ayat) 1 undang-undang Kehakiman. Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Januari 1986 Nomor 320/K/pdt/1984. Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016. Pasal 6 UUHT. Pasal 20 ayat (2) dan (3) UUHT. Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 1 angka 11 UU Perbankan. Pasal 1 angka 35 PMK 27/2016 bahwa risalah lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Pasal 77 PMK 27/2016. Pasal 27 PMK 27/2016. Pasal 28 ayat (1). Pasal 29 ayat (1). Pasal (4). Pasal 30 Pembatalan lelang. Pasal 27. Pasal 6 UUHT. Pasal 21. Pasal 92 Minuta Risalah Lelang. Pasal 79 Pelunasan pembayaran Harga Lelang dan Bea Lelang. Pasal 81 Dalam hal Pembeli tidak melunasi Pembayaran Lelang Pasal 82 Penyetoran Hasil Bersih Lelang atas lelang Barang Milik Negara/Daerah. Pasal 84 Ayat (1) Dalam hal Penjual menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada Pejabat Lelang. Pasal 21 ayat (3), Pejabat Lelang harus menyerahkan asli dokumen kepemilikan dan/ atau barang yang dilelang kepada Pembeli. Ayat (2) Dalam hal Penjual tidak menyerahkan asli dokumen kepemilikan. Pasal 21 ayat (4) kepada Pejabat Lelang. Pasal 11 huruf j UU No.4 Tahun 1996. Pasal 14 ayat 3 Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Lain yang Berkaitan dengan Tanah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dalam pasal 1 ayat 1. Peraturan Merteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 263/PMK.01/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. PPID DJKN. KUH Perdata, Buku II. Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Lain yang Berkaitan dengan Tanah. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat 11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Lain yang Berkaitan dengan Tanah angka I Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1977, Yogyakarta, tanggal 20 sampai dengan 30 Juli. Balai Lelang Harmoni, Sejarah Lelang Dunia, http://www.balailelang.co.id//sejarahlelang/sejarah-lelang-di-dunia, diakses pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 16.48 WIB. https://id.scribd.com/doc/246323941/Kredit-Bermasalah-Dan-Restrukturisasi-Kredit, diakses pada tanggal 19 Mei 2019 https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/page/sejarah, diakses pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 pukul 10.37 WIB. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/peraturan/30/all/, diakses pada tanggal 6 bulan mei 2019 pukul 15.00 WIB. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artike, “Tata Cara Lelang Online” Artikel diakses pada 26 Juni 2019 Ginting, Ramlan, Keterkaitan Perbankan Dalam Transaksi Warehouse Receipt, http://www.resigudang.com/Artikel/tabid/64/Default.aspx, diunduh 12 Juni 2019. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, 1992, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve. Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Lelang, Laporan Hasil pelaksanaan Lelang Semester II 2016, Jakarta, 2016. Perdirjen Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan lelang Modul Pengetahuan Lelang terbitan tahun 2014. Standar Akuntansi Keuangan Nomor 31 tahun 2000. Osborne, Philip James, “Unification or Harmonisation: A critical Analysis of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980”, CISG, diakses dari http://www.cisg.law.pace.edu./cisg/biblo/osborne.html, pada tanggal 22 Januari 2018. Sejarah lelang di dunia, oleh Wahyu Hidayat dan Royani dalam https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/artikel/sejarah-lelang yang di akses tanggal 24 Juni 2019 puku; 09.30 WIB. | |
| local.eprints.dir | disk0/00/06/08/27 | |
| local.eprints.division | S3 | |
| local.eprints.id | 60827 | |
| local.eprints.type | thesis/doctoral | |
| local.eprints.uri | http://scholar.unand.ac.id/60827/ | |
| local.fakultas | Pascasarjana (S3) | |
| local.thesis.level | Disertasi |
